Harga Pertalite Naik Diumumkan Pekan Ini
Berpotensi terjadi PHK massal, KSPI tolak rencana kenaikan harga pertalite dan solar
JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang bakal diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini. Menurutnya para menteri dan lembaga terkait masih membahas kebijakan apa yang tepat untuk diambil mengenai harga pertalite dan solar itu.
"Jadi, Pak Luhut, Pak Airlangga, saya, Pak Menteri ESDM, Pak Erick, Pertamina, PLN, semuanya sedang diminta untuk terus membuat exercise," ujarnya saat ditemui usai rapat Badan Anggaran, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (23/8).
Setidaknya ada tiga kombinasi pilihan yang sedang dibahas para menteri terkait, mulai dari kenaikan harga, pembatasan kuota dan menaikkan anggaran subsidi. Pilihan tersebut, tidak ada yang menggembirakan. Namun, pemerintah harus tetap mengambil salah satunya.
Bendahara negara ini menjelaskan kombinasi pilihan ini merupakan dampak kenaikan harga minyak dunia cukup tinggi di atas US$100 dolar dan kurs yang lebih tinggi dari proyeksi Juli 2022, saat anggaran subsidi ditambah menjadi Rp502,4 triliun.
"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.
Dalam melakukan perhitungan, ia menekankan pemerintah mempertimbangkan tiga hal. Pertama, kondisi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok 40 persen terbawah. Kedua, kondisi APBN. Pasalnya, jika keputusan yang diambil menambah anggaran, maka beban APBN makin berat.
"Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar (di 2022), meluncur ke 2023. Kan seperti yang saya jelaskan, 2022 ini saja kita masih membayar kompensasi 2021 Rp104 triliun. Ini kalau enggak selesai nanti meluncur lagi ke 2023," jelasnya.
Oleh karenanya, saat ini para menteri masih terus mempertimbangkan pilihan mana yang harus diambil.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan tak cuma BBM, KSPI juga menolak rencana kenaikan energi lain seperti gas.
Ada beberapa alasan penolakan, menurut Iqbal jika harga BBM dinaikkan maka akan membuat inflasi melonjak tajam. Nah kondisi ini bisa berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada perusahaan-perusahaan.
"Daya beli masyarakat terpukul, apalagi buat buruh pabrik yang upahnya tidak naik selama 3 tahun berturut-turut," kata dia, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (23/8).
Dia menyebutkan, daya beli buruh saat ini sudah turun hingga 30%. Jika BBM naik maka daya beli bisa merosot hingga 50%.
Senada, Direktur Utama PO SAN Kurnia Lesani mengatakan, pemerintah mestinya tidak hanya menaikan harga BBM subsidi saja, melainkan juga mempertegas kriteria penerima BBM subsidi baik pertalite maupun solar.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya menaikkan harga BBM tapi juga mempertegas siapa yang layak menggunakan BBM subsidi ini," kata Kurnia dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/8).
Kurnia menilai, saat ini, masih banyak kendaraan milik pribadi yang menggunakan BBM subsidi. Karenanya, ia meminta kriteria penerima BBM subsidi harus dipertegas.
Kurnia juga mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi tentu akan berdampak pada naiknya tarif angkutan umum. Sebab, kata dia, BBM adalah komponen utama dalam operasional. "Pastilah menjadi beban baru bagi masyarakat terutama pengguna transportasi umum. Dan tentunya kami harus menyesuaikan tarif tiket untuk menyikapi kenaikan harga BBM nantinya," ucap dia. *
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang bakal diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini. Menurutnya para menteri dan lembaga terkait masih membahas kebijakan apa yang tepat untuk diambil mengenai harga pertalite dan solar itu.
"Jadi, Pak Luhut, Pak Airlangga, saya, Pak Menteri ESDM, Pak Erick, Pertamina, PLN, semuanya sedang diminta untuk terus membuat exercise," ujarnya saat ditemui usai rapat Badan Anggaran, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (23/8).
Setidaknya ada tiga kombinasi pilihan yang sedang dibahas para menteri terkait, mulai dari kenaikan harga, pembatasan kuota dan menaikkan anggaran subsidi. Pilihan tersebut, tidak ada yang menggembirakan. Namun, pemerintah harus tetap mengambil salah satunya.
Bendahara negara ini menjelaskan kombinasi pilihan ini merupakan dampak kenaikan harga minyak dunia cukup tinggi di atas US$100 dolar dan kurs yang lebih tinggi dari proyeksi Juli 2022, saat anggaran subsidi ditambah menjadi Rp502,4 triliun.
"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.
Dalam melakukan perhitungan, ia menekankan pemerintah mempertimbangkan tiga hal. Pertama, kondisi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok 40 persen terbawah. Kedua, kondisi APBN. Pasalnya, jika keputusan yang diambil menambah anggaran, maka beban APBN makin berat.
"Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar (di 2022), meluncur ke 2023. Kan seperti yang saya jelaskan, 2022 ini saja kita masih membayar kompensasi 2021 Rp104 triliun. Ini kalau enggak selesai nanti meluncur lagi ke 2023," jelasnya.
Oleh karenanya, saat ini para menteri masih terus mempertimbangkan pilihan mana yang harus diambil.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan tak cuma BBM, KSPI juga menolak rencana kenaikan energi lain seperti gas.
Ada beberapa alasan penolakan, menurut Iqbal jika harga BBM dinaikkan maka akan membuat inflasi melonjak tajam. Nah kondisi ini bisa berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada perusahaan-perusahaan.
"Daya beli masyarakat terpukul, apalagi buat buruh pabrik yang upahnya tidak naik selama 3 tahun berturut-turut," kata dia, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (23/8).
Dia menyebutkan, daya beli buruh saat ini sudah turun hingga 30%. Jika BBM naik maka daya beli bisa merosot hingga 50%.
Senada, Direktur Utama PO SAN Kurnia Lesani mengatakan, pemerintah mestinya tidak hanya menaikan harga BBM subsidi saja, melainkan juga mempertegas kriteria penerima BBM subsidi baik pertalite maupun solar.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya menaikkan harga BBM tapi juga mempertegas siapa yang layak menggunakan BBM subsidi ini," kata Kurnia dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/8).
Kurnia menilai, saat ini, masih banyak kendaraan milik pribadi yang menggunakan BBM subsidi. Karenanya, ia meminta kriteria penerima BBM subsidi harus dipertegas.
Kurnia juga mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi tentu akan berdampak pada naiknya tarif angkutan umum. Sebab, kata dia, BBM adalah komponen utama dalam operasional. "Pastilah menjadi beban baru bagi masyarakat terutama pengguna transportasi umum. Dan tentunya kami harus menyesuaikan tarif tiket untuk menyikapi kenaikan harga BBM nantinya," ucap dia. *
Komentar