Dewan Bali Sorot Penanganan Duktang
Ganggu Kondusifitas, Minta Pj Gubernur Bali Lakukan Antisipasi
DENPASAR, NusaBali - DPRD Bali menyoroti gangguan terhadap kondusifitas, keamanan dan ketentraman Krama Bali belakangan ini. DPRD Bali merekomendasikan kepada Pemprov Bali agar lebih seriusi penanganan penduduk pendatang (Duktang) bersama jajaran kabupaten/kota.
“Pemprov Bali hendaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan penanganan Duktang yang belakangan menimbulkan dampak terhadap kondusifitas kenyamanan dan keamanan serta ketentraman masyarakat Bali,” ujar Koordinator Pembahas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah, Provinsi Bali 2023, Gede Kusuma Putra saat menyampaikan laporan akhir dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (22/4).
Kusuma Putra menegaskan, langkah cepat dan antisipasi harus dilakukan supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang makin besar dan meluas, terkait dengan penanganan Duktang ini. “Harus antisipasi, sebelum persoalan makin besar dan meluas,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam sidang yang dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan jajaran Organiasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Sementara terkait dengan LKPJ Kepala Daerah, DPRD Bali merekomendasikan agar ada kajian mendalam terhadap besaran bantuan hibah untuk Desa Adat dan Subak. Dewan juga mendorong peningkatan pemerataan investasi terutama untuk sektor pengolahan produk pertanian dalam arti luas oleh Pemprov Bali.
Kemudian, masih dalam penyampaian laporannya, Kusuma Putra mengatakan DPRD Bali merekomendasikan juga kepada Pemprov Bali agar menggenjot peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi, untuk menaikkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita masyarakat Bali. Karena faktanya selalu tiap tahun besarnya di bawah nasional. “Kami apresiasi Pemprov Bali yang mampu melewati masa –masa sulit tahun 2023 ini dengan capaian prestasi yang baik walaupun APBD Bali dalam tekanan sulit,” tegas Kusuma Putra.
Sementara Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam jawaban akhir kepala daerah menegaskan apa yang menjadi catatan dan masukan DPRD Bali akan menjadi perhatian untuk perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Bali agar transparan dan akuntabel.n nat
Komentar