Efek Covid-19, Target RPJMD Buleleng Dievaluasi
Tidak banyak program yang bisa dilakukan pada tahun 2020 karena konsentrasi anggaran dan kegiatan tersedot pada penanganan Covid-19.
SINGARAJA, NusaBali
DPRD Kabupaten Buleleng meminta agar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng dievaluasi, menyusul banyak program kegiatan di tahun 2020, tidak bisa terlaksana akibat pandemi Covid-19. Sikap itu merupakan salah satu keputusan yang akan direkomendasikan lembaga dewan kepada eksekutif, pada rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2019, yang dijadwalkan Rabu (20/5).
Hal itu terungkap dalam rapat terbatas membahas sikap DPRD Buleleng atas LKPJ Bupati Buleleng tahun anggaran 2019, Senin (18/5) pagi di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Rapat terbatas hanya dihadiri oleh pimpinan masing-masing Komisi, dengan melibatkan tim ahli DPRD Buleleng.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna usai memimpin rapat mengatakan, salah satu isi rekomendasi DPRD nanti adalah agar target RPJM Kabupaten dievaluasi. Sehingga menjadi acuan dalam penyusunan APBD pada tahun 2021. Alasannya, di tahun 2020 tidak banyak program maupun kegiatan bisa dilaksanakan, akibat sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Kemungkinan nanti ada rekomendasi penyesuaian RPJM, mengingat rasionalisasi anggaran cukup besar. Tentu banyak program dan kegiatan yang tidak mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJM Daerah,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Sekadar dicatat, saat ini saja Pemkab Buleleng merasionalisasi APBD tahun 2020, hingga Rp 57 miliar. Rasionalisasi diperlukan untuk biaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 itu diperkirakan masih kurang, karena pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir. Di sisi lain, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. “Kami yakin, pasti target-target dalam RPJMD itu sulit tercapai melihat kondisi saat ini. Sekarang saja, tidak ada kegiatan fisik, ekonomi juga sedang lesu. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap RPJMD,” terang Ketua DPRD Buleleng, Supriatna.
Selain merekomendasikan ada evaluasi atas target RPJMD, lembaga Dewan juga tidak begitu banyak menyoroti LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Karena, pihaknya menyadari kalau penggunaan anggaran di tahun 2020, tidak banyak untuk kegiatan dan program. “Isinya nanti normatif saja, karena tidak banyak kegiatan dan program di tahun 2020 bisa dilaksanakan,” imbuh Supriatna yang sudah dua kali periode menduduki jabatan Ketua DPRD Buleleng. *k19
Hal itu terungkap dalam rapat terbatas membahas sikap DPRD Buleleng atas LKPJ Bupati Buleleng tahun anggaran 2019, Senin (18/5) pagi di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Rapat terbatas hanya dihadiri oleh pimpinan masing-masing Komisi, dengan melibatkan tim ahli DPRD Buleleng.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna usai memimpin rapat mengatakan, salah satu isi rekomendasi DPRD nanti adalah agar target RPJM Kabupaten dievaluasi. Sehingga menjadi acuan dalam penyusunan APBD pada tahun 2021. Alasannya, di tahun 2020 tidak banyak program maupun kegiatan bisa dilaksanakan, akibat sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Kemungkinan nanti ada rekomendasi penyesuaian RPJM, mengingat rasionalisasi anggaran cukup besar. Tentu banyak program dan kegiatan yang tidak mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJM Daerah,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Sekadar dicatat, saat ini saja Pemkab Buleleng merasionalisasi APBD tahun 2020, hingga Rp 57 miliar. Rasionalisasi diperlukan untuk biaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 itu diperkirakan masih kurang, karena pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir. Di sisi lain, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. “Kami yakin, pasti target-target dalam RPJMD itu sulit tercapai melihat kondisi saat ini. Sekarang saja, tidak ada kegiatan fisik, ekonomi juga sedang lesu. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap RPJMD,” terang Ketua DPRD Buleleng, Supriatna.
Selain merekomendasikan ada evaluasi atas target RPJMD, lembaga Dewan juga tidak begitu banyak menyoroti LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Karena, pihaknya menyadari kalau penggunaan anggaran di tahun 2020, tidak banyak untuk kegiatan dan program. “Isinya nanti normatif saja, karena tidak banyak kegiatan dan program di tahun 2020 bisa dilaksanakan,” imbuh Supriatna yang sudah dua kali periode menduduki jabatan Ketua DPRD Buleleng. *k19
1
Komentar