Pemakai Angkutan Berpotensi Berubah

Karena data 390 siswa yang masuk dalam kajian sebelumnya adalah data tahun lalu sehingga perlu diperbarui sesuai kondisi saat ini. Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana I Gede Ariadi, Selasa (16/1), mengatakan, program angkutan gratis itu masih dalam tahap persiapan teknis.

Sebelumnya, dirinya sudah melakukan pembahasan terkait kesiapan pengaktifan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jembrana termasuk kesiapan 54 Angkot/Angdes yang akan diberdayakan.

"Kami kejar agar kepungurusan Organda Jembrana yang baru segera dikukuhkan. Karena sudah hampir 11 tahun vakum. Itu penting sebagai dasar pembuatan SK (Surat Keputusan) Bupati untuk program angkutan gratis siswa itu. Termasuk kita juga pastikan agar seluruh armada yang digunakan laik jalan," ujar Ariadi.

Ariadi juga mengaku masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana untuk memastikan kembali jumlah ataupun nama-nama siswa yang akan dilayani. Mengingat data 390 siswa yang sebelumnya direncanakan terakomodir dalam program tersebut masih mengacu data tahun 2023 lalu.

"Ya, jadi bisa ada perubahan (jumlah termasuk nama penerima manfaat). Karena sudah pasti ada yang lulus termasuk ada yang baru. Jadi datanya perlu di-update. Tapi untuk yang menerima manfaat tetap memprioritaskan siswa SMP yang masuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucap Ariadi.

Selain update data penerima manfaat, Ariadi mengaku, pihaknya bersama Dinas Dikpora Jembrana berencana akan bertemu dengan pihak sekolah dan komite untuk mematangkan teknis pelaksanaan. Baik itu mengenai waktu penjemputan, lokasi penjemputan, dan berbagai teknis lainnya. "Kami upayakan agar bisa segera dibahas. Nanti kita tunggu dari Dikpora," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemkab Jembrana menyediakan anggaran sekitar Rp 996 juta atau hampir Rp 1 Miliar untuk program angkutan gratis bagi siswa SMP. Program itu akan diprioritaskan kepada siswa SMP dari keluarga kurang mampu yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun terdata dalam DTKS.

Selain membantu masyarakat kurang mampu dan mencegah pelanggaran berkendara di bawah umur, program itu juga bertujuan memberdayakan Angkot/Angdes yang selama ini seolah mati suri. Dengan adanya program itu, diharapakan para pengusaha Angkot/Angdes akan semakin menggeliat termasuk menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.7ode