nusabali

Andalkan Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2

Didera Covid-19, PAD Tabanan Anjlok

  • www.nusabali.com-andalkan-pajak-penerangan-jalan-dan-pbb-p2

Target PAD tahun 2021 Rp 391 miliar harus diwujudkan dengan bekerja keras.

TABANAN, NusaBali
Pemkab Tabanan memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 Rp 391 miliar. Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan mengandalkan sejumlah sumber PAD, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).  

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti mengakui, untuk mencapai target PAD itu, Tabanan harus kerja keras. Lebih-lebih, Pajak Hotel Restoran (PHR) anjlok karena pandemi Covid-19. Jelas dia, tahun 2021, PPJ ditarget Rp 26 miliar, pajak hotel Rp 9 miliar dan pajak restoran Rp 12 miliar. ‘’Kendatipun PHR ini sulit untuk dicapai, kami akan tetap turun ke lapangan mencatat pergerakan usaha hotel dan restoran,’’ ujar Sri Budiarti.

Kata dia, untuk mencapai PAD dari PHR memang tidak memungkinkan. Karena itu, Bakeuda akan menggenjot PAD dari sektor PBB-P2 dan PPJ. Untuk pajak PBB-P2 sudah mulai pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Penyebaran SPPT akan meminta bantuan camat hingga kepala desa dan kepala kewilayahan (kepala dusun). “Pajak juga sudah bisa dibayar secara online, untuk ASN kami mohon sebagai contoh untuk pembayaran PBB-P2 tersebut,” ungkapnya, Kamis (18/2).

Selain PBB-P2, kata Sri Budiarti, Bakeuda juga akan menggenjot pendapatan dari sektor PPJ. Dimana untuk tahun 2021 PPJ ditarget Rp 26 miliar. “PPJ kami dapatkan dari PLN. Sebelumnya masyarakat yang membayar ke PLN untuk lampu penerangan jalan,” imbuhnya.

Dia mengakui, dengan target PAD tahun 2021 Rp 391 miliar harus diwujudkan dengan bekerja keras, meskipun keadaan sekarang amat sulit. Target PAD itu termasuk pendapatan BRSU Tabanan.

Sri Budiarti mengakui realisasi PHR tidak bisa maksimal seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Karena itu, bisa saja ada perubahan target PAD karena setiap 6 bulan target pendapatan dievaluasi.

“Kami lihat dulu pergerakan pendapatannya. Karena seperti DTW, tidak ada kunjungan. Operasional saja mereka susah, apalagi disetorkan ke daerah,” tandasnya. *des

Komentar