nusabali

UMKM di Bali Diminta Bisnis Lewat Daring

  • www.nusabali.com-umkm-di-bali-diminta-bisnis-lewat-daring

DENPASAR, NusaBali
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Dewata, khususnya yang masih menggunakan sistem penjualan konvensional agar dapat memanfaatkan kanal penjualan daring dan pembayaran berbasis digital.

"Kita semua tentu sepakat bahwa pembatasan mobilitas manusia di tengah pandemi COVID-19 telah mendorong pergeseran perilaku menjadi serba digital, dengan peralihan kegiatan yang dulunya mayoritas offline menjadi online," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Taman Budaya, Denpasar, seperti dilansir Antara, Jumat (5/3).

Dalam kegiatan "Edukasi IKM Bali Bangkit dan IKM Kabupaten/Kota se-Bali" itu, Trisno menyampaikan bahwa saat ini seluruh generasi, tidak terbatas pada hanya generasi milenial, telah menjadi semakin akrab dengan digitalisasi.

"Digitalisasi tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi hingga keperluan pekerjaan. Kondisi ini harus direspons dengan baik terutama oleh UMKM," ucapnya.

Oleh karena itu, ujar dia, Bank Indonesia mendukung penyelenggaraan pameran dan kegiatan edukasi tersebut karena akan menstimulus geliat aktivitas ekonomi, baik penjualan maupun konsumsi masyarakat salah satunya melalui "Digitalisasi Proses Bisnis Menyongsong Era Baru".

Di samping itu, pameran dan edukasi yang diikuti UMKM se-Bali ini juga sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

"Bank Indonesia sangat mendukung program Gernas BBI terutama di Provinsi Bali, yang saat ini kita mulai melakukan on boarding terhadap ribuan UMKM yang ada di Provinsi Bali," ucapnya.

Selama 2021, ini Bank Indonesia sudah melakukan on boarding terhadap 1.325 UMKM yang berasal dari seluruh kabupaten/ kota se-Bali dengan target minimal 10 ribu UMKM selama 2021.

"Semua inovasi-inovasi digital ini memerlukan dukungan sistem pembayaran berbasis nirsentuh seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sesuai dengan rekomendasi WHO. QRIS bukanlah sebuah aplikasi, melainkan sebuah kebijakan standarisasi QR Code Pembayaran," kata Trisno.

Menurut dia, akselerasi implementasi QRIS di wilayah Bali sangat cepat perkembangannya dan masuk kedalam peringkat ke-8 besar nasional. Per 26 Februari 2021, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali telah mencapai 191.535 merchant meningkat hingga 700 persen dibandingkan Desember 2019 dan 77 persen diantaranya merupakan kelompok usaha mikro dan kecil.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa QRIS sangat tepat digunakan oleh UMKM dikarenakan faktor CEMUMUAH (cepat, mudah, murah, aman dan handa). QRIS ini aman karena diawasi oleh Bank Indonesia selaku otoritas di sistem pembayaran," ucapnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga telah memperpanjang Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen bagi usaha mikro sampai dengan 31 Desember 2021 yang diharapkan dapat meminimalkan biaya transaksi oleh merchant UMKM sehingga mampu semakin mendorong geliat jual-beli di masyarakat.

Dalam acara Edukasi IKM Bali Bangkit yang diikuti 200 UMKM Kriya dan dan seluruh Dekranasda se-Bali ini juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Wayan Jarta, Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya dan I Dewa Made Krishna Muku selaku narasumber.

Komentar