Badung Raih Peringkat I Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali
Pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa berhasil meraih penghargaan dengan kategori pimpinan daerah terbaik I dalam Komitmen mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa se-Bali.
MANGUPURA, NusaBali
Penghargaan ini diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A. Yoga Segara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (26/4). Hadir dalam Rakor ini Asisten III Provinsi Bali Wayan Suarjana, Kepala Biro PBJ Provinsi Bali I Ketut Adiarsa. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Bali dan perangkat daerah terkait di Provinsi Bali dan sebagai key note speech adalah Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengingatkan ada tiga hal saling terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Sistem, Kelembagaan dan SDM. “Sistem diperbaiki namun SDM belum berintegritas maka akan terjadi penyimpangan. Jadi ke tiga hal tersebut harus saling terkait,” ingat Roni.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A. Yoga Segara disela-sela Rakor mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel. Salah satunya dengan membuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Ini adalah bentuk transparansi pemerintah dalam pengadaan Barang dan jasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Badung meraih penghargaan dengan kategori Pimpinan Daerah Terbaik I Dalam Komitmen Mewujudkan UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali ini karena Badung dinilai dari segi kelembagaan pengadaan Barang dan Jasa Badung sudah mandiri yakni dengan adanya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Selain kemandirian juga dilihat SMD dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hampir 90 persen sudah Jabatan Fungsional (Jafung) Pengadaan Barang dan Jasa,” tambahnya.
Adapun profil kelembagaan Bagian Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten Badung, terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola LPSE dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa. Untuk SDM ada total 31 Jabatan Fungsional PPBJ dengan rincian Muda 22 orang dan Madya 9 orang. *
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengingatkan ada tiga hal saling terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Sistem, Kelembagaan dan SDM. “Sistem diperbaiki namun SDM belum berintegritas maka akan terjadi penyimpangan. Jadi ke tiga hal tersebut harus saling terkait,” ingat Roni.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A. Yoga Segara disela-sela Rakor mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel. Salah satunya dengan membuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Ini adalah bentuk transparansi pemerintah dalam pengadaan Barang dan jasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Badung meraih penghargaan dengan kategori Pimpinan Daerah Terbaik I Dalam Komitmen Mewujudkan UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali ini karena Badung dinilai dari segi kelembagaan pengadaan Barang dan Jasa Badung sudah mandiri yakni dengan adanya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Selain kemandirian juga dilihat SMD dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hampir 90 persen sudah Jabatan Fungsional (Jafung) Pengadaan Barang dan Jasa,” tambahnya.
Adapun profil kelembagaan Bagian Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten Badung, terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola LPSE dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa. Untuk SDM ada total 31 Jabatan Fungsional PPBJ dengan rincian Muda 22 orang dan Madya 9 orang. *
Komentar