Ganjar Optimis di Debat Ketiga
Meski Tema Debat Pekerjaan Sehari-hari Capres Prabowo
JAKARTA, NusaBali - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo optimistis dapat tampil maksimal pada debat ketiga capres yang mengangkat tema Pertahanan dan Keamanan (Hankam), serta Hubungan Internasional dan Geopolitik, pada 7 Januari 2024. Ganjar mengaku sudah melakukan persiapan matang, meski tema itu menjadi pekerjaan sehari-hari capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Ganjar menyampaikan itu disela-sela kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12). "Oh saya sangat optimis. Kalau soal menguasai debat nanti kita lihat, karena tidak hanya berbicara pertahanan, tapi ada tema lainnya. Bicara soal pertahanan, kalau belinya pesawat bekas, enggak ada itu!," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.
Ganjar mengaku, mendapat banyak masukan dari rekan-rekan di Komisi I DPR RI terkait berbagai persoalan pertahanan dan keamanan (Hankam), hubungan internasional, dan geopolitik. Selain itu, Ganjar juga mempelajari posisi Indonesia di organisasi dunia, seperti ASEAN, PBB, G20, APEC, dan G7.
Di samping relasi ekonomi, lanjut Ganjar, ada juga masalah perbatasan, konflik geopolitik, dan masalah pengungsi. "Jadi banyak sekali temanya dan sudah disiapkan. Insya Allah, saya siap," kata Ganjar.
Terlebih, Ganjar kerap bertemu dengan teman-temannya yang memberikan masukan. "Saya ketemu dengan tim terus-menerus. Jadi, banyak sekali masukan, bukan hanya persoalan pertahanan dan keamanan. Melainkan juga problem alutista, organisasi dunia yang diikuti Indonesia, bahkan relasi ekonomi," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyoroti pula berbagai masalah terhangat. Salah satunya mengenai surat suara Pilpres di Taipei. Ganjar mempertanyakan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengirimkan surat suara Pilpres 2024 ke Taipei, Taiwan, tidak sesuai jadwal yang ditentukan.
Menurut Ganjar, hal itu harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan bahkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Komisi II DPR harus segera memanggil KPU dan mengklarifikasi masalah itu," kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, klarifikasi perlu dilakukan agar diketahui pasti penyebab terjadinya pengiriman surat suara Pilpres yang tidak sesuai jadwal dan kemudian disebut sebagai surat suara rusak. Ganjar bahkan meragukan ada kelalaian KPU, sehingga terjadi pengiriman surat suara yang persiapannya memang sudah terjadwal.
"Kalau lalai, rasanya agak lucu gitu ya, karena pasti persiapannya sudah terjadwal, masa lalai? Itu kurang cermat itu," ungkap Ganjar. Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan ada pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU terkait pengiriman surat suara ke pemilih di Taipei yang tidak sesuai jadwal.
Adapun pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU 25/2023.
Berdasarkan ketentuan tersebut, secara eksplisit telah diatur dalam lampiran I PKPU 25/2023 bahwa waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2-11 Januari 2024. Pelanggaran kedua yang dilakukan KPU adalah menyebut bahwa surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dianggap sebagai surat suara rusak.
Bawaslu berpandangan bahwa tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman surat suara sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 halaman 49.
Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk mengirim ulang surat suara kepada pemilih di Taipei karena berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas. k22
Komentar