Sri Mulyani: Beasiswa LPDP Capai Rp 14,9 T
Total dana abadi bidang pendidikan yang dikelola pemerintah sejak 2010 mencapai Rp 99,1 triliun, dan masih akan berkembang karena pada 2022 ada tambahan dari APBN.
JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak 2012 sampai 2021 mencapai Rp 14,9 triliun yang diberikan kepada 29.872 orang awardee atau penerima.
“Beasiswa yang dialokasikan dari pengelolaan dana abadi sejak 2012 sampai 2021 telah mencapai Rp 14,9 triliun,” katanya dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Jumlah penerima beasiswa LPDP yang mencapai 29.872 orang ini berasal dari berbagai komponen, background maupun daerah di Indonesia.
Sebanyak 61,9 persen alumni LPDP bekerja di sektor publik seperti bidang akademisi, peneliti, ASN, TNI dan Polri, 35,8 persen bekerja di swasta, sedangkan 2,3 persen sisanya bekerja di sektor sosial.
Menurut Sri Mulyani, penerima beasiswa LPDP yang sebanyak 29.872 orang tersebut ternyata baru 0,01 persen dari penduduk Indonesia.
Dia menjelaskan, pemberian beasiswa LPDP merupakan salah satu upaya negara berinvestasi kepada masyarakat dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Ini tidak sekadar membagi beasiswa, tapi upaya negara menginvestasikan kepada Anda. Kami mengharapkan hasil Anda menjadi manusia berkualitas,” ujarnya.
Dia memastikan pemerintah akan terus melakukan kolaborasi dalam mengelola program LPDP seperti pada tahun ini terdapat kolaborasi bersama Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan BRIN.
Pada tahun lalu, pemerintah juga telah melakukan kontrak untuk 1.668 pendanaan di bidang penelitian dengan nilai Rp 1,4 triliun.
Sri Mulyani juga meminta kepada jajaran pengurus LPDP untuk selalu transparan dan menyampaikan ke publik terkait pengelolaan dananya, proses seleksi penerima beasiswa termasuk kriterianya.
“Jadi LPDP bisa merespons dari kebutuhan pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan total dana abadi bidang pendidikan yang dikelola pemerintah sejak 2010 mencapai Rp 99,1 triliun, dan masih akan berkembang karena pada 2022 ada tambahan dari APBN.
“Saat ini total dana abadi di bidang pendidikan termasuk penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan Rp 99,1 triliun. Ini masih berkembang karena tahun 2022 akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN,” katanya.
Sri Mulyani menyebutkan dana abadi sebesar Rp 99,1 triliun tersebut meliputi dana abadi pendidikan Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.
Dikatakannya, berbagai macam bentuk dana abadi itu merupakan komitmen bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia ditentukan tidak hanya dari sisi pendidikan formal, namun juga melalui penelitian serta interaksi sosial termasuk dari sisi kebudayaan.
Dia menuturkan pemerintah setiap tahun sejak 2007 mengalokasikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk bidang pendidikan. Tahun ini anggarannya sebesar Rp 542,8 triliun.
Anggaran pendidikan akan sangat bergantung pada besaran pagu total APBN setiap tahunnya, sehingga jika anggaran pada suatu tahun membengkak maka anggaran untuk bidang pendidikan juga meningkat.
Menurut Sri Mulyani, hal itu yang melatarbelakangi dirinya membentuk dana abadi bidang pendidikan pada 2010, agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen per tahun dapat dikelola secara baik dan dirasakan manfaatnya oleh antargenerasi.
“Kita ingin dana 20 persen ini harus bisa dimanfaatkan antargenerasi dan dikelola dengan baik,” ujarnya. Dia menegaskan dana ini adalah dana dari APBN yang berasal dari pajak masyarakat, sehingga dari sisi pengelolaan dan alokasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Oleh sebab itu, dia memastikan pengelolaan dana abadi selalu dilaporkan, diaudit dan disampaikan terkait jumlah dana pengelolaan, pendapatan dari investasinya, serta penggunaan dari dana investasi tersebut.
“Pengelola kebijakan seperti Kemendikbud Ristek dan Kemenag serta stakeholder lain seperti Kemenko PMK sangat menentukan strategi kebijakan-kebijakan ke depan,” kata Sri Mulyani. *ant
“Beasiswa yang dialokasikan dari pengelolaan dana abadi sejak 2012 sampai 2021 telah mencapai Rp 14,9 triliun,” katanya dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Jumlah penerima beasiswa LPDP yang mencapai 29.872 orang ini berasal dari berbagai komponen, background maupun daerah di Indonesia.
Sebanyak 61,9 persen alumni LPDP bekerja di sektor publik seperti bidang akademisi, peneliti, ASN, TNI dan Polri, 35,8 persen bekerja di swasta, sedangkan 2,3 persen sisanya bekerja di sektor sosial.
Menurut Sri Mulyani, penerima beasiswa LPDP yang sebanyak 29.872 orang tersebut ternyata baru 0,01 persen dari penduduk Indonesia.
Dia menjelaskan, pemberian beasiswa LPDP merupakan salah satu upaya negara berinvestasi kepada masyarakat dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Ini tidak sekadar membagi beasiswa, tapi upaya negara menginvestasikan kepada Anda. Kami mengharapkan hasil Anda menjadi manusia berkualitas,” ujarnya.
Dia memastikan pemerintah akan terus melakukan kolaborasi dalam mengelola program LPDP seperti pada tahun ini terdapat kolaborasi bersama Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan BRIN.
Pada tahun lalu, pemerintah juga telah melakukan kontrak untuk 1.668 pendanaan di bidang penelitian dengan nilai Rp 1,4 triliun.
Sri Mulyani juga meminta kepada jajaran pengurus LPDP untuk selalu transparan dan menyampaikan ke publik terkait pengelolaan dananya, proses seleksi penerima beasiswa termasuk kriterianya.
“Jadi LPDP bisa merespons dari kebutuhan pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan total dana abadi bidang pendidikan yang dikelola pemerintah sejak 2010 mencapai Rp 99,1 triliun, dan masih akan berkembang karena pada 2022 ada tambahan dari APBN.
“Saat ini total dana abadi di bidang pendidikan termasuk penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan Rp 99,1 triliun. Ini masih berkembang karena tahun 2022 akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN,” katanya.
Sri Mulyani menyebutkan dana abadi sebesar Rp 99,1 triliun tersebut meliputi dana abadi pendidikan Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.
Dikatakannya, berbagai macam bentuk dana abadi itu merupakan komitmen bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia ditentukan tidak hanya dari sisi pendidikan formal, namun juga melalui penelitian serta interaksi sosial termasuk dari sisi kebudayaan.
Dia menuturkan pemerintah setiap tahun sejak 2007 mengalokasikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk bidang pendidikan. Tahun ini anggarannya sebesar Rp 542,8 triliun.
Anggaran pendidikan akan sangat bergantung pada besaran pagu total APBN setiap tahunnya, sehingga jika anggaran pada suatu tahun membengkak maka anggaran untuk bidang pendidikan juga meningkat.
Menurut Sri Mulyani, hal itu yang melatarbelakangi dirinya membentuk dana abadi bidang pendidikan pada 2010, agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen per tahun dapat dikelola secara baik dan dirasakan manfaatnya oleh antargenerasi.
“Kita ingin dana 20 persen ini harus bisa dimanfaatkan antargenerasi dan dikelola dengan baik,” ujarnya. Dia menegaskan dana ini adalah dana dari APBN yang berasal dari pajak masyarakat, sehingga dari sisi pengelolaan dan alokasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Oleh sebab itu, dia memastikan pengelolaan dana abadi selalu dilaporkan, diaudit dan disampaikan terkait jumlah dana pengelolaan, pendapatan dari investasinya, serta penggunaan dari dana investasi tersebut.
“Pengelola kebijakan seperti Kemendikbud Ristek dan Kemenag serta stakeholder lain seperti Kemenko PMK sangat menentukan strategi kebijakan-kebijakan ke depan,” kata Sri Mulyani. *ant
Komentar