nusabali

PDIP Gelorakan Indonesia Berdaulat Pangan

Bersiap Kembangkan Sapi Bali

  • www.nusabali.com-pdip-gelorakan-indonesia-berdaulat-pangan

JAKARTA, NusaBali
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelorakan Gerakan Indonesia Berdaulat mencukupi kebutuhan pangan.

Salah satunya adalah kebutuhan daging sapi, lewat penggemukan bibit unggul sapi bali. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Penggemukan Sapi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan’ yang digelar secara hybrid, Kamis (14/7).

Hasto hadir di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat bersama Wabendum Rudianto Tjen, dan para Ketua DPP PDIP. Antara lain, Mindo Sianipar, Ahmad Basarah, dan Wiryanti Sukamdani. Sementara Ketua Umum PDIP Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri mengikuti acara tersebut secara daring.

“Mari kita canangkan Indonesia Berdaulat bidang pangan dengan mencukupi kebutuhan daging untuk rakyat yang kita kembangkan sendiri. Bagaimana dengan penggemukan sapi ini, Indonesia makin berdaulat di bidang pangan dan sekaligus menggelorakan perekonomian rakyat," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/7).

Menurut Hasto, Ketum Megawati sudah memerintahkan seluruh Tiga Pilar Partai mendorong agar menanam tanaman pendamping beras. Kini, PDIP akan memperjuangkan kedaulatan pangan dengan menyediakan daging sapi terjangkau untuk rakyat. PDIP menemukan bahwa spesies sapi bali ternyata bagus, karena merupakan perpaduan banteng dan sapi jawa.

Salah satu keunggulannya adalah bisa beranak hingga 17 kali, terbanyak dari ras sapi manapun. "PDI Perjuangan melihat, inilah wujud berpolitik turun ke bawah dan membawa program konkrit untuk rakyat. Maka dengan acara FGD ini, partai bergerak memberikan jawaban ke rakyat," papar Hasto.

Selanjutnya, Hasto menyatakan pihaknya akan mendorong kepala daerah dari PDIP mengembangkan sapi bali dengan cara modern, namun menjaga kemurniannya. Lalu mendorong para kepala daerah segera mendirikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brinda) di wilayah masing-masing. Nantinya kantor riset itu yang bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk makin memperdalam langkah serta cara pengembangan pangan ini.

"Sehingga pada G20 nanti, sapi bali bisa going global. Jadi kita jangan bangga kalau masih impor sapi dari Australia dan India. Namun bagaimana nanti kita ekspor daging sapi bali, yang bisa dikembangkan di seluruh wilayah di Indonesia, menggerakkan ekonomi rakyat mengedepankan riset dan inovasi," jelas Hasto.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta menjelaskan, terjadi defisit di Indonesia karena kebutuhan daging Indonesia  saat ini 706.388 ton per tahun. Sementara produksi nasional hanya 436.704 ton per tahun. Impor daging sapi tahun 2022 mencapai 266.065 ton.

Kata Parta, sapi bali memiliki kelebihan, sehingga layak dikembangkan. "Dari bisa hidup di berbagai iklim, bisa makan apa saja, bisa beranak sampai 17 kali, kualitas daging kelas I sebanyak 53 persen, kandungan buliran lemak yang membuat aromanya baik, dan sapi bali terkenal pintar," beber Parta.

Masalahnya, kata Parta, selama ini pengembangan sapi bali terhambat, salah satunya karena standar para chef Indonesia justru adalah standar daging sapi negara lain. Daging sapi kerap dianggap keras. Oleh karena itu, Parta meminta pemerintah agar turun tangan mengatasi hal ini. Dari mengontrol bibit sapi, memberi pelatihan, disyaratkannya hotel dan restoran memakai daging lokal, dan yang terutama mendorong riset dan pengembangan daging lokal. "Riset dan inovasi, serta pelatihan rakyat adalah salah satu kuncinya," imbuh politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.

Sedangkan Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UMKM Mindo Sianipar mengatakan, pihaknya siap membantu warga masyarakat yang tertarik mengembangkan penggemukan sapi bali. PDIP siap memberi bantuan konsultasi khususnya terkait skala ekonomi program itu. "Peternakan sapi ini tentu ada skala ekonominya. Sehingga ada cara-cara gotong royong rakyat untuk bisa melaksanakan program penggemukan ini. Silahkan hubungi kantor PDI Perjuangan bidang kerakyatan," ucap Mindo. *k22

Komentar