Megawati Minta Kembalikan Jati Diri Bali Seutuhnya

Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PDIP Dapil Bali, Wayan Sudirta yang diminta memberikan masukan mengusulkan pembangunan Bali harus mendayagunakan kearifan lokal.

Dalam acara seminar tersebut, masukan lisan maupun tertulis, juga disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Perencanaan Pembangunan RI Suharso Monoarfa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga), Wakil Menteri dalam Negeri RI, Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Anggota DPR RI Dapil Bali dan tokoh-tokoh lainnya.

Megawati mendorong Gubernur Koster membuat roadmap Bali 100 tahun ke depan, selain melaksanakan  perintah Presiden Jokowi. Megawati punya ide  untuk mengembalikan jati diri Bali seutuhnya. Megawati mengenang ketika semasa remaja diajak ayahandanya yang Presiden pertama RI, Ir Soekarno, melihat Bali sejuk, hangat, sepanjang jalan padi menguning dari Denpasar ke Tampaksiring, Gianyar. 

Waktu itu Megawati masih ingat orang Bali berhati lurus, jujur, jemuran padi di pinggir jalan tak ada yang mencuri. Namun kini Megawati juga menyoroti perilaku wisatawan asing yang viral di media sosial, tidak menghormati adat istiadat dan budaya Bali, sembari mengingatkan Gubernur Bali agar pembangunan hotel disetop, berhenti mengkonversi tanah subur, dan meminta mengembangkan pertanian untuk menghidupi masyarakat. 

Tanah-tanah yang tandus mesti dikaji kembali pemanfaatannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjadikan kearifan lokal sebagai roh pembangunan Bali ke depan. 

Sementara Gubernur  Koster menyebutkan,  Pulau Dewata dianugerahi kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan alam, manusia, dan kebudayaan sejak berabad-abad. Hal itu tetap eksis dan survive, menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat sampai saat ini. Bali juga dianugerahi warisan adiluhung, yaitu  desa adat, subak, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan dimajukan, serta diwariskan untuk generasi masa depan sepanjang zaman. 

Namun, berbagai dinamika, antara lain adanya konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan, kesucian, kelestarian, dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. 

Oleh karena itu, masa depan Bali tidak boleh dilepas, bergerak tanpa arah. Sejak lama, Bali tidak memiliki haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan, berdimensi jangka panjang, minimum 100 tahun (satu abad).

Menurut Sudirta, pada Pembangunan Semesta Berencana dapat dilihat bahwa konsepsi komprehensif mengatur semua lini kehidupan bangsa. "Konsep Pembangunan Semesta Berencana semestinya mampu pendayagunaan kearifan lokal Bali sebagai pemeliharaan dan nilai-nilai dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Bali dalam konteks kekinian dan masa depan," ujar Sudirta, Senin (8/5/2023).

Kata dia, masyarakat Bali meyakini konsep Tri Hita Karana adalah satu konsepsi yang mengintegrasikan secara selaras tiga komponen penyebab kesejahteraan dan kebahagian hidup. Kenapa konsepsi Haluan Pembangunan Bali 2025-2125 disesuaikan dengan konsep pada Pembangunan Semesta Berencana?

Sudirta menyebutkan, dalam pidato Presiden Soekarno di Sidang Pleno Dewan Perancang Nasional pada 28 Agustus 1959, menyebutkan ada  tolok ukur kekuatan pembangunan Semesta Berencana.  

Mulai pembangunan yang integratif, menyeluruh, pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun mental dan karakter bangsa Indonesia, pembangunan hendaknya merupakan ekspresi dan pernyataan kehendak seluruh rakyat Indonesia,bukan kehendak pemerintah semata. Kemudian pembangunan yang berorientasi pada pencapaian nilai-nilai spiritual dan material yang seimbang dan selaras.

"Ide Presiden Soekarno itu sangat relevan dengan kondisi bangsa hari ini untuk dapat bergerak dan maju bersama-sama sebagai satu kesatuan berbangsa dan bernegara. Untuk Bali, konteks ini penting untuk merumuskan roadmap atau Haluan Pembangunan Semesta Bali 2025-2125 berlandaskan  Tri Hita Karana," beber politisi asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Karangasem ini.

Kata dia, Tri Hita Karana dalam aktualisasinya bukan semata-mata budaya nilai, namun diwujudkan dalam budaya kelembagaan terutama dijalankan oleh lembaga adat.  "Desa adat, banjar, sekeha dan subak. Jadi ide konsepsi Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang tidak saja membangun materiil tapi juga spiritual yang seimbang dan selaras," tambah Wakil Ketua Sekolah Partai DPP PDIP ini. *nat