Anggota Dewan Kelimpungan Jelaskan ke Konstituen

Para anggota Dewan kelimpungan bikin alasan dan malu kepada konstituen di daerah pemilihan (Dapil), gara-gara usulan proposal bansos/hibah tidak diakomodasi dalam APBD Perubahan Tahun 2021.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, mengatakan pemotongan dana bansos yang difasilitasi sebesar Rp 500 juta per anggota Dewan, dari semula Rp 1,5 miliar dalam tahun 2021, benar-benar menjadi tamparan. "Kita malu ke konsti¬tuen. Kita sulit bikin alasan. Hari ini (kemarin) saya turun ke Dapil menjelaskan usulan proposal bansos. Tapi, masyarakat kita kecewa, karena mereka batal me¬nerima bansos," ujar Juliarta kepada NusaBali, Jumat (12/3).

Menurut Juliarta, sebenarnya ada solusi dengan membagi ulang dana bansos yang difasilitasi anggota Dewami. Namun, harus ada perbaikan proposal atau pengajuan baru secara total. "Kalau yang Rp 1 miliar (pasca dipotong, Red) itu dibagi rata, ya proposal diajukan ulang disertai perombakan, supaya merata dapatnya. Nanti per¬baikan lagi, tapi waktu makin mepet. Ya, terpaksa ada yang tidak maju proposal-nya," papar politisi Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Da¬wan, Klungkung ini.

Juliarta menyebutkan, seharusnya dana bansos bisa diberikan utuh Rp 1,5 miliar me¬lalui APBD Induk 2021. Kemudian, tahun 2022 anggota DPRD Bali tidak usah diberikan memfasilitasi bansos. "Mendingan sekarang di APBD Induk 2021 ini di¬kasi utuh Rp 1,5 miliar. Nanti tahun 2022 nggak usah dikasi, tidak masalah. Ya, ke¬timbang setengah-setengah seperti sekarang? Susah kita menjelaskannya kepada masyarakat di bawah. Ini bikin malu," ujar anggota Komisi I DPRD Bali (yang membidangi politik, hukum, keamanan, dan aparatur daerah) ini.

Paparan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang No¬va Sewi Putra. Sebagai anggota DPRD Bali Dapil Buleleng, Sewi Putra menga¬ku susah menjelaskan kepada para konstituen terkait jatah dana bansos ini. "Propo¬sal sudah telanjur diajukan, telah bolak-balik perbaikan. Sekarang malah kena pang¬¬kas, kita di bawah susah menjelaskannya," keluh Sewi Putra.

Saat ini, Sewi Putra mengaku masih memilah dana bansos Rp 1 miliar supaya ter¬bagi merata. "Ada yang mengajukan perbaikan Bale Banjar, terpaksa usulannya direvisi karena anggaran sudah pasti kurang. Saya masih memilah ini. Tetapi ya itu, menjelaskan ke masyarakat bagaimana? Kesannya kita tidak serius memper¬juangkan aspirasi masyarakat," tandas politisi Demkorat asal Desa Pelapuhan, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan dana bansos Rp 1 miliar yang difasilitasinya pasca pemo¬tongan Rp 500 juta, tetap bisa jalan. Masyarakat yang belum kebagian di APBD Induk 2021, kata Dewa Jack, bisa mengajukan pada APBD Perubahan 2021.

"Istilahnya, geser ke perubahan. Kan masih di tahun anggaran yang sama. Seka¬rang tergantung kita menjelaskan kepada masyarakat," ujar Dewa Jack saat di¬konfirmasi terpisah, Jumat kemarin.

Dewa Jack mengatakan, dirinya akan turun ke masyarakat untuk simakrama dan menjelaskan kepada konstituen terkait bansos ini. Masalahnya, dalam kondisi pan¬demi Covid-19 ini, Pemprov Bali memerlukan anggaran besar untuk penanganan, sehingga terjadi pemotongan bansos Rp 500 juga per anggota Dewan.

"Sekarang masa pandemi Covid-19. Anggaran Pemprov Bali fokus ke penanggu¬langan Covid-19. Kita akan tetap perjuangkan bansos ini di APBD Perubahan 2021. Saya yakin kalau kita jelaskan dengan apa adanya, konstituen akan mengerti juga," papar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng ini. *nat