GIPI Bali Tuntut Otsus Pariwisata

 
DENPASAR, NusaBali
Tuntutan ini disampaikan lantaran selama ini dampak dari menggeliatnya pariwisata di Bali tak selaras dengan biaya pelestarian budaya. "Sudah saatnya Bali bisa membiayai sendiri dampak pembangunan pariwisata budaya. Minimal ngaben tak bayar, odalan di khayangan tiga tidak meturunan," jelas Ketua GIPI Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Minggu (21/8) kemarin.
 
Menurut Agung Partha, krama Bali yang luluh dalam kegiatan budaya menghabiskan minimal 30 persen penghasilannya untuk upacara. Namun, pariwisata dengan seenaknya tanpa mengeluarkan apapun bisa menikmati taksu Bali itu. "Beban krama Bali sangat tinggi," ujarnya yang akan dikukuhkan bersama pengurus GIPI lainnya pada Selasa (23/8) nanti oleh Gubernur Bali di gedung Wiswasabha ini.
 
Otonomi khusus bidang kepariwisataan ini, lebih detail disebutkan berupa biaya pelestarian budaya yang dikenakan kepada wisatawan saat tiba di Bandara Ngurah Rai. "Kita punya mimpi, bisa gak biaya pelestarian budaya ini kita kelola sendiri? Tanpa harus disetor ke pusat terlebih dahulu, baru kemudian dibagi-bagi. Karena kalau tetap seperti ini, Bali tidak dapat apa-apa," ungkap praktisi wisata tirta ini.
 
Agung Partha mencontohkan biaya pelestarian budaya yang diterapkan di Guam. Ketika masuk bandara, wisatawan dikenakan cash 11 dolar untuk pelestarian budaya. Biaya ini dikelola memang sepenuhnya untuk budaya. "Seperti di Guam, sekali lagi kita punya mimpi. Bisa tidak dana itu kita kolek di sini. Potensinya diaktifkan, bangun konter khusus dan kasi PR (public relation) yang bagus," jelasnya.
 
Menurutnya, wisatawan tidak masalah dikenakan tarif 25 dollar untuk pelestarian budaya ini. "Saya sering tanya, kalau you bayar 25 dollar untuk budaya apakah mau? Mereka bilang no problem. Dan ini akhirnya secara otomatis menyaring kualitas wisatawan yang berkunjung ke Bali. Janganlah yang datang kebanyakan wisatawan yang  datang hanya cuma beli minuman habis itu selfie selesai. Sudah saatnya otonomi khusus bidang kepariwisataan ini. Dengan catatan, pengelolaannya dibuat profesional dan transparan," terangnya.
 
Ditambahkan Agung Partha, target Bali untuk dapat menarik 9 juta wisatawan mancanegara menjadi tantangan tersendiri bagi Bali. "Kita berharap kedepan dapat mewujudkan cita-cita menjadi quality tourism destination yang diukur dari lama tinggal dan jumlah pengeluaran serta berdampak positif pada setiap kunjungannya untuk mewujudkan daerah tujuan wisata yang berkelanjutan," jelasnya.
 
Kedepan GIPI Bali siap bekerjasama dengan semua pihak dan berupaya mewujudkan Bali sebagai destinasi yang tidak hanya mampu memberikan suasana sea, sand and sun, melainkan juga serenity, spiritually, and sustainable.
 
Sementara itu, Ketua panitia pengukuhan dan raker, I Ketut Ardana menjelaskan, kegiatan dengan tema "Membangun Sinergitas Menuju GIPI yang Maju dan Mandiri" ini juga akan membahas kode etik kepariwisataan, penyusunan AD/ART, dan penyusunan program kerja.
 
Raker ini akan diikuti 10 asosiasi pariwisata Bali antara lain : PHRI Bali, Asita Bali, HPI Bali, Sipco Bali, PATA Bali-Nusa Tenggara Chapter, Pawiba, Putri dan MUDP Bali. "Raker ini sebagai media konsulidasi yang pada dasarnya bertujuan untuk menyamakan persepsi,pendapat, keinginan dan cita-cita para pendiri GIPI," jelas Ketua Asita Bali ini.nv