Fraksi NasDem: Pemerintah Belum Maksimal Capai RPJMD
SINGARAJA, NusaBali
Fraksi Partai NasDem DPRD Buleleng menilai pemerintah belum maksimal dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam lima tahun terakhir.
Sejumlah arah pembangunan yang dipasang dalam RPJMD belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di Ruang Gabungan Komisi, Kamis (28/7).
Juru bicara Fraksi Nasdem Nyoman Meliun menyampaikan jika melihat permasalahan dari kebijakan dan program pembangunan belum dapat diselesaikan dengan baik. “Setelah kami rasionalisasi dan bandingkan dengan RPJMD Kabupaten meliputi dokumen yang menafsirkan arah pembangunan kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir, menurut kami masih belum sesuai dengan harapan,” kata Meliun.
Dia mencontohkan seperti pertumbuhan ekonomi yang masih minus, inflasi yang cukup tinggi dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, angka kemiskinan di Buleleng sebelum Pandemi Covid-19 mencapai angka 34.260 jiwa. Angka itu sudah menurun dan menjadi angka kemiskinan terendah sejak tahun 2010.
Lalu saat pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020 hingga akhir tahun dilaporkan angka kemiskinan naik menjadi 35.250 jiwa. Angka kemiskinan tahun 2021 terus bertambah hingga 0,81 persen atau 5.670 jiwa dari tahun 2020. Data BPS Buleleng melaporkan angka kemiskinan tahun 2021 menjadi 40.920 jiwa. Jumlah itu 6,12 persen dari penduduk Buleleng.
Aspek lainnya yang juga terdampak yakni angka pengangguran bertambah, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal dan pendidikan untuk masyarakat miskin masih mengkhawatirkan.
Sejumlah permasalahan yang terjadi tidak lain karena merebaknya wabah Covid-19 yang melanda tiga tahun terakhir. Penganggaran yang difokuskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 membuat daya serap anggaran untuk program pembangunan menjadi terhambat.
"Kami berharap momentum endemi sebaiknya kita gunakan sebagai upaya mengevaluasi dan bangkit kembali pembangunan dan mengubah strategi agar mempercepat proses pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama ini,” ucap Meliun, politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana yang memimpin eksekutif mengatakan, dari hasil evaluasi Bappeda Buleleng semester pertama lalu, capaian RPJMD sudah on the track.
Terkait pendapat Fraksi Nasdem, menurutnya akan ditelaah kembali dengan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Buleleng. “Kalau menurut kami dua tahun terakhir sudah baik. Pandemi Covid-19 pasti berperan (program tidak berjalan maksimal). Tetapi kondisi itu terjadi di seluruh dunia, kita tidak bisa menjadikan alasan tidak bekerja. Dan kami sudah bekerja dengan baik. Nanti akan kami telaah kembali dimana celahnya apakah memang benar masih ada hal yang disampaikan Fraksi Nasdem,” kata Suadnyana. *k23
Juru bicara Fraksi Nasdem Nyoman Meliun menyampaikan jika melihat permasalahan dari kebijakan dan program pembangunan belum dapat diselesaikan dengan baik. “Setelah kami rasionalisasi dan bandingkan dengan RPJMD Kabupaten meliputi dokumen yang menafsirkan arah pembangunan kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir, menurut kami masih belum sesuai dengan harapan,” kata Meliun.
Dia mencontohkan seperti pertumbuhan ekonomi yang masih minus, inflasi yang cukup tinggi dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, angka kemiskinan di Buleleng sebelum Pandemi Covid-19 mencapai angka 34.260 jiwa. Angka itu sudah menurun dan menjadi angka kemiskinan terendah sejak tahun 2010.
Lalu saat pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020 hingga akhir tahun dilaporkan angka kemiskinan naik menjadi 35.250 jiwa. Angka kemiskinan tahun 2021 terus bertambah hingga 0,81 persen atau 5.670 jiwa dari tahun 2020. Data BPS Buleleng melaporkan angka kemiskinan tahun 2021 menjadi 40.920 jiwa. Jumlah itu 6,12 persen dari penduduk Buleleng.
Aspek lainnya yang juga terdampak yakni angka pengangguran bertambah, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal dan pendidikan untuk masyarakat miskin masih mengkhawatirkan.
Sejumlah permasalahan yang terjadi tidak lain karena merebaknya wabah Covid-19 yang melanda tiga tahun terakhir. Penganggaran yang difokuskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 membuat daya serap anggaran untuk program pembangunan menjadi terhambat.
"Kami berharap momentum endemi sebaiknya kita gunakan sebagai upaya mengevaluasi dan bangkit kembali pembangunan dan mengubah strategi agar mempercepat proses pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama ini,” ucap Meliun, politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana yang memimpin eksekutif mengatakan, dari hasil evaluasi Bappeda Buleleng semester pertama lalu, capaian RPJMD sudah on the track.
Terkait pendapat Fraksi Nasdem, menurutnya akan ditelaah kembali dengan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Buleleng. “Kalau menurut kami dua tahun terakhir sudah baik. Pandemi Covid-19 pasti berperan (program tidak berjalan maksimal). Tetapi kondisi itu terjadi di seluruh dunia, kita tidak bisa menjadikan alasan tidak bekerja. Dan kami sudah bekerja dengan baik. Nanti akan kami telaah kembali dimana celahnya apakah memang benar masih ada hal yang disampaikan Fraksi Nasdem,” kata Suadnyana. *k23
Komentar