Warga Sukasada Swadaya Perbaiki Jalan, Minta Akses Buleleng Selatan Diperhatikan

SINGARAJA, NusaBali.com - Topografi Kabupaten Buleleng yang nyegara gunung tak bisa dielakkan menimbulkan potensi bencana alam, terutama tanah longsor. Apalagi jika curah hujan tinggi, niscaya berpotensi terjadi longsor yang merusak ruas jalan dan senderan, bahkan rumah warga.

Di sela-sela Pandangan Umum Fraksi Hanura terhadap tiga Ranperda di Gedung DPRD Buleleng, Senin (5/6/2023),  kenyataan ini diungkapkan melalui juru bicara Gede Arta Wijaya.

“Persoalan akses jalan di wilayah Buleleng, khususnya bagian selatan. Dengan curah hujan tinggi, wilayah ini seringkali terjadi longsor,” ujarnya.

Jalan-jalan di desa-desa dan jalan tersebut, kata Gede Arta Wijaya, berstatus jalan kabupaten. “Dalam kasus seperti ini pemerintah daerah sangat lambat, bahkan bertahun-tahun belum diperbaiki. Pemerintah daerah semestinya cepat memperbaiki kerusakan akibat longsor tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” ujarnya. 

Terhadap permasalahan seperti ini, lanjutnya, sampai-sampai warga masyarakat berswadaya urunan uang dan bahan material untuk memperbaiki jalan rusak tersebut yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Perbaikan secara swadaya jalan di Kecamatan Sukasada ini terpantau dilakukan oleh warga Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan; dan  warga Banjar Bukit Balu (Selulung), Desa Ambengan. Namun untuk akses jalan di wilayah Banjar Dinas Kayu Putih, Desa Kayu Putih, belum diperbaiki. 

“Kami mohon perhatian pemerintah untuk perbaikan jalan, khususnya di Sukasada,” ujar Wayan Teren, anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Persoalan akses jalan ini, terang Teren, bukan berarti menyalahkan pemerintah. Diketahui jika Pemkab Buleleng memikirkan banyak hal pasca baru meredanya pandemi Covid-19.  Namun, lanjut Teren, ada pos-pos anggaran yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat secara langsung, dalam hal ini akses jalan.

 

“Dalam LKPJ Pj Bupati tahun 2022, realisasi belanja tidak terduga hanya tercapai 43,21 persen atau sebesar Rp 782 juta, sedangkan anggaran yang diplot sebesar Rp 1,81 miliar lebih. Artinya  Rp 1 miliar lebih tidak terealisasi,” sorot Teren. 

Ia pun mendorong pemerintah daerah mencarikan solusi atas permasalahan soal akses jalan yang menimpa desa-desa di Kabupaten Buleleng. “Akses jalan yang baik akan ikut mendorong kemajuan ekonomi dan kabangkitan Buleleng secara umum,” pungkasnya.