KPP Bali Launching Sekolah Perempuan Berdikari

KPP akan melatih para perempuan di berbagai bidang, mulai politik hingga wirausaha menuju kemandirian kaum perempuan di Bali. Dalam launching SPB dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ni Putu Putri Suastini Koster, Ketua Gabungan Istri Anggota Wakil Rakyat (Gatriwara) Ny Ningsih Wiryatama, Ketua KPP I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS, pimpinan /perwakilan organisasi perempuan kabupaten/kota dan se-Provinsi Bali. Dalam launching SPB kemarin juga diisi dengan peragaan busana Industri Kecil Menengah  (IKM) Bali Bangkit.

SPB yang dilaunching KPP Bali secara perdana akan merekrut 50 orang perempuan dari desa-desa di kabupaten/kota untuk diberikan pelatihan, bekerjasama dengan BKDPSDM (Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Provinsi Bali. SPB memiliki visi mewujudkan perempuan yang terdidik, berkarakter dalam kepribadian dan mandiri, berketerampilan dalam ekonomi serta berkemampuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di segala bidang, untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara.  

Ketua KPP Diah Werdhi mengatakan untuk angkatan perdana, sebanyak 50 orang perempuan akan dilatih untuk peningkatan kemampuan di berbagai bidang. "Mulai politik, hukum, ekonomi, hingga wirausaha/pelatihan UMKM. Pelatihan akan kami berikan selama 3 hari untuk 50 orang perempuan pada angkatan pertama. Kita utamakan yang gemar berorganisasi," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP ini.

Selanjutnya, kata Diah Werdhi, SPB setiap tiga bulan akan menggelar pelatihan dengan peserta 50 orang. Sehingga setahun ada 4 kali pelatihan akan digelar. "Pelatihan dipusatkan di Denpasar, di Kantor BKDPSDM Bali.  Dengan pelatihan ini, kita berharap perempuan di Bali makin tangguh, memiliki daya juang tinggi untuk mewujudkan kemandirian kaum perempuan di segala bidang," tegas Srikandi yang juga akademisi ini.

Sementara dalam sambutannya di sela-sela acara launching SPB, Diah Werdhi mengatakan KPP Bali akan memainkan perannya untuk memajukan kemandirian perempuan. Dia menegaskan, wakil rakyat perempuan di parlemen merupakan kebutuhan untuk aspirator serta problem solver berbagai permasalahan perempuan di Indonesia. Mulai persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun migrant worker (pekerja migran).

Ditambah Diah Werdhi, kedepan kuota 30 persen perempuan di parlemen tidak hanya sekedar formalitas, tidak sebagai aksesoris belaka. "Namun harus disertai kompetensi yang tinggi dari wakil rakyat perempuan, menjadi pejuang seluruh rakyat perempuan Indonesia," jelas Diah Werdhi.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster yang didaulat sebagai keynote speaker dalam acara launching kemarin, memberikan motivasi kepada KPP Bali, organisasi perempuan untuk menjadi benteng utama dalam pembangunan bangsa dan negara. "Peran itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Baru meningkatkan diri pada organisasi di level Provinsi Bali. Jadilah perempuan yang mandiri, benteng untuk keluarga, benteng untuk bangsa dan negara," ujar istri Gubernur Bali, Wayan Koster ini.

Putri Koster berharap KPP Bali di bawah kepemimpinan Diah Werdhi bisa mensinergikan kekuatannya untuk organisasi lain di Bali. Karena kalau perempuan sudah kuat, negara juga akan kuat, sejajar dengan negara lain. "Kita tidak lagi disebut negara dunia ketiga, maka peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan," ujar perempuan yang mantan aktivis ini.

Putri Koster memberikan apresiasi kepada organisasi perempuan di Bali, yang dalam masa pandemi Covid-19 tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kata dia, perempuan tidak hanya berdiam diri menunggu pandemi Covid-19 berakhir. Namun banyak melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. "Perempuan di Bali sudah berjibaku membantu pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19, sehingga rakyat tidak makin menjerit, saya apresiasi dengan kaum perempuan di Bali," tegas seniman multitalenta ini.*Nat