Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP
Kasus dugaan penyelewengan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Rp 1 miliar yang melibatkan Kelompok Tani Ternak Dharma Canti Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar, masih bergulir.
Soal Dugaan Penyelewengan Dana KKPE Rp 1 M
GIANYAR, NusaBali
Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Denpasar.
Hasil audit ini untuk menentukan berapa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh para calon tersangka kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto SH, Senin (6/3).
Dikatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan pemeriksaan kerugian negara ke BPKP terhadap bantuan senilai Rp 1 miliar untuk 20 anggota kelompok tani ternak itu. “Sekarang ini kami sedang menunggu hasil audit BPKP, setelah hasil audit dari BPKP turun, maka kami langsung akan menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini,” ujar Endra Arianto.
Lanjut Endra, untuk menguatkan penyelidikan kasus itu, pihaknya telah memeriksa saksi ahli untuk memastikan ada atau tidak pihak yang bertindak melawan hukum. Endra pun masih enggan mengatakan siapa saja yang patut menjadi tersangka. Alasannya, semua demi kepentingan penyelidikan. “Yang jelas kami sudah kantongi siapa tersangkanya bisa lebih dari satu,” jelasnya.
Namun Endra memberikan sinyal jika tersangkanya nanti bisa dari peternak asli dan juga dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti diketahui, PNS pun ikut menerima bantuan KPPE yang mana diperuntukkan bagi peternak.
Sebelumnya, kasus ini terkuak ke permukaan berkat laporan warga dari Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar. Inti materi laporannya, di Banjar Kesian ada warga yang diduga kurang berhak menerima bantuan KKPE padahal bukan anggota kelompok tani ternak. Sebagaimana diketahui, salah satu syarat penerima bantuan KKPE dari pemerintah itu adalah anggota kelompok petani ternak dan bukan berstatus PNS. Dalam proses penyelidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa belasan orang baik dari unsur kelompok tani ternak hingga pejabat yang berkompeten dalam proses pencairan bantuan kredit tersebut. *e
GIANYAR, NusaBali
Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Denpasar.
Hasil audit ini untuk menentukan berapa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh para calon tersangka kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto SH, Senin (6/3).
Dikatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan pemeriksaan kerugian negara ke BPKP terhadap bantuan senilai Rp 1 miliar untuk 20 anggota kelompok tani ternak itu. “Sekarang ini kami sedang menunggu hasil audit BPKP, setelah hasil audit dari BPKP turun, maka kami langsung akan menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini,” ujar Endra Arianto.
Lanjut Endra, untuk menguatkan penyelidikan kasus itu, pihaknya telah memeriksa saksi ahli untuk memastikan ada atau tidak pihak yang bertindak melawan hukum. Endra pun masih enggan mengatakan siapa saja yang patut menjadi tersangka. Alasannya, semua demi kepentingan penyelidikan. “Yang jelas kami sudah kantongi siapa tersangkanya bisa lebih dari satu,” jelasnya.
Namun Endra memberikan sinyal jika tersangkanya nanti bisa dari peternak asli dan juga dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti diketahui, PNS pun ikut menerima bantuan KPPE yang mana diperuntukkan bagi peternak.
Sebelumnya, kasus ini terkuak ke permukaan berkat laporan warga dari Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar. Inti materi laporannya, di Banjar Kesian ada warga yang diduga kurang berhak menerima bantuan KKPE padahal bukan anggota kelompok tani ternak. Sebagaimana diketahui, salah satu syarat penerima bantuan KKPE dari pemerintah itu adalah anggota kelompok petani ternak dan bukan berstatus PNS. Dalam proses penyelidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa belasan orang baik dari unsur kelompok tani ternak hingga pejabat yang berkompeten dalam proses pencairan bantuan kredit tersebut. *e
Komentar