Pemkab Tanggung Biaya BPJS Rp 33 M
Sekitar 50 persen warga di Kabupaten Klungkung belum terdafatar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk BPJS.
SEMARAPURA, NusaBali
Untuk meringankan beban masyarakat, Pemkab Klungkung membiayai warga yang belum tercover dalam JKN dengan anggaran sekitar Rp 33 miliar.
“Pemkab akan menanggung semua warga Klungkung untuk pembiayaan BPJS Kelas III,” ujar Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Minggu (16/7). Bagi masyarakat yang tidak mau ditanggung kelas III, bisa ikut BPJS Mandiri, namun iurannya tidak ditanggung pemerintah.
Bupati Suwirta mengaku program ini tidak akan dikemas dalam bentuk kartu tertentu, misalnya Kartu Klungkung Sehat dan lainnya. “Kalau saya pakai nama Kartu Klungkung Sehat, dikira ada kepentingan poltik. Saya serahkan sepenuhnya ke BPJS,” ujarnya.
Kata dia, jika tidak ada kendala, program ini akan berjalan November 2017 melalui anggaran perubahan. Sesuai perhitungan, anggaran yang dihabiskan dalam setahun untuk program ini Rp 33 miliar, sehingga setiap bulan mengeluarkan dana Rp 2,75 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan dr Ni Made Adi Swapatni mengatakan, jika semua warga Klungkung diberikan tanggungan gratis, Pemkab harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 33 miliar untuk setahun. Perhitungan ini dengan asumsi jumlah penduduk Klungkung sekitar 226.700 sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Baru terdaftar menjadi peserta BPJS sekitar 50 persen atau sekitar 100.000 penduduk,” ujarnya belum lama ini.
Sementara itu, setelah JKBM terintegrasi ke JKN, jumlah warga Klungkung yang tercatat sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)
yang dibiayai dari APBN 52.560 orang. Warga yang tercatat sebagai peserta PBI dibiayai oleh Pempro Bali dan Pemkab Klungkung, 19.907 orang. Namun yang mengantongi kartu baru 11.741 orang. Sisanya, 8.166 orang diusulkan ke pusat setelah melalui verifikasi di desa. *wa
Komentar