Pemprov Rancang Jalan Tembus Sepanjang 6 Km
Urai Kroditnya Lalu Lintas di Kawasan Menuju Pelabuhan Sanur
DENPASAR, NusaBali - Pemprov Bali merancang jalan sepanjang 6 kilometer dari Pelabuhan Sanur tembus ke Jalan Bypass Prof Dr Ida Bagus Mantra di sekitar Banjar (Dusun) Tangtu, Kesiman Kertalangu, Denpasar.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyebutkan skema ini merupakan yang paling ideal dari tiga skema yang dirancang Pemprov Bali untuk mengurai kekroditan lalulintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, terutama di kawasan akses menuju Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar.
Hal ini disampaikan Pj Gubernur Mahendra Jaya saat mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang berkunjung ke Pelabuhan Sanur pada, Jumat (22/9). Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan tiga skema untuk mengatasi kemacetan pada akses keluar masuk pelabuhan yang belakangan kerap menimbulkan kepadatan kendaraan di Jalan Bypass Ngurah Rai sekitar akses masuk menuju Pelabuhan Sanur.
Pertama disebutnya sebagai skema minimalis, yaitu dengan pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir. “Karena dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir ini sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” kata Pj Gubernur Mahendra Jaya.
Hal ini disampaikan Pj Gubernur Mahendra Jaya saat mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang berkunjung ke Pelabuhan Sanur pada, Jumat (22/9). Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan tiga skema untuk mengatasi kemacetan pada akses keluar masuk pelabuhan yang belakangan kerap menimbulkan kepadatan kendaraan di Jalan Bypass Ngurah Rai sekitar akses masuk menuju Pelabuhan Sanur.
Pertama disebutnya sebagai skema minimalis, yaitu dengan pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir. “Karena dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir ini sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” kata Pj Gubernur Mahendra Jaya.
Selanjutnya, Pemprov Bali juga merancang skema moderat, yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan. Jalan sepanjang 3 kilometer tersebut nantinya akan tembus dari Pelabuhan Sanur ke Kawasan Padanggalak. Terakhir adalah skema paling ideal, yaitu pembangunan akses jalan langsung dari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra kawasan sekitar Banjar (Dusun) Tangtu, Kesiman Kertalangu menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer. “Ini skema yang paling ideal untuk kelancaran arus penumpang yang memanfaatkan Pelabuhan Sanur,” imbuhnya.
Foto: KSP Moeldoko berbincang dengan wisatawan mancanegara calon penumpang kapal boat menuju Nusa Penida di Pelabuhan Sanur. -YUDA
Ditambahkan olehnya, tiga skema tengah digodok dan diharapkan dapat segera dieksekusi guna mengatasi persoalan kemacetan di seputaran pelabuhan. Pada bagian lain, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri ini menyampaikan selamat datang dan rasa bangga atas kunjungan Moeldoko di Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan menindaklanjuti laporan dari anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang terkait dengan keberadaan Pelabuhan Sanur. “Informasi pertama adalah kemacetan. Saya kira ini terjadi karena perubahan yang terjadi kurang terantisipasi. Sebelum pelabuhan ini dibangun, arus orang yang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata 2.000 hingga 2.500 orang per hari. Tapi setelah pelabuhan ini beroperasi, arus penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500 orang. Ini berimplikasi pada tingginya arus kendaraan yang menuju atau keluar dari pelabuhan dan memicu kemacetan pada jam-jam tertentu,” beber Moeldoko.
Menurutnya, situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke pelabuhan. Persoalan kedua yang mengemuka adalah terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur yang saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Terkait dengan hal itu, ada aspirasi yang berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Intinya, pemerintah daerah ingin juga mendapat pemasukan untuk asas keadilan,” imbuhnya.
Menindaklanjuti berbagai masukan terkait keberadaan Pelabuhan Sanur, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan. “Sejumlah catatan ini akan segera kita rapatkan, prinsipnya kami menjembatani kepentingan semua pihak agar berjalan sesuai harapan,” tambahnya. Masih menurut Moeldoko, pihaknya memberikan penekanan pada keberadaan PSN yang berjumlah 161 dan tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Menepis banyaknya isu miring yang berkembang, Moeldoko menegaskan bahwa PSN merupakan program yang diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan. Ia menilai, Pelabuhan Sanur adalah salah satu PSN yang terbukti membawa manfaat bagi masyarakat, tak hanya di Bali daratan tapi juga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
“Ini salah satu bukti nyata kalau PSN itu membawa manfaat positif. Tadinya wisatawan maupun masyarakat domestik harus menghadapi ketidaknyamanan saat harus naik ke perahu motor. Dengan adanya pelabuhan ini, penyeberangan menjadi lebih nyaman. Kita bangga bisa menyajikan infrastruktur berkelas bagi wisatawan,” tuturnya. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang bisa mewujudkan sebuah terminal penyeberangan berkelas.”Ini adalah prestise, kita bisa tunjukkan kepada dunia luar,” cetusnya.
Sedangkan terkait jalan akses menuju Pelabuhan Sanur, Kepala Dinas PUPRKIM Bali, Nusakti Yasa Wedha belum memberikan detail rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan baru itu karena masih dalam kajian kelayakan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2023. Namun, ia mengharapkan anggaran dapat ditunjang dari kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar, Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat. Saat ini, operasional Pelabuhan Sanur berada di bawah pengelolaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar.
Sebelumnya, Kepala KSOP Kelas II Benoa, Capt Sadeli memberi paparan tentang situasi penyeberangan ke Pulau Nusa Penida dan Lembongan. “Sebelum ada pelabuhan ini, para penumpang mesti melepas sandal karena harus melalui air untuk tiba di kapal penumpang. Sekarang dengan adanya pelabuhan ini, penumpang jauh lebih nyaman. Kami juga menerapkan SOP layanan seperti di Bandar Udara,” ujarnya. Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan ini mendorong peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan yaitu rata-rata mencapai 6.000 setiap hari.
Mengingat intensitas penyeberangan yang kian padat, Sadeli berharap penambahan kapal patroli laut agar pengawasan dapat dioptimalkan. Sadeli menambahkan pelabuhan yang berdiri di atas seluas 7.460 meter persegi yang merupakan tanah hibah Pemkot Denpasar itu menghabiskan anggaran pembangunan mencapai Rp395,3 miliar dari pemerintah pusat dengan durasi konstruksi 11 Desember 2020-10 Februari 2023. Sejak perdana mulai beroperasi pada November 2022 hingga 15 September 2023 pergerakan penumpang di pelabuhan itu mencapai 2,75 juta orang.
Ada pun pergerakan kapal baik berangkat dan datang selama periode itu masing-masing mencapai 31.786 dan 32.311 pelayaran dengan pergerakan tertinggi terjadi pada Agustus 2023 mencapai sekitar 4.200 pelayaran masing-masing kapal berangkat dan datang. Tingginya mobilitas masyarakat itu diakuinya kerap memicu kepadatan arus lalu hingga macet di Jalan By Pass Ngurah Rai mulai dari kawasan Patung Titi Banda Denpasar hingga akses masuk Pelabuhan Sanur di Jalan Pantai Matahari Terbit Denpasar. “Masalah utamanya akses menuju ke pelabuhan yang kami mohon ada perhatian lebih, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat,” katanya.
Saat mendampingi kunjungan Moeldoko ke Pelabuhan Sanur, Pj Gubernur Mahendra Jaya didampingi sejumlah pimpinan OPD, seperti Kepala Bappeda I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kadis PUPR Nusakti Yasa Wedha, Kadisparda Tjokorda Bagus Pemayun dan Kadis KLH I Made Teja. Hadir pula Walikota Denpasar IGN Jaya Negara. Dalam kunjungannya di Pelabuhan Sanur, Moeldoko sempat meninjau situasi penyeberangan dan berbincang dengan sejumlah wisatawan. 7 mis, ant
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan menindaklanjuti laporan dari anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang terkait dengan keberadaan Pelabuhan Sanur. “Informasi pertama adalah kemacetan. Saya kira ini terjadi karena perubahan yang terjadi kurang terantisipasi. Sebelum pelabuhan ini dibangun, arus orang yang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata 2.000 hingga 2.500 orang per hari. Tapi setelah pelabuhan ini beroperasi, arus penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500 orang. Ini berimplikasi pada tingginya arus kendaraan yang menuju atau keluar dari pelabuhan dan memicu kemacetan pada jam-jam tertentu,” beber Moeldoko.
Menurutnya, situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke pelabuhan. Persoalan kedua yang mengemuka adalah terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur yang saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Terkait dengan hal itu, ada aspirasi yang berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Intinya, pemerintah daerah ingin juga mendapat pemasukan untuk asas keadilan,” imbuhnya.
Menindaklanjuti berbagai masukan terkait keberadaan Pelabuhan Sanur, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan. “Sejumlah catatan ini akan segera kita rapatkan, prinsipnya kami menjembatani kepentingan semua pihak agar berjalan sesuai harapan,” tambahnya. Masih menurut Moeldoko, pihaknya memberikan penekanan pada keberadaan PSN yang berjumlah 161 dan tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Menepis banyaknya isu miring yang berkembang, Moeldoko menegaskan bahwa PSN merupakan program yang diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan. Ia menilai, Pelabuhan Sanur adalah salah satu PSN yang terbukti membawa manfaat bagi masyarakat, tak hanya di Bali daratan tapi juga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
“Ini salah satu bukti nyata kalau PSN itu membawa manfaat positif. Tadinya wisatawan maupun masyarakat domestik harus menghadapi ketidaknyamanan saat harus naik ke perahu motor. Dengan adanya pelabuhan ini, penyeberangan menjadi lebih nyaman. Kita bangga bisa menyajikan infrastruktur berkelas bagi wisatawan,” tuturnya. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang bisa mewujudkan sebuah terminal penyeberangan berkelas.”Ini adalah prestise, kita bisa tunjukkan kepada dunia luar,” cetusnya.
Sedangkan terkait jalan akses menuju Pelabuhan Sanur, Kepala Dinas PUPRKIM Bali, Nusakti Yasa Wedha belum memberikan detail rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan baru itu karena masih dalam kajian kelayakan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2023. Namun, ia mengharapkan anggaran dapat ditunjang dari kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar, Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat. Saat ini, operasional Pelabuhan Sanur berada di bawah pengelolaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar.
Sebelumnya, Kepala KSOP Kelas II Benoa, Capt Sadeli memberi paparan tentang situasi penyeberangan ke Pulau Nusa Penida dan Lembongan. “Sebelum ada pelabuhan ini, para penumpang mesti melepas sandal karena harus melalui air untuk tiba di kapal penumpang. Sekarang dengan adanya pelabuhan ini, penumpang jauh lebih nyaman. Kami juga menerapkan SOP layanan seperti di Bandar Udara,” ujarnya. Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan ini mendorong peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan yaitu rata-rata mencapai 6.000 setiap hari.
Mengingat intensitas penyeberangan yang kian padat, Sadeli berharap penambahan kapal patroli laut agar pengawasan dapat dioptimalkan. Sadeli menambahkan pelabuhan yang berdiri di atas seluas 7.460 meter persegi yang merupakan tanah hibah Pemkot Denpasar itu menghabiskan anggaran pembangunan mencapai Rp395,3 miliar dari pemerintah pusat dengan durasi konstruksi 11 Desember 2020-10 Februari 2023. Sejak perdana mulai beroperasi pada November 2022 hingga 15 September 2023 pergerakan penumpang di pelabuhan itu mencapai 2,75 juta orang.
Ada pun pergerakan kapal baik berangkat dan datang selama periode itu masing-masing mencapai 31.786 dan 32.311 pelayaran dengan pergerakan tertinggi terjadi pada Agustus 2023 mencapai sekitar 4.200 pelayaran masing-masing kapal berangkat dan datang. Tingginya mobilitas masyarakat itu diakuinya kerap memicu kepadatan arus lalu hingga macet di Jalan By Pass Ngurah Rai mulai dari kawasan Patung Titi Banda Denpasar hingga akses masuk Pelabuhan Sanur di Jalan Pantai Matahari Terbit Denpasar. “Masalah utamanya akses menuju ke pelabuhan yang kami mohon ada perhatian lebih, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat,” katanya.
Saat mendampingi kunjungan Moeldoko ke Pelabuhan Sanur, Pj Gubernur Mahendra Jaya didampingi sejumlah pimpinan OPD, seperti Kepala Bappeda I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kadis PUPR Nusakti Yasa Wedha, Kadisparda Tjokorda Bagus Pemayun dan Kadis KLH I Made Teja. Hadir pula Walikota Denpasar IGN Jaya Negara. Dalam kunjungannya di Pelabuhan Sanur, Moeldoko sempat meninjau situasi penyeberangan dan berbincang dengan sejumlah wisatawan. 7 mis, ant
TIGA SKEMA URAI KEMACETAN SANUR
Pertama, skema minimalis, yaitu dengan pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir
Kedua, Pemprov Bali juga merancang skema moderat, yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan. Jalan sepanjang 3 kilometer tersebut nantinya akan tembus dari Pelabuhan Sanur ke Kawasan Padanggalak
Ketiga, terakhir adalah skema paling ideal, yaitu pembangunan akses jalan langsung dari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra kawasan sekitar Banjar (Dusun) Tangtu, Kesiman Kertalangu, Denpasar menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer
Pertama, skema minimalis, yaitu dengan pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir
Kedua, Pemprov Bali juga merancang skema moderat, yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan. Jalan sepanjang 3 kilometer tersebut nantinya akan tembus dari Pelabuhan Sanur ke Kawasan Padanggalak
Ketiga, terakhir adalah skema paling ideal, yaitu pembangunan akses jalan langsung dari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra kawasan sekitar Banjar (Dusun) Tangtu, Kesiman Kertalangu, Denpasar menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer
Komentar