4 Fraksi DPRD Karangasem Jegal Eksekutif

AMLAPURA, NusaBali

Empat fraksi di DPRD Karangasem yakni Fraksi Partai Golkar, NasDem, Gerindra, dan Catur Warna, sepakat berkoalisi untuk menjegal argumen eksekutif. Penjegalan ini karena eksekutif menghendaki target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tertuang dalam KUA dan PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) nantinya tertuang dalam RAPBD 2024, hanya Rp 309 miliar.

Koalisi itu menginginkan ada penambahan PAD Rp 10 miliar, sedangkan eksekutif setuju penambahan hanga Rp 6 miliar, sehingga rapat kembali deadlock. Rapat anggaran di bawah pimpinan Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika, sedangkan dari eksekutif di bawah koordinasi Sekda I Ketut Sedana Mertha, semakin menegangkan, di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Selasa (22/8).

Terungkap, target PAD tahun 2024 itu, menurut koalisi tidak sesuai yang tertuang dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun 2024 yang terpasang Rp 317,84 miliar. "Kami dari Fraksi Golkar, tidak sepakat dengan target PAD tahun 2024, hanya Rp 309 miliar. Walau eksekutif melakukan penambahan Rp 6 miliar lagi, kami menginginkan penambahan Rp 10 miliar," tegas Ketua Komisi II I Komang Sartika.

Pernyataan Ketua Fraksi Gerindra Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi juga demikian. "Penambahan target PAD tahun 2024, Rp 10 miliar, itu angka ideal, linier dengan yang tertuang di RPJMD, sehingga total jadi Rp 319 miliar," jelasnya.

Anggota I Made Juita dari Fraksi NasDem, juga ngotot, agar penambahan target Rp 10 miliar. "Apa yang menjadi kekhawatiran eksekutif, dengan penambahan target Rp 10 miliar, jika tidak ada kata sepakat, maka kami inginkan perpanjang pembahasan," jelas Juita.

Hal senada terungkap dari anggota I Nyoman Musna Antara, I Nengah Rinten, I Nyoman Sumadi, I Wayan Suparta, dan I Nyoman Rena.

Wakil Ketua DPRD I Nengah Sumardi, dari Fraksi Golkar menyoroti RAPBD 2024, bukan saja target PAD tidak ideal, juga pendapatannya tidak linier dengan di RPJMD. Dalam RPJMD tahun 2024, target pendapatan Rp 1,889 triliun, sedangkan di RAPBD 2024 terpasang Rp 1,497 triliun. "Mestinya RAPBD 2024 terpasang, minimal sesuai yang tertuang di RPJMD, bila perlu di atas RPJMD, begitu seharusnya," jelas Sumardi.

Sekda I Ketut Sedana Mertha yang memimpin eksekutif, belum berani menjanjikan penambahan PAD hingga Rp 10 miliar. "Penambahan target PAD 2024, hanya Rp 6 miliar," ucapnya singkat.

Menyusul anggota koalisi silih berganti mempertanyakan penjabaran isi dari rancangan APBD 2024, pertanyaannya tertuju kepada Sekda I Ketut Sedana Mertha, hingga tidak bisa terjawab semuanya.

Setelah tidak ada kata sepakat, koalisi ngotot agar rapat paripurna laporan banggar DPRD terhadap KUA dan PPAS 2024, yang telah teragendakan, Rabu (23/8), dianulir. "Rapat paripurna ditiadakan, banggar agar menjadwalkan ulang pembahasan KUA dan PPAS 2024," tegas Sartika.7k16