Warga Keluhkan Pungli Sekolah
Adanya aksi pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah dikeluhkan warga di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung.
SEMARAPURA, NusaBali
Warga meminta kepada pihak terkait untuk menindak tegas oknum pelaku pungli tersebut. Hal itu terungkap saat Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, didampingi Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, dan SKPD terkait menggelar temu wirasa di di Balai Desa Tanglad, Nusa Penida, Selasa (13/12) siang.
Menurut seorang warga Desa Klumpu, Nusa Penida, Nyoman Puter, selama ini sejumlah sekolah masih kerap melakukan pungl. Dimana dalam sebulannya siswa wajib membayar antara Rp 100.000 – Rp 150.000. Kata dia, para orangtua siswa yang notabena warga kurang mampu, sangat kesulitan untuk membiayai pungli tersebut. “Kami mohon hal ini (pungli) agar ditindaklanjuti Pak Bupati,” ujarnya.
Tak hanya itu, Puter juga menyorot tentang rekrutmen tenaga kontrak. Ia mensinyalir masih ada oknum-oknum nakal yang turut bermain dalam proses rekrutmen tersebut dengan meminta sejumlah uang. Untuk itu, Puter meminta kepada Bupati Suwirta agar proses ini lewat satu pintu saja, yakni langsung diproses oleh Bupati. “Kalau ada yang nitip kepada seseorang agar jangan diterima, kasihan masyarakat yang memang benar-benar layak menjadi pegawai kontrak sesuai dengan kemampuan dan masa pengabdian yang bersangkutan,” ungkapnya.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menegaskan di Kabupaten Klungkung saat ini sudah dibentuk tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Jadi bagi oknum-oknum yang terbutki melakukan penyelewengan akan ditindak tegas oleh tim tersebut. Sehingga masyarakat diminta untuk membantu mengawasi, baik itu di lingkungan sekolah, pemerintah dan sebagainya. “Yang namanya pungli itu tidak harus pemungutan dalam jumlah yang besar mencapai jutaan rupiah, bahkan Rp 100 pun. Jika tidak sesuai prosedur itu bisa disebut pungli,” katanya.
Bupati Suwirta mengingatkan kepada pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan yang membebani orangtua siswa. Karena, bagi keluarga kurang mampu, untuk memenuhi keperluan sehari-hari saja mereka masih sulit. Disamping itu, pihaknya juga sudah melayangkan kepada sekolah-sekolah di Klungkung agar tidak melakukan perjalanan atau studi tour jauh-jauh ke luar daerah. “Kalau saya mungkin bisa menutup mata. Tapi para orangtua terutama yang kurang mampu untuk membayar mahal ke luar daerah tentu bisa memicu gejolak,” katanya.
Bahkan, para orangtua sampai meminjam uang untuk hal tersebut. Bupati Suwirta menyarankan kalau memang ingin ke luar daerah sebaiknya itu dilakukan dalam rangka acara keluarga. Mengenai tenaga abdi pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat agar turut mengawasi. “Untuk rekrutmen tenaga abdi menjadi tenaga kontrak 2017, nanti akan dirangking sesuai masa pengabdian, kinerja, prestasi dan sebagainya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru menambahkan, agar masyarakat dapat membuktikan kalau memang ada pungli, jika memang ada silahkan dilaporkan. “Negara kita adalah negara hukum, saya tidak berani melawan hukum jangan mengira-gira atau menuduh tanpa ada bukti yang benar,” tegas Wayan Baru. *wa
Menurut seorang warga Desa Klumpu, Nusa Penida, Nyoman Puter, selama ini sejumlah sekolah masih kerap melakukan pungl. Dimana dalam sebulannya siswa wajib membayar antara Rp 100.000 – Rp 150.000. Kata dia, para orangtua siswa yang notabena warga kurang mampu, sangat kesulitan untuk membiayai pungli tersebut. “Kami mohon hal ini (pungli) agar ditindaklanjuti Pak Bupati,” ujarnya.
Tak hanya itu, Puter juga menyorot tentang rekrutmen tenaga kontrak. Ia mensinyalir masih ada oknum-oknum nakal yang turut bermain dalam proses rekrutmen tersebut dengan meminta sejumlah uang. Untuk itu, Puter meminta kepada Bupati Suwirta agar proses ini lewat satu pintu saja, yakni langsung diproses oleh Bupati. “Kalau ada yang nitip kepada seseorang agar jangan diterima, kasihan masyarakat yang memang benar-benar layak menjadi pegawai kontrak sesuai dengan kemampuan dan masa pengabdian yang bersangkutan,” ungkapnya.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menegaskan di Kabupaten Klungkung saat ini sudah dibentuk tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Jadi bagi oknum-oknum yang terbutki melakukan penyelewengan akan ditindak tegas oleh tim tersebut. Sehingga masyarakat diminta untuk membantu mengawasi, baik itu di lingkungan sekolah, pemerintah dan sebagainya. “Yang namanya pungli itu tidak harus pemungutan dalam jumlah yang besar mencapai jutaan rupiah, bahkan Rp 100 pun. Jika tidak sesuai prosedur itu bisa disebut pungli,” katanya.
Bupati Suwirta mengingatkan kepada pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan yang membebani orangtua siswa. Karena, bagi keluarga kurang mampu, untuk memenuhi keperluan sehari-hari saja mereka masih sulit. Disamping itu, pihaknya juga sudah melayangkan kepada sekolah-sekolah di Klungkung agar tidak melakukan perjalanan atau studi tour jauh-jauh ke luar daerah. “Kalau saya mungkin bisa menutup mata. Tapi para orangtua terutama yang kurang mampu untuk membayar mahal ke luar daerah tentu bisa memicu gejolak,” katanya.
Bahkan, para orangtua sampai meminjam uang untuk hal tersebut. Bupati Suwirta menyarankan kalau memang ingin ke luar daerah sebaiknya itu dilakukan dalam rangka acara keluarga. Mengenai tenaga abdi pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat agar turut mengawasi. “Untuk rekrutmen tenaga abdi menjadi tenaga kontrak 2017, nanti akan dirangking sesuai masa pengabdian, kinerja, prestasi dan sebagainya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru menambahkan, agar masyarakat dapat membuktikan kalau memang ada pungli, jika memang ada silahkan dilaporkan. “Negara kita adalah negara hukum, saya tidak berani melawan hukum jangan mengira-gira atau menuduh tanpa ada bukti yang benar,” tegas Wayan Baru. *wa
Komentar