Demokrat Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan
Mudarta: Untung Belum Pasang Baliho Anies-AHY
JAKARTA, NusaBali - Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan dua poin hasil rapat itu dalam jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat kemarin. "Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi Mallarangeng saat menyampaikan hasil rapat.
SBY memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat dengan didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, dan Andi Alfian Mallarangeng. Sidang diawali dengan SBY menyampaikan fakta-fakta terkait langkah sepihak Partai NasDem dan Anies yang disampaikan oleh Iftitah Sulaiman, selaku utusan Partai Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan.
SBY lalu lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader, dan anggota Sidang Majelis Tinggi. Dalam arahannya, SBY meminta kader Partai Demokrat tetap tenang dan optimistis menemukan jalan terbaik untuk Pilpres 2024. SBY menyebut langkah Partai NasDem dan Anies Baswedan kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah sangat kasar dan tidak patut, terutama dalam kaidah moral dan etika politik. SBY mengaku memahami bahwa dunia politik memang penuh strategi, taktik, dan siasat. Namun, selama pengalamannya dua kali bertarung pada pemilihan presiden (pilpres), dia tidak pernah menemukan sikap kasar seperti yang dilakukan Partai NasDem dan Anies.
"Saya mengerti, kita semua mengerti, politik itu memang penuh siasat, penuh taktik, dan caranya banyak; tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya, melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya, kasar, kalau bisa menggunakan istilah dalam Bahasa Inggris it is really ugly," kata SBY saat menyampaikan arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Oleh karena itu, dia pun mengingatkan para pengurus Partai Demokrat agar tidak menempuh cara-cara yang tidak patut, tidak sesuai etika, dan tidak bermoral dalam berpolitik. SBY juga mengungkapkan percakapannya dengan sejumlah rekan-rekan terdekatnya yang sempat mempertanyakan keputusan Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.
Kekecewaan serupa juga disampaikan Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta saat merespon kisruh koalisi NasDem-Demokrat-PKS di pusat. Mudarta menyebut membelotnya Anies meninggalkan kandidat cawapres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan jalan baik juga, karena belangnya Anies Baswedan ketahuan. “Jadi ketahuan belangnya, sikap seorang pemimpin, seorang capres kok begitu. Bagaimana nanti memimpin rakyat. Baru calon sudah kayak gini, tidak komitmen,” ujar Mudarta dihubungi, Jumat kemarin.
Dia menegaskan Partai Demokrat sejak awal komitmen membangun koalisi dengan NasDem dan PKS untuk menggodok calon presiden dan calon wakil presiden. Namun terjadi pembelotan alias tidak konsisten dari Anies. “Partai Demokrat adalah partai yang santun, mengikuti mekanisme dan etika politik. Tetapi malah terjadi pembelotan,” tegas Mudarta.
Mudarta mengatakan, komunikasi Demokrat dengan partai koalisi seperti NasDem dan PKS di Bali awalnya berjalan seperti biasa. Dengan perubahan di pusat maka akan dilakukan evaluasi. “Ya masih komunikasi, tetapi kan nanti kita evaluasi mengikuti sikap dan keputusan DPP Demokrat, masih ada peluang perubahan. Semuanya masih cair,” ujar Mudarta.
Untuk sosialisasi Capres-Cawapres Anies-AHY selama ini, Mudarta mengatakan, Demokrat Bali tidak ada memasang baliho. Sehingga tidak ada pencabutan baliho Anies-AHY. “Yang ada baliho Ketum AHY saja. Kita memang sejak awal tidak memasang gambar Anies-AHY. Karena kita berfirasat masih rencana, belum pasti. Untung juga belum masang,” tegas Mudarta.
Sementara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya rapat pleno gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor DPW PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat sore.
"PKB menerima dengan baik tawaran Partai NasDem memasangkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Anies-Muhaimin," kata Sekjen DPP PKB Muhammad Hasannudin Wahid di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur. Ia menyebut terbitnya keputusan sore ini menindak lanjuti pelaksanaan rapat pleno pagi tadi di Jakarta yang menyambut baik tawaran kerja sama dari partai NasDem kepada PKB untuk kerja sama politik di Pilpres 2024.
Namun, keputusan pengurus pusat mengharuskan penetapan hasil akhir atau proses finalisasi dilakukan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai. "Tetapi tadi pagi keputusan dari DPP PKB juga harus menggelar rapat pleno gabungan, jadi tidak hanya Dewan Syuro PKB dan Tanfidz tetapi seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi diundang, bahkan pimpinan DPW PKB juga diundang pada sore hari ini," ujarnya.
Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kerja sama politik antara Partai Gerindra dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) otomatis bubar akibat kerja sama politik PKB dengan Partai NasDem. "Dengan dinamika yang terjadi serta keputusan yang diambil oleh PKB sehingga otomatis kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.
Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan. "Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujarnya. Dasco menegaskan bahwa bubarnya KKIR tersebut lantaran telah ada pernyataan PKB yang menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem pada Pilpres 2024 di media massa.
"Kita sudah sama-sama tadi melihat di media massa sudah ada konpers (konferensi pers) dari Sekjen PKB yang menyatakan bahwa PKB menerima tawaran kerja sama politik dari Partai NasDem," ucapnya. Dia juga menyebut pernyataan PKB menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem itu telah disampaikan secara resmi melalui utusan PKB kepada Partai Gerindra sehingga dengan demikian KKIR bubar. "Tadi setengah jam yang lalu saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima koalisi dari tawaran koalisi atau kerja sama politik dengan Partai NasDem," ujarnya. 7 nat, ant
SBY memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat dengan didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, dan Andi Alfian Mallarangeng. Sidang diawali dengan SBY menyampaikan fakta-fakta terkait langkah sepihak Partai NasDem dan Anies yang disampaikan oleh Iftitah Sulaiman, selaku utusan Partai Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan.
SBY lalu lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader, dan anggota Sidang Majelis Tinggi. Dalam arahannya, SBY meminta kader Partai Demokrat tetap tenang dan optimistis menemukan jalan terbaik untuk Pilpres 2024. SBY menyebut langkah Partai NasDem dan Anies Baswedan kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah sangat kasar dan tidak patut, terutama dalam kaidah moral dan etika politik. SBY mengaku memahami bahwa dunia politik memang penuh strategi, taktik, dan siasat. Namun, selama pengalamannya dua kali bertarung pada pemilihan presiden (pilpres), dia tidak pernah menemukan sikap kasar seperti yang dilakukan Partai NasDem dan Anies.
"Saya mengerti, kita semua mengerti, politik itu memang penuh siasat, penuh taktik, dan caranya banyak; tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya, melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya, kasar, kalau bisa menggunakan istilah dalam Bahasa Inggris it is really ugly," kata SBY saat menyampaikan arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Oleh karena itu, dia pun mengingatkan para pengurus Partai Demokrat agar tidak menempuh cara-cara yang tidak patut, tidak sesuai etika, dan tidak bermoral dalam berpolitik. SBY juga mengungkapkan percakapannya dengan sejumlah rekan-rekan terdekatnya yang sempat mempertanyakan keputusan Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.
Kekecewaan serupa juga disampaikan Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta saat merespon kisruh koalisi NasDem-Demokrat-PKS di pusat. Mudarta menyebut membelotnya Anies meninggalkan kandidat cawapres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan jalan baik juga, karena belangnya Anies Baswedan ketahuan. “Jadi ketahuan belangnya, sikap seorang pemimpin, seorang capres kok begitu. Bagaimana nanti memimpin rakyat. Baru calon sudah kayak gini, tidak komitmen,” ujar Mudarta dihubungi, Jumat kemarin.
Dia menegaskan Partai Demokrat sejak awal komitmen membangun koalisi dengan NasDem dan PKS untuk menggodok calon presiden dan calon wakil presiden. Namun terjadi pembelotan alias tidak konsisten dari Anies. “Partai Demokrat adalah partai yang santun, mengikuti mekanisme dan etika politik. Tetapi malah terjadi pembelotan,” tegas Mudarta.
Mudarta mengatakan, komunikasi Demokrat dengan partai koalisi seperti NasDem dan PKS di Bali awalnya berjalan seperti biasa. Dengan perubahan di pusat maka akan dilakukan evaluasi. “Ya masih komunikasi, tetapi kan nanti kita evaluasi mengikuti sikap dan keputusan DPP Demokrat, masih ada peluang perubahan. Semuanya masih cair,” ujar Mudarta.
Untuk sosialisasi Capres-Cawapres Anies-AHY selama ini, Mudarta mengatakan, Demokrat Bali tidak ada memasang baliho. Sehingga tidak ada pencabutan baliho Anies-AHY. “Yang ada baliho Ketum AHY saja. Kita memang sejak awal tidak memasang gambar Anies-AHY. Karena kita berfirasat masih rencana, belum pasti. Untung juga belum masang,” tegas Mudarta.
Sementara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya rapat pleno gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor DPW PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat sore.
"PKB menerima dengan baik tawaran Partai NasDem memasangkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Anies-Muhaimin," kata Sekjen DPP PKB Muhammad Hasannudin Wahid di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur. Ia menyebut terbitnya keputusan sore ini menindak lanjuti pelaksanaan rapat pleno pagi tadi di Jakarta yang menyambut baik tawaran kerja sama dari partai NasDem kepada PKB untuk kerja sama politik di Pilpres 2024.
Namun, keputusan pengurus pusat mengharuskan penetapan hasil akhir atau proses finalisasi dilakukan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai. "Tetapi tadi pagi keputusan dari DPP PKB juga harus menggelar rapat pleno gabungan, jadi tidak hanya Dewan Syuro PKB dan Tanfidz tetapi seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi diundang, bahkan pimpinan DPW PKB juga diundang pada sore hari ini," ujarnya.
Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kerja sama politik antara Partai Gerindra dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) otomatis bubar akibat kerja sama politik PKB dengan Partai NasDem. "Dengan dinamika yang terjadi serta keputusan yang diambil oleh PKB sehingga otomatis kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.
Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan. "Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujarnya. Dasco menegaskan bahwa bubarnya KKIR tersebut lantaran telah ada pernyataan PKB yang menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem pada Pilpres 2024 di media massa.
"Kita sudah sama-sama tadi melihat di media massa sudah ada konpers (konferensi pers) dari Sekjen PKB yang menyatakan bahwa PKB menerima tawaran kerja sama politik dari Partai NasDem," ucapnya. Dia juga menyebut pernyataan PKB menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem itu telah disampaikan secara resmi melalui utusan PKB kepada Partai Gerindra sehingga dengan demikian KKIR bubar. "Tadi setengah jam yang lalu saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima koalisi dari tawaran koalisi atau kerja sama politik dengan Partai NasDem," ujarnya. 7 nat, ant
Komentar