Demer Pun Surati Mahkamah Partai Golkar

DENPASAR, NusaBali

Pucuk pimpinan Golkar Bali kubu Agung Laksono (Munas Ancol), Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, membuka episode baru dalam dualisme partainya. Dia mengusulkan digelar Munas Bersama Golkar untuk menyatukan kekuatan partai. Siap mejadi tuan rumah Munas Bersama Golkar, kubu Demer pun surati Mahkamah Partai Golkar.

Usulan ini disampaikan Demer dalam jumpa pers di Jalan Jayagiri III Niti Mandala Denpasar, Jumat (8/1) siang. Menurut Demer, pihaknya telah mengirimkan surat Nomor 001/DPD/Golkar-Bali/I/2016 kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar (MKG), Prof Dr Muladi SH MH, setelah Menkum HAM cabut SK kengurusan DPP Golkar Munas Ancol. Dalam surat tersebut, pihaknya minta MKD segera melakukan sidang untuk membahas penyelenggaraan Munas, sebagai upaya mengisi legalitas hukum di NKRI. 

“Munas Golkar Bali (di Nusa Dua) juga tidak pernah dikabulkan oleh Menkum HAM dan Mahkamah Agung dalam putusan TUN MA Nomor 490 K/TUN/2015,” ujar Demer yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali. Menurut Demer, usulan ke MPG tersebut diajukan scara resmi, karena legalitas yang kosong di Golkar hingga eksistensi anggota Fraksi Golkar juga dipertanyakan. 

“Kami punya 11 anggota Fraksi Golkar di DPRD Bali, juga puluhan anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan kepengurusan Golkar Munas Riau 2009 sudah berakhir 31 Desember 2015 dan kepengurusan Munas Bali juga tidak berlaku,” ujar Demer.   

Saat ini, kata dia, pijakan hukum Partai Golkar tidak jelas. Yang ada sekarang hanya akta pendirian Partai Golkar dan Mahkamah Partai. “Siapa yang mau memperpanjang kepengurusan kedua kubu? Ya, nggak ada. Harus ada pijakan hukum, harus ada legal standing. Jalan satu-satunya, ya Munas Golkar Bersama,” kata politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.

Dia mengingatkan, semua harus legowo dan berpikir positif. “Kalau ada yang berpikir positif, mari bertarung lagi di Munas Bersama. Siapa menang, harus diakui. Yang kalah, harus legowo. Jangan kalah, lalu gugat lagi,” ujar mantan Wakil Sekjen DPP Golkar Munas Riau 2009 ini.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Bali 2015-2020 kubu Aburizal Bakrie (Munas Nusa Dua), I Ketut Sudikerta, langsung bereaksi atas statemen Demer. Sudikerta mengingatkan, kubu Munas Ancol tidak berhak mengatasnamakan kepengurusan DPP Golkar karena SK-nya sudah dicabut Menkum HAM.

Menurut Sudikerta, kalau kubu Munas Ancol mengusulkan Munas Golkar Bersama, itu adalah ilegal. “Karena Munas Ancol sudah dicabut. Yang ada itu adalah Munas Bali (Nusa Dua), 3 November-4 Desember 2014, yang merupakan kelanjutan Munas Riau 2009,” tegas Sudikerta saat dihubungi NusaBali di sela-sela kegiatan ritual perayaan Siwa Ratri pada Purwani Tilem Kapitu, Jumat kemarin.

Sudikerta menegaskan, Munas Nusa Dua 2014 merupakan kelanjutan dari produk Munas Riau 2009 yang jelas-jelas ada dalam putusan pengadilan. “Buka ulang putusan PN Jakarta Utara. Yang yang berlaku itu Munas Bali. Dan, Mahkamah Agung memerintahkan Menkum HAM mencabut kepengurusan Munas Ancol,” tegas politisi Golkar asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Karena itu, Sudikerta meminta Demer tidak lagi mempersoalkan masalah kubu-kubuan di Golkar. “Saya minta rekan dan saudara saya di sebelah jangan lagi merecoki. Marilah kita bangun partai ini ke depan supaya solid,” tandas politisi yang juga Wakil Gubernur Bali ini.

DPD I Golkar Bali 2015-2020 di bawah kepimpinannya, kata Sudikerta, menjamin tidak akan ada saling sikat dan bumi hangus di Bali, seperti rolling Fraksi Golkar DPRD Bali yang sebelumnya bergabung ke Munas Ancol. “Nggak ada kita memecat anggota fraksi di DPRD Bali,” kata Sudikerta.

Sudikerta menyebutkan, kalaupun ada usulan Munas Golkar Bersama ke Mahkamah Partai Golkar oleh kubu sebelah, itu dianggap tidak masuk akal. “Mahkamah Partai yang mana? Yang ada sekarang Mahkamah Partai yang dipimpin Azis Syamsuddin,” ujar Sudikerta yang notabene ipar dari Demer.

Menurut Sudikerta, pihaknya juga sudah menusulkan kepada DPP Golkar Munas Nusa Dua supaya merangkul kader-kader yang masih menganggap ada dualisme, demu kejayaan partai. “Saya sudah minta DPP Golkar supaya merangkul kembali teman-teman. Jangan ada pembumihangusan,” katanya.

Kalau Golkar terus-terusan bermasalah, menurut Sudikerta, akan menjadi persoalan ke depan. “Jangan mau diadu-adu lagi. Kalau masalah dualisme, itu sudah selesai karena Menkum HAM sudah mencabut Munas Ancol,” ujar Sudikerta. “Marilah sekarang kita bangun soliditas Partai Golkar supaya ke depan siap menghadapi event. Kalau terus cawe-cawe, sampai kapan pun kita nggak bisa bangkit.” 7 nat