Setahun Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Hampir Tuntas
SINGARAJA, NusaBali - Upaya Pemkab Buleleng untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting sepanjang 2023 menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah kolaborasi yang dilakukan menyisakan angka yang jauh lebih rendah bahkan nyaris tuntas.
Angka kemiskinan di Buleleng menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 sebesar 6,21 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan per Oktober 2023 lalu BPS merilis tingkat kemiskinan di Buleleng sudah turun menjadi 5,85 persen. Pemerintah Buleleng tahun 2023, memfokuskan pengentasan kemiskinan untuk KK Miskin ekstrem.
Data hasil verifikasi dan validasi kembali, ditemukan 349 KK miskin ekstrem yang terdiri dari 1.551 jiwa di 66 desa/kelurahan tersebar di sembilan kecamatan. Ratusan KK miskin ekstrem ini diklasifikasikan karena memiliki kesejahteraan paling rendah diantara tingkatan garis kemiskinan.
Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng lalu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK). Penanganan kemiskinan ekstrem ini pun dilakukan secara kolaborasi dan berbagai program sosial.
Kepala Bappeda Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni menjelaskan, TKPK yang telah terbentuk itu dioptimalkan dalam menyasar lebih jauh kondisi di masyarakat agar diketahui lebih dini dan terverifikasi data. Mereka yang belum tersentuh program dan jaminan sosial segera diusulkan ke Kementerian Sosial.
“Setelah dilakukan verifikasi dan validasi langsung di data dengan rinci program sosial apa saja yang sudah didapatkan. Kalau ada yang belum tercover mereka diusulkan untuk mendapatkan program sosial baik yang sumber anggaran dari pusat maupun daerah,” ucap Reika.
Program sosial yang dimaksud mulai dari masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah pun menyiapkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 349 KK miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 283 KK. Anggaran yang disiapkan tidak hanya dari APBD Buleleng, tetapi juga dari APBN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya (TJSL).
Sementara itu upaya penanganan stunting juga dilakukan dengan skema kolaborasi keroyokan dengan program terkait yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebut angka stunting di Buleleng sangat tinggi yakni sebesar 11 persen. Namun setelah dilakukan intervensi data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka stunting Buleleng sudah turun jauh menjadi 2,7 persen.
“Penanganan stunting kami juga bentuk Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS) yang menganalisis situasi, review kinerja dan mengarahkan program, kegiatan dan anggaran stunting di masing-masing perangkat daerah. Swasta juga kami libatkan dalam program pemberian makanan tambahan di 23 desa lokus stunting,” terang Reika.
Keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrem dan juga stunting ini menjadi bukti pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik jika seluruh pihak bekerja sama saling membahu. Dia pun berharap kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk terus menurunkan angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Kabupaten Buleleng.7 k23
Data hasil verifikasi dan validasi kembali, ditemukan 349 KK miskin ekstrem yang terdiri dari 1.551 jiwa di 66 desa/kelurahan tersebar di sembilan kecamatan. Ratusan KK miskin ekstrem ini diklasifikasikan karena memiliki kesejahteraan paling rendah diantara tingkatan garis kemiskinan.
Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng lalu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK). Penanganan kemiskinan ekstrem ini pun dilakukan secara kolaborasi dan berbagai program sosial.
Kepala Bappeda Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni menjelaskan, TKPK yang telah terbentuk itu dioptimalkan dalam menyasar lebih jauh kondisi di masyarakat agar diketahui lebih dini dan terverifikasi data. Mereka yang belum tersentuh program dan jaminan sosial segera diusulkan ke Kementerian Sosial.
“Setelah dilakukan verifikasi dan validasi langsung di data dengan rinci program sosial apa saja yang sudah didapatkan. Kalau ada yang belum tercover mereka diusulkan untuk mendapatkan program sosial baik yang sumber anggaran dari pusat maupun daerah,” ucap Reika.
Program sosial yang dimaksud mulai dari masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah pun menyiapkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 349 KK miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 283 KK. Anggaran yang disiapkan tidak hanya dari APBD Buleleng, tetapi juga dari APBN dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya (TJSL).
Sementara itu upaya penanganan stunting juga dilakukan dengan skema kolaborasi keroyokan dengan program terkait yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebut angka stunting di Buleleng sangat tinggi yakni sebesar 11 persen. Namun setelah dilakukan intervensi data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka stunting Buleleng sudah turun jauh menjadi 2,7 persen.
“Penanganan stunting kami juga bentuk Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS) yang menganalisis situasi, review kinerja dan mengarahkan program, kegiatan dan anggaran stunting di masing-masing perangkat daerah. Swasta juga kami libatkan dalam program pemberian makanan tambahan di 23 desa lokus stunting,” terang Reika.
Keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrem dan juga stunting ini menjadi bukti pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik jika seluruh pihak bekerja sama saling membahu. Dia pun berharap kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk terus menurunkan angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Kabupaten Buleleng.7 k23
Komentar