RAPBD 2016, Bangli Rancang Target Pendapatan Rp 1 Triliun Lebih
Dewa Bangli tidak mau menunda-menunda waktu lagi dalam melakukan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2016. Terbukti, begitu usai menetapkan dua Ranperda, pihak DPRD Bangli bersama eksekutif langsung menggeber Ranparda APBD Tahun 2016, Senin (23/11).
BANGLI, NusaBali
Sidang yang mengagendakan Penyampaian Ranperda tentang penyertaan modal pada PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara Serta Nota Kuangan Rancangan ABPD Tahun 2016, dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata dan dari eksekutif dipimpin oleh Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra.
Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra, dalam kesempatann itu, menyebutkan pendapatan daerah dalam rancangan APBD Tahun 2016, dirancang Rp 1, 24 Triliun. Dia berharap ke depan agar tetap diupayakan peningkatan pendapatan yang lebih signifikan, yang sudah tentu dibarengi dengan kerja keras seleuruh aparat, khususnya penghasil PAD. “Kita berharap rancangan ini, dapat dijadikan cemeti bagi aparatur untuk bekerja lebih giat lagi,” ujarnya.
Kata dia, pendapatan daerah tersebut dirancang bersumber dari PAD Rp 90 miliar lebih, yang berasal dari penerimaan pajak daerah Rp 11 miliar, retribusi daerah Rp 22 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 53 miliar. Kemudian, dana primbangan dalam tahun 2016, direncanakan Rp 690 miliar, yang berasal dari bagi hasil pajak atau bukan pajak Rp 19 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 568 miliar dan Dana Alokasi khusus (DAK) Rp 102 miliar. “Pendapatan daerah juga dirancang, yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 243 miliar,” terangnya.
Pj Mahendra lanjut menjelaskan untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 704 miliar, yang terdiri belanja pegawai Rp 582 miliar, belanja hibah Rp 400 juta, belanja bantuan social (bansos) Rp 500 juta, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabuopaten/kota dan pemerintahan desa Rp 3 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp 117 miliar dan belanja tidak terduga Rp 1 miliar. “Untuk belanja langsung, dirancang Rp 419 miliar. Dimana, belanja langsung ini sebagian besar diarahkan untuk memberi dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat mendesak dan segera mendapatkan penyelesaian diberbagai bidang,” paparnya.
Lanjut dia, pembiayaan daerah dalam APBD Rp 99 miliar, sementara penerimaan pembiayaan dirancang Rp 109 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp 5 miliar. “Jika dilihat dari komposisi jumlah pendapatan dan belanja, maka posisi RAPBD 2016 dirancang defisit Rp 99 miliar,” pungkasnya.
Komentar