Mensos Tersangka Tak Pengaruhi Pilkada 2020
Alit Kelakan: Kasus Mensos dengan Pilkada Dua Hal Berbeda
Komisi VIII DPR RI selalu mengingatkan para mitra kerjanya baik Menteri Sosial (Mensos) maupun Menteri Agama (Menag) agar menjalankan tugas dengan baik.
JAKARTA, NusaBali
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 oleh KPK. Juliari pun telah menyerahkan diri ke KPK pada, Minggu (6/12) dinihari. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Dapil Bali yang membidangi masalah sosial dan agama, I Gusti Ngurah Alit Kesuma Kelakan mengaku kaget. Namun pria yang juga menjadi Ketua Bappilu PDIP Bali ini menegaskan kejadian itu tidak mempengaruhi pilkada.
"Kaget dengan kejadian tersebut. Kami tidak menyangka, karena selama ini program berjalan baik," ujar Alit Kelakan saat dihubungi NusaBali, Minggu kemarin. Terlebih dalam setiap Rapat Kerja, Komisi VIII DPR RI selalu mengingatkan para mitra kerjanya baik Menteri Sosial (Mensos) maupun Menteri Agama (Menag) agar menjalankan tugas dengan baik.
"Mekanisme penyaluran bansos merupakan kewenangan dari eksekutif. Kami selalu menyarankan kepada Mensos agar menyalurkan bantuan tepat sasaran. Begitupula dengan para penerima harus tepat sasaran dan sesuai aturan pula," papar Alit Kelakan.
Alit Kelakan menyayangkan kejadian yang menimpa Mensos tersebut. Dia menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Mengenai apakah Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar Rapat Kerja dan memanggil pihak Kementerian Sosial untuk mengkritisi itu, Alit Kelakan menyatakan belum ada agenda.
"Karena yang menentukan jadwal rapat tentang itu pimpinan Komisi VIII DPR RI. Sampai saat ini, belum ada agenda rapat bersama mereka," ujar politisi PDIP asal Pemecutan Kelod, Denpasar Barat yang mantan Wakil Gubernur Bali 2003-2008 dan anggota DPD RI Dapil Bali 2009-2014 ini. Sementara tentang posisi Mensos, apakah nanti tetap diisi oleh kader dari PDIP mengingat Juliari berasal dari PDIP dengan jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP masa bakti 2019-2024, Alit Kelakan menuturkan itu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketika disinggung dengan status Juliari sebagai tersangka bakal berpengaruh terhadap kader PDIP lainnya yang maju ke Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti, Alit Kelakan menegaskan kejadian itu tidak berpengaruh di Pilkada. Sebab, kasus yang menimpa Mensos dengan Pilkada merupakan dua hal berbeda.
Apalagi Pilkada sudah mulai berjalan. Untuk pilkada di 6 kabupaten/kota di Bali, PDIP pun telah melakukan berbagai persiapan agar calon yang mereka usung menang dalam Pilkada serentak. Salah satunya mereka merapatkan barisan serta akan menempatkan saksi di setiap TPS saat penghitungan suara kelak.
"Jadi, saya rasa ini tidak berpengaruh terhadap Pilkada. Pilkada sedang running sehingga kami tetap optimis menang. Saya juga telah rapat dengan DPC-DPC dari pagi sampai malam guna mempersiapkan saksi-saksi ketika penghitungan suara nanti," ucap Alit Kelakan singkat. *k22
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 oleh KPK. Juliari pun telah menyerahkan diri ke KPK pada, Minggu (6/12) dinihari. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Dapil Bali yang membidangi masalah sosial dan agama, I Gusti Ngurah Alit Kesuma Kelakan mengaku kaget. Namun pria yang juga menjadi Ketua Bappilu PDIP Bali ini menegaskan kejadian itu tidak mempengaruhi pilkada.
"Kaget dengan kejadian tersebut. Kami tidak menyangka, karena selama ini program berjalan baik," ujar Alit Kelakan saat dihubungi NusaBali, Minggu kemarin. Terlebih dalam setiap Rapat Kerja, Komisi VIII DPR RI selalu mengingatkan para mitra kerjanya baik Menteri Sosial (Mensos) maupun Menteri Agama (Menag) agar menjalankan tugas dengan baik.
"Mekanisme penyaluran bansos merupakan kewenangan dari eksekutif. Kami selalu menyarankan kepada Mensos agar menyalurkan bantuan tepat sasaran. Begitupula dengan para penerima harus tepat sasaran dan sesuai aturan pula," papar Alit Kelakan.
Alit Kelakan menyayangkan kejadian yang menimpa Mensos tersebut. Dia menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Mengenai apakah Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar Rapat Kerja dan memanggil pihak Kementerian Sosial untuk mengkritisi itu, Alit Kelakan menyatakan belum ada agenda.
"Karena yang menentukan jadwal rapat tentang itu pimpinan Komisi VIII DPR RI. Sampai saat ini, belum ada agenda rapat bersama mereka," ujar politisi PDIP asal Pemecutan Kelod, Denpasar Barat yang mantan Wakil Gubernur Bali 2003-2008 dan anggota DPD RI Dapil Bali 2009-2014 ini. Sementara tentang posisi Mensos, apakah nanti tetap diisi oleh kader dari PDIP mengingat Juliari berasal dari PDIP dengan jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP masa bakti 2019-2024, Alit Kelakan menuturkan itu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketika disinggung dengan status Juliari sebagai tersangka bakal berpengaruh terhadap kader PDIP lainnya yang maju ke Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti, Alit Kelakan menegaskan kejadian itu tidak berpengaruh di Pilkada. Sebab, kasus yang menimpa Mensos dengan Pilkada merupakan dua hal berbeda.
Apalagi Pilkada sudah mulai berjalan. Untuk pilkada di 6 kabupaten/kota di Bali, PDIP pun telah melakukan berbagai persiapan agar calon yang mereka usung menang dalam Pilkada serentak. Salah satunya mereka merapatkan barisan serta akan menempatkan saksi di setiap TPS saat penghitungan suara kelak.
"Jadi, saya rasa ini tidak berpengaruh terhadap Pilkada. Pilkada sedang running sehingga kami tetap optimis menang. Saya juga telah rapat dengan DPC-DPC dari pagi sampai malam guna mempersiapkan saksi-saksi ketika penghitungan suara nanti," ucap Alit Kelakan singkat. *k22
Komentar