Pemerintah Desa Harus Membangun Kolaborasi
SINGARAJA, NusaBali - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, meminta pemerintah desa untuk membangun kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama dalam rangka mempercepat program prioritas pemerintah pusat, provinsi, daerah sampai di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan saat menyapa masyarakat Desa Sanggalangit dalam Kunjungan Kerja (Kunker) di GOR Sangga Ulangun, Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak pada Kamis (19/10).
"Saya ingin pemerintah desa membangun kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten," kata Pj Lihadnyana.
Lebih lanjut, Pj Lihadnyana menyampaikan bahwa dari kolaborasi tersebut program pemerintah pusat sampai pemerintah desa bisa diselaraskan untuk akselerasi pembangunan di desa, khususnya di desa yang ada di Kecamatan Gerokgak. "Saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar program-program di desa bisa segera terealisasi," ucapnya.
Pj Lihadnyana menegaskan ke depannya pemerintah desa akan diukur kinerjanya untuk diberikan semacam insentif kepada desa apabila bisa menurunkan angka stunting, menuntaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) di desa dan APBD desa yang produktif.
"Keempat komponen itulah sebagai dasar pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada pemerintah desa," ucapnya.
Selain itu, Pj Lihadnyana mengatakan dalam kunker ini untuk mengevaluasi program di Buleleng selama satu tahun. Dimana, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buleleng lebih memprioritaskan infrastruktur sehingga aksesibilitas masyarakat menjadi lancar.
"Infrastrukstur yang saya maksud ialah, perbaikan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya guna menunjang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensinya," ucapnya.
Dalam kesempatan ini juga, Pj Lihadnyana yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Kepala SKPD terkait lingkup Pemkab Buleleng melakukan peninjauan pembangunan SDN 3 Patas serta menyerahkan bantuan kepada warga disabilitas, warga kemiskinan ekstrem berupa paket sembako, kursi roda, alat bantu jalan, tongkat netra, bantuan rumah swadaya PKE, bantuan kepada warga terdampak bencana, mesin motor tempel dan beras.7
"Saya ingin pemerintah desa membangun kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten," kata Pj Lihadnyana.
Lebih lanjut, Pj Lihadnyana menyampaikan bahwa dari kolaborasi tersebut program pemerintah pusat sampai pemerintah desa bisa diselaraskan untuk akselerasi pembangunan di desa, khususnya di desa yang ada di Kecamatan Gerokgak. "Saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar program-program di desa bisa segera terealisasi," ucapnya.
Pj Lihadnyana menegaskan ke depannya pemerintah desa akan diukur kinerjanya untuk diberikan semacam insentif kepada desa apabila bisa menurunkan angka stunting, menuntaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) di desa dan APBD desa yang produktif.
"Keempat komponen itulah sebagai dasar pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada pemerintah desa," ucapnya.
Selain itu, Pj Lihadnyana mengatakan dalam kunker ini untuk mengevaluasi program di Buleleng selama satu tahun. Dimana, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buleleng lebih memprioritaskan infrastruktur sehingga aksesibilitas masyarakat menjadi lancar.
"Infrastrukstur yang saya maksud ialah, perbaikan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya guna menunjang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensinya," ucapnya.
Dalam kesempatan ini juga, Pj Lihadnyana yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Kepala SKPD terkait lingkup Pemkab Buleleng melakukan peninjauan pembangunan SDN 3 Patas serta menyerahkan bantuan kepada warga disabilitas, warga kemiskinan ekstrem berupa paket sembako, kursi roda, alat bantu jalan, tongkat netra, bantuan rumah swadaya PKE, bantuan kepada warga terdampak bencana, mesin motor tempel dan beras.7
Komentar