Jokowi Diminta Hati-hati Rombak Kabinet

JAKARTA, NusaBali

Presiden Joko Widodo diingatkan untuk berhati-hati saat akan merombak (reshuffle) kabinetnya. Perombakan kabinet harus dilandasi alasan jelas, bukan sekadar ‘konsolidasi’ politik. 

"Kapal sudah penuh, kalau nambah penumpang, awas oleng," kata Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani, di Jakarta, Minggu (28/12). 

Miryam mengungkapkan, dirinya mendengar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle. 

Anggota Komisi V ini mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, dan koalisi partai pendukung pemerintah mengenai hal itu. 

Miryam meminta partai koalisi pendukung pemerintah memberi masukan pada Jokowi agar reshuffle tidak dilakukan tergesa-gesa.  Ia khawatir Jokowi melakukan reshuffle karena desakan pihak tertentu untuk mengakomodir partai Koalisi Merah Putih masuk ke dalam kabinet pemerintahan. 

Miryam menolak jika Jokowi menarik anggota KMP menjadi ‘penumpang baru’ di dalam kabinet. Alasannya karena sikap politik partai KMP yang berseberangan saat pilpres, dan tidak terlibat mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla ke ‘Istana’. 

"Penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket," ungkapnya dilansir kompas. 

Miryam menegaskan, alasan reshuffle hanya dapat diterima jika motivasinya untuk memperkuat kinerja pemerintah.  Ia menyarankan Jokowi tidak melakukan reshuffle hanya karena alasan politik karena berpotensi menimbulkan kegaduhan. 

"Apabila reshuffle ini hanya karena desakan atau kepentingan kelompok tertentu, sebaiknya ditunda dulu," ujar Miryam. 

Kabar mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet oleh Jokowi mulai terdengar. 

Ada sejumlah nama menteri non parpol yang dirumorkan akan dicopot. Pencopotan itu lalu ditengarai untuk menarik figur baru yang berasal dari partai anggota KMP atau figur profesional yang diusung partai anggota KMP. 

Adapun anggota KMP yang dihubungkan dengan reshuffle ini adalah PAN dan PKS karena pimpinannya sempat menemui Presiden Jokowi di Istana.

Presiden Joko Widodo sendiri saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Sabtu kemarin sempat menyinggung masalah reshuffle kabinet. Menurut dia, sangat mudah memutuskan merombak susunan kabinet dengan melihat indikator kinerja tersebut yang selalu dia catat dalam buku rapor menteri.

Jokowi mencontohkan adanya pekerjaan infrastruktur yang selalu molor hanya karena masalah birokrasi. 

“Masalahnya apa? Karena apa? Karena dari kementerian belum ada tanda tangan? Telepon menterinya detik itu juga. Saya beri waktu 1,5 bulan. Saya cek lagi belum selesai, tinggal ditulis di rapornya, merah. Mudah, nanti reshuffle ganti. Memang seperti itu,” kata Jokowi dilansir tempo.