nusabali

Pemkab Badung Perbaiki Ratusan Rumah Warga

Bantuan Rumah Layak Huni Ini Masing-masing Rp 55 Juta

  • www.nusabali.com-pemkab-badung-perbaiki-ratusan-rumah-warga

MANGUPURA, NusaBali - Ratusan rumah di Kabupaten Badung mendapatkan bantuan perbaikan agar layak huni. Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Senin (23/10) di Balai Banjar Petang Dalem, Desa Petang, Kecamatan Petang.

Dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan tersebut turut hadir anggota DPRD Badung I Gst Agung Ayu Inda Trimafo Yudha, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman AAN Bayu Kumara Putra, Camat se-Badung serta unsur Tripika Kecamatan Petang, Kepala Desa dan Lurah se-Badung serta sejumlah tokoh masyarakat.

Bupati Giri Prasta mengatakan, bantuan perbaikan rumah agar layak huni jumlahnya mencapai 708 unit. Masing-masing rumah dianggarkan Rp 55 juta. “Jadi nanti ada dua kamar tidur, satu kamar tamu, satu kamar bebas dan kamar mandi dan dapurnya,” beber bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini.

“Saya inginkan sebelum saya purna tugas menjadi bupati, di Kabupaten Badung harus tuntas 100 persen, mari kita lakukan bersama untuk masyarakat Kabupaten Badung yang kita cintai,” tegas Bupati Giri Prasta.

Kepala Dinas Perkim Badung AAN Bayu Kumara Putra, mengatakan bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung tahun 2023 totalnya sebanyak 708 unit. Di antaranya 630 dari dana APBD dengan jumlah anggaran Rp 33 miliar dan 78 KK berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau CSR BPD Bali dengan jumlah anggaran Rp 3,025 miliar.

“Program ini merupakan harapan dari bupati agar tidak ada lagi masyarakat Badung yang tinggal di rumah tidak layak huni,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Gung Bayu, program ini telah menyelesaikan lebih dari 1.350 unit pembangunan rumah layak huni. Adapun pengguna anggarannya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan proses perencanaan usulan dan monev dilaksanakan di Dinas Perkim. “Bantuan rumah layak huni telah memasuki tahun ke-6, di mana penanganannya saat ini untuk menuntaskan daftar tunggu yang belum tertangani akibat pandemi Covid-19,” jelas Gung Bayu. 7 asa

Komentar