Bupati Giri Prasta Sepakat Belanja Daerah Disesuaikan dengan Kapasitas Riil Keuangan
Rapat Paripurna DPRD Badung
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan sepakat belanja daerah disesuaikan dengan kapasitas riil keuangan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Badung. Sehingga APBD sehat, realistis, dan seluruh program atau kegiatan dapat terealisasi secara utuh sesuai dengan yang direncanakan.
MANGUPURA, NusaBali
Dengan tetap memprioritaskan pada belanja mandatori serta belanja wajib dan meningkat. Tentunya hal ini dapat diimplementasikan berdasarkan pembahasan-pembahasan intensif dan diharapkan akan menjadi produk bersama yang akan ditetapkan sebagai hasil agenda paripurna.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung yang dibacakan Wabup Suiasa, di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD, Puspem Badung, Senin (18/11).
Sedangkan terhadap proyeksi pendapatan, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa proyeksi pendapatan daerah yang telah disusun ini tidak semata-mata berangkat dari sudut pandang optimistis atau pesimistis, namun lebih mengedepankan pada hasil-hasil kajian yang bersifat rasional, komprehensif, dan sikap kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai dinamika serta perubahan ekonomi makro yang terjadi dewasa ini, baik skala regional, nasional, maupun global.
Usai rapat, Bupati Giri Prasta menyampaikan sidang paripurna ini merupakan penyamaan sudut pandang sehingga masukan dari anggota DPRD melalui fraksinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Pihaknya mengapresiasi masukan-masukan dari legislatif, jangan sampai terjadi beda tafsir tentang interpretasi terhadap sebuah regulasi. “Atas masukan-masukan ini, kami menyampaikan terima kasih karena kita ingin APBD Badung betul-betul sehat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai menuju masyarakat Badung bahagia,” tegasnya.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Sekda Adi Arnawa serta pimpinan OPD Pemkab Badung, mengagendakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. *asa
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung yang dibacakan Wabup Suiasa, di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD, Puspem Badung, Senin (18/11).
Sedangkan terhadap proyeksi pendapatan, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa proyeksi pendapatan daerah yang telah disusun ini tidak semata-mata berangkat dari sudut pandang optimistis atau pesimistis, namun lebih mengedepankan pada hasil-hasil kajian yang bersifat rasional, komprehensif, dan sikap kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai dinamika serta perubahan ekonomi makro yang terjadi dewasa ini, baik skala regional, nasional, maupun global.
Usai rapat, Bupati Giri Prasta menyampaikan sidang paripurna ini merupakan penyamaan sudut pandang sehingga masukan dari anggota DPRD melalui fraksinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Pihaknya mengapresiasi masukan-masukan dari legislatif, jangan sampai terjadi beda tafsir tentang interpretasi terhadap sebuah regulasi. “Atas masukan-masukan ini, kami menyampaikan terima kasih karena kita ingin APBD Badung betul-betul sehat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai menuju masyarakat Badung bahagia,” tegasnya.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Sekda Adi Arnawa serta pimpinan OPD Pemkab Badung, mengagendakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. *asa
Komentar