Walikota Tunjuk Perumda BPS Kelola Dermaga Sanur
Penunjukan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma sebagai pengelola Dermaga Sanur, dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dengan menggunakan sistem digitalisasi.
DENPASAR, NusaBali
Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara menunjuk Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar untuk mengelola Dermaga Sanur di Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan. Penunjukan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dengan menggunakan sistem digitalisasi.
Walikota Jaya Negara mengemukakan, penunjukan Perumda BPS sebagai pengelola karena aturannya Perumda BPS bisa mengelola dermaga, perparkiran maupun utility. Sehingga, pengelolaan diberikan kepada Perumda BPS tanpa mengubah Perda maupun membuat Perwali lagi sebagai payung hukumnya.
Menurut Walikota Jaya Negara, dengan surat penunjukan Walikota, Perumda BPS sudah resmi sebagai pengelola Dermaga Sanur. “Surat penunjukan sudah dikeluarkan dan sudah diterima Perumda BPS. Bahkan mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk study banding ke Batam sebagai wilayah yang pengelolaan dermaganya cukup baik di Indonesia,” ujar Walikota Jaya Negara, Minggu (10/4).
Walikota Jaya Negara menambahkan, dengan pengelolaan dipegang Perumda BPS, dia berharap pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyeberangan dilakukan secara maksimal dan terukur agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
“Kita harapkan Perumda dalam pelaksanaan pelayanan penyeberangan bisa maksimal, dan kinerja harus diukur agar bisa memperlancar proses penyeberangan. Jangan sampai pemerintah pusat sudah memberikan dermaga bagus, terminalnya bagus, malah manajemennya tidak bagus,” imbuh politisi asal Kelurahan Penatih, Denpasar Timur ini.
Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali ini menambahkan, dalam pengelolaan dermaga nantinya akan menggunakan sistem e-tiket. Masyarakat maupun wisatawan yang akan menyeberang tidak lagi menggunakan sistem pembelian tiket di tempat.
Calon penumpang, menurut Walikota Jaya Negara, bisa membeli tiket melalui e-tiket, sehingga mereka bisa datang sesuai jadwal penyeberangan yang tertera dalam tiket. “Calon penumpang penyeberangan pesan dulu lewat e-tiket. Jadi mereka sudah tahu, jam berapa menyeberangnya sehingga mereka tidak akan menunggu lagi di pelabuhan,” imbuh Walikota Jaya Negara.
Dengan rata-rata masyarakat yang menyeberang hampir 4.000 orang per bulan, menurut Walikota Jaya Negara, dengan terminal yang disediakan sedikit kecil dipastikan akan terganggu karena ke depannya akan menggunakan satu simpul.
“Akan tetapi kalau dulu kan banyak simpul, itu akan berbahaya dalam penyeberangan. Sehingga sekarang pelayanan menggunakan aplikasi itu yang utama. Jadi masyarakat dipermudah, manajemen pengelola juga lebih bagus,” tandas Walikota Jaya Negara. *mis
Walikota Jaya Negara mengemukakan, penunjukan Perumda BPS sebagai pengelola karena aturannya Perumda BPS bisa mengelola dermaga, perparkiran maupun utility. Sehingga, pengelolaan diberikan kepada Perumda BPS tanpa mengubah Perda maupun membuat Perwali lagi sebagai payung hukumnya.
Menurut Walikota Jaya Negara, dengan surat penunjukan Walikota, Perumda BPS sudah resmi sebagai pengelola Dermaga Sanur. “Surat penunjukan sudah dikeluarkan dan sudah diterima Perumda BPS. Bahkan mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk study banding ke Batam sebagai wilayah yang pengelolaan dermaganya cukup baik di Indonesia,” ujar Walikota Jaya Negara, Minggu (10/4).
Walikota Jaya Negara menambahkan, dengan pengelolaan dipegang Perumda BPS, dia berharap pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyeberangan dilakukan secara maksimal dan terukur agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
“Kita harapkan Perumda dalam pelaksanaan pelayanan penyeberangan bisa maksimal, dan kinerja harus diukur agar bisa memperlancar proses penyeberangan. Jangan sampai pemerintah pusat sudah memberikan dermaga bagus, terminalnya bagus, malah manajemennya tidak bagus,” imbuh politisi asal Kelurahan Penatih, Denpasar Timur ini.
Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali ini menambahkan, dalam pengelolaan dermaga nantinya akan menggunakan sistem e-tiket. Masyarakat maupun wisatawan yang akan menyeberang tidak lagi menggunakan sistem pembelian tiket di tempat.
Calon penumpang, menurut Walikota Jaya Negara, bisa membeli tiket melalui e-tiket, sehingga mereka bisa datang sesuai jadwal penyeberangan yang tertera dalam tiket. “Calon penumpang penyeberangan pesan dulu lewat e-tiket. Jadi mereka sudah tahu, jam berapa menyeberangnya sehingga mereka tidak akan menunggu lagi di pelabuhan,” imbuh Walikota Jaya Negara.
Dengan rata-rata masyarakat yang menyeberang hampir 4.000 orang per bulan, menurut Walikota Jaya Negara, dengan terminal yang disediakan sedikit kecil dipastikan akan terganggu karena ke depannya akan menggunakan satu simpul.
“Akan tetapi kalau dulu kan banyak simpul, itu akan berbahaya dalam penyeberangan. Sehingga sekarang pelayanan menggunakan aplikasi itu yang utama. Jadi masyarakat dipermudah, manajemen pengelola juga lebih bagus,” tandas Walikota Jaya Negara. *mis
Komentar