Bupati Tamba Minta Pengertian Masyarakat
Pemberlakuan PPKM Darurat di Jembrana
Pujawali di Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi pada Buda Umanis Prangbakat, Rabu (14/7) mendatang, hanya boleh dihadiri pamangku dan panitia acara yang jumlahnya tidak lebih dari 30 orang.
NEGARA, NusaBali
Kabupaten Jembrana termasuk salah satu kabupaten/kota di Bali yang akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3–20 Juli 2021. Bupati Jembrana I Nengah Tamba berharap pengertian masyarakat untuk tertib mengikuti aturan PPKM darurat yang menjadi kebijakan pemerintah pusat ini.
Bupati Tamba usai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Jembrana di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana, Jumat (2/7), mengatakan Jembrana dan 6 kabupaten/kota lainnya di Bali akan menerapkan PPKM darurat. Dalam pemberlakuan PPKM darurat, sejumlah sektor kegiatan publik akan dibatasi. Pembatasan terutama pada kegiatan yang berpotensi mengundang keramaian. Mulai dari sektor perdagangan, aktivitas hiburan, olahraga, pembelajaran tatap muka (PKM), dan kegiatan adat.
“Konsekuensi dari diterapkannya PPKM darurat ini, akan ada sejumlah pembatasan. Terutama jam operasional kita batasi hingga pukul 8 malam (20.00 Wita). Demikian pula car free day tiap Minggu, kita hentikan dulu. Termasuk kegiatan keagamaan hingga adat seperti pernikahan. Aturan itu hanya memperbolehkan maksimal 30 orang saja yang bisa hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat,” ujar Bupati asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, ini.
Menurutnya, pembatasan kegiatan adat dan keagamaan itu, berlaku untuk seluruh umat. Semua kegiatan adat di masa PPKM darurat nanti harus seizin Satgas Penanganan Covid-19 Jembrana. Bupati mencontohkan terkait karya pujawali di Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, yang puncaknya pada Buda Umanis Prangbakat, Rabu (14/7) mendatang.
“Saya sudah koordinasikan dengan Majelis Adat, bahwa aturan ini membatasi jumlah peserta. Yang boleh hadir hanya pamangku dan panitia acara. Itu pun jumlahnya tidak lebih dari 30 orang saja. Sebelumnya, panitia karya juga harus jalani test swab dulu guna memastikan keamanan saat karya berlangsung,” ucap Bupati Tamba.
Dirinya menyadari sejumlah pembatasan itu akan berdampak pada masyarakat. Namun dia berharap seluruh masyarakat dapat mengerti dan menerima kebijakan demi keamanan dan keselamatan bersama. Terutama menghentikan penyebaran sehingga ekonomi cepat pulih. “Saya tahu masyarakat sudah jenuh dengan Covid-19. Tapi percayalah ini langkah untuk kebaikan. Bukan untuk menakuti. Kita ingin masyarakat sehat biar ekonomi normal kembali. Lebih baik menahan diri agar semua orang terdekat kita terlindungi. Kebijakan ini diambil tentu berdasarkan kajian,” tutur Bupati Tamba.
Setelah rakor, menurut Bupati Tamba, tim gabungan akan turun memberikan sosialisasi. Bupati Tamba menginstruksikan seluruh OPD terkait secara masif turun ke masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan bersama jajaran TNI/Polri agar penyampaian informasi terkait PPKM darurat ini bisa benar-benar dipahami masyarakat. “Semua terlibat. Kita tidak akan jalan sendiri, tapi dibantu rekan-rekan Forkopimda,” ujarnya.
Bupati Tamba mengatakan, pada saat aturan PPKM darurat diterapkan, ada sanksi tegas kepada yang melanggar. Jika ada warga yang membandel, bisa diproses untuk diberikan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan dan didenda. Termasuk diminta menjalani tes swab. Bagi badan usaha yang membandel juga tercantum sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Selain pemberlakuan sejumlah aturan di masa PPKM darurat nanti, Bupati Tamba juga akan menggenjot percepatan vaksinasi di masyarakat. Upaya vaksinasi jemput bola akan dimasifkan, utamanya menyasar desa/kelurahan yang capaian target vaksinasi masyarakatnya masih rendah.
“Meski PPKM darurat kita tetap kerja. Saya sudah instruksikan tim vaksinasi memperluas cakupan wilayah vaksin dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini upaya agar daerah kita dan masyarakat cepat terlindungi,” tandas Bupati Tamba. *ode
Bupati Tamba usai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Jembrana di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana, Jumat (2/7), mengatakan Jembrana dan 6 kabupaten/kota lainnya di Bali akan menerapkan PPKM darurat. Dalam pemberlakuan PPKM darurat, sejumlah sektor kegiatan publik akan dibatasi. Pembatasan terutama pada kegiatan yang berpotensi mengundang keramaian. Mulai dari sektor perdagangan, aktivitas hiburan, olahraga, pembelajaran tatap muka (PKM), dan kegiatan adat.
“Konsekuensi dari diterapkannya PPKM darurat ini, akan ada sejumlah pembatasan. Terutama jam operasional kita batasi hingga pukul 8 malam (20.00 Wita). Demikian pula car free day tiap Minggu, kita hentikan dulu. Termasuk kegiatan keagamaan hingga adat seperti pernikahan. Aturan itu hanya memperbolehkan maksimal 30 orang saja yang bisa hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat,” ujar Bupati asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, ini.
Menurutnya, pembatasan kegiatan adat dan keagamaan itu, berlaku untuk seluruh umat. Semua kegiatan adat di masa PPKM darurat nanti harus seizin Satgas Penanganan Covid-19 Jembrana. Bupati mencontohkan terkait karya pujawali di Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, yang puncaknya pada Buda Umanis Prangbakat, Rabu (14/7) mendatang.
“Saya sudah koordinasikan dengan Majelis Adat, bahwa aturan ini membatasi jumlah peserta. Yang boleh hadir hanya pamangku dan panitia acara. Itu pun jumlahnya tidak lebih dari 30 orang saja. Sebelumnya, panitia karya juga harus jalani test swab dulu guna memastikan keamanan saat karya berlangsung,” ucap Bupati Tamba.
Dirinya menyadari sejumlah pembatasan itu akan berdampak pada masyarakat. Namun dia berharap seluruh masyarakat dapat mengerti dan menerima kebijakan demi keamanan dan keselamatan bersama. Terutama menghentikan penyebaran sehingga ekonomi cepat pulih. “Saya tahu masyarakat sudah jenuh dengan Covid-19. Tapi percayalah ini langkah untuk kebaikan. Bukan untuk menakuti. Kita ingin masyarakat sehat biar ekonomi normal kembali. Lebih baik menahan diri agar semua orang terdekat kita terlindungi. Kebijakan ini diambil tentu berdasarkan kajian,” tutur Bupati Tamba.
Setelah rakor, menurut Bupati Tamba, tim gabungan akan turun memberikan sosialisasi. Bupati Tamba menginstruksikan seluruh OPD terkait secara masif turun ke masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan bersama jajaran TNI/Polri agar penyampaian informasi terkait PPKM darurat ini bisa benar-benar dipahami masyarakat. “Semua terlibat. Kita tidak akan jalan sendiri, tapi dibantu rekan-rekan Forkopimda,” ujarnya.
Bupati Tamba mengatakan, pada saat aturan PPKM darurat diterapkan, ada sanksi tegas kepada yang melanggar. Jika ada warga yang membandel, bisa diproses untuk diberikan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan dan didenda. Termasuk diminta menjalani tes swab. Bagi badan usaha yang membandel juga tercantum sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Selain pemberlakuan sejumlah aturan di masa PPKM darurat nanti, Bupati Tamba juga akan menggenjot percepatan vaksinasi di masyarakat. Upaya vaksinasi jemput bola akan dimasifkan, utamanya menyasar desa/kelurahan yang capaian target vaksinasi masyarakatnya masih rendah.
“Meski PPKM darurat kita tetap kerja. Saya sudah instruksikan tim vaksinasi memperluas cakupan wilayah vaksin dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini upaya agar daerah kita dan masyarakat cepat terlindungi,” tandas Bupati Tamba. *ode
Komentar