nusabali

Sekda Ingin Internet Kuat dan Stabil

Rancangan MPP Dibahas Lebih Awal

  • www.nusabali.com-sekda-ingin-internet-kuat-dan-stabil

SINGARAJA, NusaBali - Pemkab Buleleng secara khusus membahas pemenuhan sarana prasarana di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan memanfaatkan lantai III Pasar Banyuasri, Buleleng.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menginginkan koneksi internet di MPP ini kuat dan stabil sehingga pelayanan publik terpadu tidak terhambat.

Hal itu disampaikan pada rapat persiapan pelaksanaan uji coba MPP dalam Buleleng Development Festival (BDF), Selasa (8/8). Rapat juga membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi vertikal dan horizontal di Ruang Rapat, Rumah Jabatan Bupati Buleleng.

Birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini menyebutkan, selain penyiapan infrastruktur yang maksimal, hal terpenting lainnya untuk kelancaran MPP adalah sarana prasarana penunjang. Salah satunya, koneksi internet. Komponen internet menurutnya, sarana yang harus menjadi prioritas. Sebab pelayanan publik di MPP akan diselenggarakan secara terintegrasi.

“Penggunaan sistem komputerisasi dan digitalisasi ini diperlukan koneksi internet yang kuat. Jika terhambat, maka sistem yang diterapkan juga akan terhambat. Dan ini akan membuat tidak efektif,” ucap Suyasa.

Menurutnya, pembangunan MPP dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan publik. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam mengurus dokumen kependudukan, pajak, perizinan hingga layanan publik lainnya.

Foto: Progres fisik MPP di lantai tiga Pasar Banyuasri Buleleng yang saat ini mencapai 35 persen. -WILI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng I Made Kuta menjelaskan pembangunan fisik MPP sudah mencapai 35 persen. Ditargetkan, tuntas atau 100 persen pada Oktober 2023.

Rencananya, bangunan ini akan diresmikan pada November 2023 dengan mengundang Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Di sisi lain, Pemkab Buleleng juga menyiapkan PKS bagi para instansi vertikal dan juga perangkat daerah terkait yang akan bergabung dalam MPP. Seluruh instansi ini dirancang terintegrasi satu pintu. Sepuluh perangkat daerah teknis dan tujuh instansi vertikal yang akan bergabung. DPMPTSP diberikan wewenang selaku koordinator untuk mengintegrasikannya. “Kami sudah menyiapkan perangkat pendukung lainnya, termasuk merancang pegawai yang bertugas di MPP,” jelas Kuta.7k23

Komentar