Vaksinasi di DPRD Bali Pun Disetop

Penghentian layanan vaksinasi di dua tempat tersebut berlaku mulai Jumat (16/7) ini, untuk menghindari kerumunan yang bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19. Pantauan NusaBali di Wantilan DPRD Bali, Kamis (15/7) kemarin, warga sudah berdatangan sejak subuh pukul 05.00 Wita untuk mengambil nomor antrean. Meskipun jumlah antrean untuk vaksinasi sudah dibatasi, warga tetap saja merangsek masujk. Bahkan, ada nada protes kepada petugas keamanan di DPRD Bali. Itu sebabnya, Pemprov Bali putuskan untuk hentikan layanan vaksinasi di Wantilan DPRD Bali dan Gedung Nari Graha, mulai hari ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyebutkan pihaknya harus setop layanan vaksinasi di dua tempat tersebut, supaya tidak terjadi kerumunan yang dapat menyebabkan penularan Covid-19. Menurut Dewa Indra, ini instruksi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster.

“Layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha kami hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan,” tegas Dewa Indra yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Dewa Indra menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan seperti klinik, Puskesmas, dan rumah sakit, serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar. Dewa Indra pun mengimbau masyarakat yang belum vaksinasi untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terang birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang mantan Karo Organisasi Setda Provinsi Bali dan Kepala BPBD Bali ini.

Menurut Dewa Indra, berkerumunnya warga untuk vaksinasi merupakan indikasi dari tingginya animo mereka mengikuti vaksinasi Covid-19. Ini pula sekaligus indikasi tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman Covid-19. “Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19,” kata Dewa Indra.

Dia menambahkan, pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan Pemprov Bali di Wantilan DPRD Bali dan Gedung Nari Graha sejatinya dimaksudkan untuk menambah/memperbanyak layanan vaksinasi dan sekaligus memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Layanan vaksinasi di Wantilan DPRD Bali dan Gedung Nari Graha sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan.

Semula, kehadiran masyarakat biasanya tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrean. Namun, dalam beberapa dua minggu terakhir, kehadiran masyarakat untuk vaksinasi di dua tempat ini membludak.

“Sejak diberlakukannya PPKM Darurat yang mempersyaratkan PPDN harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di dua tempat ini,” papar Dewa Indra.

Pemprov Bali sendiri tidak tinggal diam terhadap lonjakan animo masyarakat untuk vaksinasi tersebut. Dewa Indra mengatakan pihaknya telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan akibat banyaknya warga yang datang. Pertama, dengan menambah personel tim vaksinator. Kedua, memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi. Ketiga, menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran.

Namun demikian, kata Dewa Indra, masih terjadi peningkatan jumlah warga yang datang ke tempat vaksinasi, sehingga terjadi kerumunan. “Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Koster meminta Dinas Kesehatan Provinsi Bali memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat dan Pelaku Per-jalanan Dalam Negeri (PPDN), karena PPDN yang hendak keluar Bali harus kantongi sertifikat vaksinasi sebagai syarat berpergian. *nat