Tag: RAPBD

GIANYAR, NusaBali - Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Kabupaten Gianyar menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan anggaran pro rakyat pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

AMLAPURA, NusaBali - DPRD Karangasem menerima draf RAPBD Perubahan 2025 untuk dibahas menjadi ranperda APBD Perubahan 2025. Materinya berupa KUPA dan PPAS (kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara) perubahan.

Ada peningkatan kunjungan ke objek wisata di Bangli. Namun, retribusi berbanding terbalik dengan peningkatan keramaian kunjungan.

Kalau APBD tahun lalu besar karena ada pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung. RAPBD tahun 2025 turun, tidak juga. (Bupati Sanjaya)

Alokasi infrastruktur ini disiapkan untuk tahun 2027, pihak DPRD Buleleng pun minta agar dipikirkan matang.

BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli akan membeli lahan untuk tempat olahraga di tahun 2022. Lahan tersebut sebagai pengganti fasilitas olahraga di Lapangan Kapten Mudita yang menjadi alun-alun Kota Bangli.

Anggota Fraksi Golkar mencurigai adanya anggaran selundupan.

AMLAPURA, NusaBali
Bupati Karangasem I Gede Dana melakukan langkah cepat mengatasi timpangnya neraca Rancangan APBD 2022 dengan melakukan revisi sebelum dibahas di DPRD Karangasem.

AMLAPURA, NusaBali
Anggaran pada Rancangan APBD (RAPBD) 2022 berkurang Rp 224,752 miliar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Karangasem I Gusti Gede Rinceg mengklaim tetap tersedia gaji untuk tenaga PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan CPNS tahun 2022.

NEGARA, NusaBali
Pihak DPRD Jembrana menggelar Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021/2022 dengan agenda penjelasan Bupati Jembrana terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (27/9).

Pemkab Buleleng akan menghilangkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkup Pemkab Buleleng tahun 2020.

Pembukaan Sidang Paripurna RAPBD Kota Denpasar Tahun 2019

DPRD masih kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Perubahan 2018 telah disetujui dan ditandatangani dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (10/9) siang.

Anggaran bansos/hibah dalam RAPBD Bali Induk 2019 akhirnya dirasionalisasi dari semula Rp 374 miliar menjadi Rp 250 miliar.

Rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas tentang RAPBD tahun 2019 mendadak ditunda oleh Ketua DPRD Tabanan Ketut Boping Suryadi, Jumat (3/8) siang sekitar pukul 11.00 Wita.

Rancangan Perubahan APBD Badung Tahun 2018 dan RAPBD Induk 2019 mulai dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Badung, Senin (9/7) di Gedung DPRD Badung.

Dari 42 OPD yang ada sebanyak 33 OPD alokasi dananya harus dirasionalisasi, mulai terkecil dari Rp 200 juta hingga terbesar mencapai Rp 46,1 miliar.

Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapan Belanjda Daerah (RAPBD) Kabupaten Karangasem tahun 2018 terancam berantanak.