Proses Izin Konser Kini Hanya 7 Hari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemangkasan proses perizinan ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) beberapa waktu lalu.

"Sebelum Pak Presiden melaunching apapun namanya ini, harus jalan. Karena beliau pasti tanya bagaimana hasil pemangkasan, efisiensinya seperti apa," kata Anas, dalam sambutannya di acara Demo Layanan Digitql Perizinan Penyelenggaraan Event, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, seperti dilansir detikcom, Kamis (9/11).

"Kenapa nggak dilaunching di Kemenparekraf? Karena kita bagian ngurus tata kelolanya, diminta kita perbaiki dari segi pelayanan publik. Presiden minta masing-masing KL (kemneterian/lembaga) bergerak sesuai di SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)," sambungnya.

Anas mengatakan, penyederhanaan proses perizinan ini lahir dari rumitnya perizinan acara, kurangnya transparansi proses bisnis, dan transparansi proses pembayaran. Lewat langkah ini, nantinya penyelenggara acara tak perlu lagi mengurus izin satu per satu ke tiap-tiap KL yang terkait

"Dulu izin harus isi 60 form, sekarang dipangkas. Dulu harus lewati 14 tahapan, sekarang 7 tahapan. Dulu harus offline, sekarang full online. Sekarang juga dari 6 bulan sebelum sudah bisa mengajukan," ujarnya.

Perizinan ini dapat diakses satu pintu lewat Online Single Submission (OSS). Anas mengatakan, saat ini baru dilakukan demo dan percobaa. Semua nanti bisa diakses lengkap melalui OSS mulai dari pemilihan lokasi hingga pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Mandiri. Adapun untuk tahapan awalnya, venui masih terbatas di 7 lokasi antara lain PIK 2, Beach City, GBK, JiExpo, JIS, ICE BSD, dan TMII.

"Kita soft launching dulu dalam 1 minggu ini, nanti baru kita laporkan ada masalah atau nggaknya. Janagn samapai langsung di-launchinh Pak Presiden, masih ada lemah-lemah di beberapa titik," kata Anas.

Anas menjelaskan, langkah ini merupakan buah kolaborasi dari banyak KL, di antaranya Kepolisian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KemenParekraf), dan Kementerian Investasi dan BKPM. Selain itu, ada pula andil dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, khususnya dalam mendukung pembiayaan lewat himbara dan pengadaan sistemnya.

"Lewat (pembaruan sistem) ini penghematannya bisa cukup besar ya. triliunan, melihat banyaknya event tahun ke tahun yang dikerjakan. Tetapi lebih dari itu, dampaknya terhadap event akan cukup besar. Kalau sukses di 7 titik ini akan direplikasi di titik lainnya," pungkasnya. 7