Bupati Giri Prasta Jadi Narasumber Workshop Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi
Bupati Badung
Workshop Indikator Kabupaten dan Kota Antikorupsi
I Nyoman Giri Prasta
Edukasi Anti Korupsi
MANGUPURA, NusaBali - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi narasumber kegiatan Workshop Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi yang dilaksanakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/8). Workshop tersebut dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam menyusun indikator kabupaten/kota antikorupsi tahun 2023.
Bupati Giri Prasta diterima oleh Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Rino Haruno beserta jajaran KPK. Sedangkan turut mendampingi Bupati, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini, dan Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya.
Bupati Giri Prasta diundang untuk menjadi narasumber mewakili bupati se-Indonesia. Sedangkan untuk mewakili Walikota se-Indonesia dipilih Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menjadi narasumber pada Kamis (31/8) hari ini. “Kami diundang ke KPK RI untuk ikut membahas dan memberi masukan berkenaan dengan indikator bagaimana untuk daerah, kabupaten dan kota seluruh Indonesia berkaitan dengan antikorupsi,” ujar Bupati Giri Prasta.
Saat ini, lanjut Bupati Giri Prasta, upaya pencegahan korupsi serta ukuran capaian yang telah disusun oleh KPK RI untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan integritas kepada pemerintah daerah dan masyarakat sudah diimplementasikan seperti Monitoring Center for Prevention (MCP). Selain itu, juga terdapat ukuran capaian yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, antara lain Implementasi Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
“Indikator kabupaten/kota antikorupsi adalah salah satu parameter bagaimana melihat suatu wilayah antikorupsi itu sendiri. Kami meyakini, salah satu contohnya MCP itu adalah merupakan salah satu tolok ukur untuk bagaimana kita melihat daripada wilayah antikorupsi itu,” jelasnya.
Dari kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong tersedianya indikator yang relevan, objektif, terukur untuk mencegah korupsi secara efektif dan efisien. Serta terbangunnya budaya antikorupsi dan nilai integritas pada penyelenggara pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat di kabupaten dan kota seluruh Indonesi.
“Kami percaya sepenuhnya dengan koordinasi dan penyempurnaan hari ini (kemarin), nantinya KPK RI dapat membuat sistem untuk kita bersama kabupaten dan kota, sehingga ada sistem yang bagus dan terintegrasi,” kata Bupati Giri Prasta. @ ind
Bupati Giri Prasta diundang untuk menjadi narasumber mewakili bupati se-Indonesia. Sedangkan untuk mewakili Walikota se-Indonesia dipilih Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menjadi narasumber pada Kamis (31/8) hari ini. “Kami diundang ke KPK RI untuk ikut membahas dan memberi masukan berkenaan dengan indikator bagaimana untuk daerah, kabupaten dan kota seluruh Indonesia berkaitan dengan antikorupsi,” ujar Bupati Giri Prasta.
Saat ini, lanjut Bupati Giri Prasta, upaya pencegahan korupsi serta ukuran capaian yang telah disusun oleh KPK RI untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan integritas kepada pemerintah daerah dan masyarakat sudah diimplementasikan seperti Monitoring Center for Prevention (MCP). Selain itu, juga terdapat ukuran capaian yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, antara lain Implementasi Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
“Indikator kabupaten/kota antikorupsi adalah salah satu parameter bagaimana melihat suatu wilayah antikorupsi itu sendiri. Kami meyakini, salah satu contohnya MCP itu adalah merupakan salah satu tolok ukur untuk bagaimana kita melihat daripada wilayah antikorupsi itu,” jelasnya.
Dari kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong tersedianya indikator yang relevan, objektif, terukur untuk mencegah korupsi secara efektif dan efisien. Serta terbangunnya budaya antikorupsi dan nilai integritas pada penyelenggara pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat di kabupaten dan kota seluruh Indonesi.
“Kami percaya sepenuhnya dengan koordinasi dan penyempurnaan hari ini (kemarin), nantinya KPK RI dapat membuat sistem untuk kita bersama kabupaten dan kota, sehingga ada sistem yang bagus dan terintegrasi,” kata Bupati Giri Prasta. @ ind
Komentar