Klungkung Tak Masuk Barometer Inflasi di Bali
Kabupaten Klungkung tidak termasuk kabupaten yang menjadi barometer dalam menentukan inflasi daerah Bali.
SEMARAPURA, NusaBali
Namun demikian, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Klungkung harus tetap menjaga kestabilan harga agar kesejahteraan masyarakat Klungkung tetap terjaga.
Hal itu ditegaskan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menghadiri pertemuan TPID Triwulan III tahun 2019 di Ruang Rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (16/10) pagi.
Bupati didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra selaku Ketua TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kabupaten Klungkung. “Kunci inflasi terletak pada harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Bupati Suwirta. Bupati Suwirta juga mengharapkan TPID Klungkung mempunyai kalender komoditi dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Ketua TPID Klungkung I Gede Putu Winastra mengatakan secara umum kondisi tingkat perkembangan harga beberapa kebutuhan pokok di Klungkung pada Triwulan III 2019 cenderung menurun. Namun harga ini rentan mengalami fluktuasi. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasok dari luar, tingkat produksi petani lokal sangat rendah.
Kata dia, TPID Klungkung melakukan beberapa kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah. Di antaranya, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan para pedagang besar komoditas beras dan lainnya, serta pemetaan distribusi pangan. "Mulai dari hilir sampai hulu kami melakukan monitoring harga dan stok bahan pangan menjelang pelaksanaan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, melaksanakan kegiatan pasar murah," ujarnya.
Adapun rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di daerah pada Triwulan III tahun 2019 di Klungkung, lanjut Widastra, antara lain, Dinas Pertanian Klungkung memantau dan mengevaluasi serta mengembangkan Inovasi Bima Juara (beli mahal, jual murah). Meningkatkan akses permodalan kelompok usaha pertanian dan peternakan melalui sosialisasi Program KUR (kredit usaha rakyat) yang lebih intensif. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung memperluas program pemanfaatan lahan pekarangan.
Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan upaya stabilisasi harga melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah, pemantauan harga sembako di tiga pasar umum dan kondisi pergudangan (beras, minyak goreng dan gula). Meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dengan membangun atau merevitalisasi sarana perdagangan, merancang pembentukan holding company. Dinas Perhubungan disarankan agar memantau kelancaran penyeberangan menuju Nusa Penida melalui pelabuhan tradisional maupun pelabuhan Padangbai, Karangasem. Memberikan prioritas penyeberangan kepada truk yang mengangkut bahan pangan dan kebutuhan masyarakat jika terjadi antrian panjang saat cuaca buruk. Mengawal program pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran dan pelaksanaan fisik. “Seluruh anggota TPID Agar selalu bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah,” jelas Winastra.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan, inflasi di Klungkung pada periode Januari - September 2019 untuk harga sembako diestimasi relatif stabil dengan inflasi rendah sekitar 2,02 persen. Hal ini sejalan dengan inflasi di Denpasar untuk komoditas makanan pada periode yang sama, 0,62 persen. Namun demikian, perlu dicermati adalah komoditas bawang putih 30,57 persen, cabai rawit merah 9,18 persen, dan daging babi 8,16 persen. *wan
Hal itu ditegaskan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menghadiri pertemuan TPID Triwulan III tahun 2019 di Ruang Rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (16/10) pagi.
Bupati didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra selaku Ketua TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kabupaten Klungkung. “Kunci inflasi terletak pada harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Bupati Suwirta. Bupati Suwirta juga mengharapkan TPID Klungkung mempunyai kalender komoditi dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Ketua TPID Klungkung I Gede Putu Winastra mengatakan secara umum kondisi tingkat perkembangan harga beberapa kebutuhan pokok di Klungkung pada Triwulan III 2019 cenderung menurun. Namun harga ini rentan mengalami fluktuasi. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasok dari luar, tingkat produksi petani lokal sangat rendah.
Kata dia, TPID Klungkung melakukan beberapa kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah. Di antaranya, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan para pedagang besar komoditas beras dan lainnya, serta pemetaan distribusi pangan. "Mulai dari hilir sampai hulu kami melakukan monitoring harga dan stok bahan pangan menjelang pelaksanaan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, melaksanakan kegiatan pasar murah," ujarnya.
Adapun rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di daerah pada Triwulan III tahun 2019 di Klungkung, lanjut Widastra, antara lain, Dinas Pertanian Klungkung memantau dan mengevaluasi serta mengembangkan Inovasi Bima Juara (beli mahal, jual murah). Meningkatkan akses permodalan kelompok usaha pertanian dan peternakan melalui sosialisasi Program KUR (kredit usaha rakyat) yang lebih intensif. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung memperluas program pemanfaatan lahan pekarangan.
Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan upaya stabilisasi harga melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah, pemantauan harga sembako di tiga pasar umum dan kondisi pergudangan (beras, minyak goreng dan gula). Meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dengan membangun atau merevitalisasi sarana perdagangan, merancang pembentukan holding company. Dinas Perhubungan disarankan agar memantau kelancaran penyeberangan menuju Nusa Penida melalui pelabuhan tradisional maupun pelabuhan Padangbai, Karangasem. Memberikan prioritas penyeberangan kepada truk yang mengangkut bahan pangan dan kebutuhan masyarakat jika terjadi antrian panjang saat cuaca buruk. Mengawal program pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran dan pelaksanaan fisik. “Seluruh anggota TPID Agar selalu bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah,” jelas Winastra.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan, inflasi di Klungkung pada periode Januari - September 2019 untuk harga sembako diestimasi relatif stabil dengan inflasi rendah sekitar 2,02 persen. Hal ini sejalan dengan inflasi di Denpasar untuk komoditas makanan pada periode yang sama, 0,62 persen. Namun demikian, perlu dicermati adalah komoditas bawang putih 30,57 persen, cabai rawit merah 9,18 persen, dan daging babi 8,16 persen. *wan
1
Komentar