KPPN Singaraja Target Birokrasi Bersih dan Melayani
KPPN Singaraja pun disebutnya sejak tahun 2018 sudah mengantongi predikat WBK, dan saat ini sedang mengejar WBBM.
SINGARAJA, NusaBali
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, yang mewilayahi Kabupaten Buleleng dan Jembrana, mengumpulkan seluruh satuan kerja (satker) kuasa anggaran dan pengelola APBN, dalam penguatan zona integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), Rabu (29/1/2020) pagi. Sebanyak 71 satker yang ada di Buleleng dan Jembrana pun tahun ini diprioritaskan untuk dibina dalam pendokumentasian penggunaan anggaran untuk mengejar Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala KPPN Singaraja, Jordan, ditemui usai acara pengiatan zona integritas menuju WBK dan WBBM, mengatakan dalam pengelolaan APBN yang juga terserap ke seluruh kabupaten di Indonesia, tak cukup hanya dipertanggungjawabkan lewat kelengkapan administrasi. Namun yang lebih penting dan terperinci diperlukan dokumentasi sebagai bukti satker memang bersih dari korupsi. “Memang selama ini pendokumentasian penggunaan anggaran ini yang masih menjadi catatan. Semua pemerintah sudah pegang zona integritas bebas korupsi, namun perlu dokumentasi yang lebih detail, seperti dokumentasi pelayanan public, SOP, pencanangan dan sosialiasi masyarakat, hasil survei masyraakat yang leih akuntabel termasuk sertifikasi,” jelas Jordan.
KPPN Singaraja pun disebutnya sejak tahun 2018 sudah mengantongi predikat WBK, dan saat ini sedang mengejar WBBM. Namun untuk mendapatkan predikat ini, KPPN harus mempu menarik dan mengajak satkernya untuk mengikuti penilaian WBK. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Kuangan RI, Tri Budhianto, pengelolaan dan penggunaan APBN dituntut memiliki output dari lima program prioritas Presiden Joko Widodo. Baik dalam peningkatan SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, peraturan dan transformasi ekonomi.
Sebanyak Rp 24 triliun APBN pun disebut terserap di Provinsi Bali secara total di tahun 2019 lalu. Termasuknya enam program besar yang dipantau terus oleh Kemenkeu seperti proyek shortcut dan bendungan di dua titik. “Secara umum tata kelola anggaran di Bali sudah bagus kinerjanya juga terakhir kemarin 95,13 persen. Namun yang dituntut saat ini bukan hanya penerapan tetapi juga capaian output yang harus dijaga. Tri Budhianto pun mencontohkan penerapan APBN proyek besar tak hanya ditarget selesai tepat waktu, tetapi bagaimana didorong penyelesaian lebih awal, sehingga APBN yang digelontorkan bisa dinikmati masyarakat tahun itu juga. Seluruh rangkaian penguatan zona integritas ditutup dengan penandatanganan Mou dengan instansi dan satker naungan KPPN Singaraja.*k23
Kepala KPPN Singaraja, Jordan, ditemui usai acara pengiatan zona integritas menuju WBK dan WBBM, mengatakan dalam pengelolaan APBN yang juga terserap ke seluruh kabupaten di Indonesia, tak cukup hanya dipertanggungjawabkan lewat kelengkapan administrasi. Namun yang lebih penting dan terperinci diperlukan dokumentasi sebagai bukti satker memang bersih dari korupsi. “Memang selama ini pendokumentasian penggunaan anggaran ini yang masih menjadi catatan. Semua pemerintah sudah pegang zona integritas bebas korupsi, namun perlu dokumentasi yang lebih detail, seperti dokumentasi pelayanan public, SOP, pencanangan dan sosialiasi masyarakat, hasil survei masyraakat yang leih akuntabel termasuk sertifikasi,” jelas Jordan.
KPPN Singaraja pun disebutnya sejak tahun 2018 sudah mengantongi predikat WBK, dan saat ini sedang mengejar WBBM. Namun untuk mendapatkan predikat ini, KPPN harus mempu menarik dan mengajak satkernya untuk mengikuti penilaian WBK. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Kuangan RI, Tri Budhianto, pengelolaan dan penggunaan APBN dituntut memiliki output dari lima program prioritas Presiden Joko Widodo. Baik dalam peningkatan SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, peraturan dan transformasi ekonomi.
Sebanyak Rp 24 triliun APBN pun disebut terserap di Provinsi Bali secara total di tahun 2019 lalu. Termasuknya enam program besar yang dipantau terus oleh Kemenkeu seperti proyek shortcut dan bendungan di dua titik. “Secara umum tata kelola anggaran di Bali sudah bagus kinerjanya juga terakhir kemarin 95,13 persen. Namun yang dituntut saat ini bukan hanya penerapan tetapi juga capaian output yang harus dijaga. Tri Budhianto pun mencontohkan penerapan APBN proyek besar tak hanya ditarget selesai tepat waktu, tetapi bagaimana didorong penyelesaian lebih awal, sehingga APBN yang digelontorkan bisa dinikmati masyarakat tahun itu juga. Seluruh rangkaian penguatan zona integritas ditutup dengan penandatanganan Mou dengan instansi dan satker naungan KPPN Singaraja.*k23
Komentar