Giliran PN Gianyar Lolos Predikat Wilayah Bebas Korupsi
Setelah Polres Gianyar diumumkan lolos meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), lanjut giliran Pengadilan Negeri (PN) Gianyar yang dinyatakan lolos. Bahkan PN Gianyar jadi satu-satunya pengadilan di Bali yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
GIANYAR, NusaBali
Untuk mendukung itu, Mahkamah Agung (MA) RI meminta masyarakat membantu PN Gianyar. Di antaranya, tidak memberi suap aparatur hukum di pengadilan.
Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastyo, menyatakan permintaan MA itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA No 58/kma/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Diimbau para pencari keadilan di PN Gianyar untuk mendukung aparatur PN Gianyar,” jelas Wawan, Senin (14/10).
Kata dia, dukungan itu berupa perilaku yang bersih. Dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita atau seluruh warga pengadilan negeri Gianyar. "Sesuai SK itu, tidak boleh memberikan apapun kepada aparatur pengadilan," tegasnya.
Masyarakat diimbau agar tidak memberikan tips, tidak memberi sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun dalam proses persidangan. Wawan menambahkan, SK MA tersebut sudah dijalankan. “Ada penilaian-penilaian secara kasat mata. Apa benar masuk zona integritas. Sebagai instansi yang sudah terapkan zona integritas,” terangnya.
Sebagai contoh nyata, saat sidang kasus difabel yang tanahnya direbut, beberapa waktu lalu. Ada pengawasan langsung dari Komisi Yudisial (KY). “Salah satu bentuk penilaian dengan kedatangan KY saat sidang difabel. Penerapan sidang, apakah sudah terapkan hukum acara dengan baik. Apa benar para pihak tidak bisa berhubungan dengan hakim,” jelasnya.
Disamping itu, publik juga bisa menilai pengadilan melalui alat aplikasi tingkat kepuasan pengunjung. Alat tersebut diletakkan di lobi kantor PN Gianyar.
“Yang biasa mengakses itu biasanya pengacara. Ada juga dari masyarakat umum. Isinya apakah puas atau tidak puas,” jelasnya. Selama 6 bulan terakhir, penilaian lewat aplikasi itu memuaskan. “Nilainya mencapai 80 untuk 6 bulan terakhir. Itu artinya puas,” jelasnya.
Dengan predikat WBK itu, setidaknya, PN Gianyar memagari diri dari aksi suap atau sogokan dari pihak luar. “Perlu diketahui, ini satu-satunya pengadilan yang dapat predikat WBK di Bali. Ini harus dijaga supaya memperoleh WBBM,” ujarnya. *nvi
Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastyo, menyatakan permintaan MA itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA No 58/kma/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Diimbau para pencari keadilan di PN Gianyar untuk mendukung aparatur PN Gianyar,” jelas Wawan, Senin (14/10).
Kata dia, dukungan itu berupa perilaku yang bersih. Dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita atau seluruh warga pengadilan negeri Gianyar. "Sesuai SK itu, tidak boleh memberikan apapun kepada aparatur pengadilan," tegasnya.
Masyarakat diimbau agar tidak memberikan tips, tidak memberi sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun dalam proses persidangan. Wawan menambahkan, SK MA tersebut sudah dijalankan. “Ada penilaian-penilaian secara kasat mata. Apa benar masuk zona integritas. Sebagai instansi yang sudah terapkan zona integritas,” terangnya.
Sebagai contoh nyata, saat sidang kasus difabel yang tanahnya direbut, beberapa waktu lalu. Ada pengawasan langsung dari Komisi Yudisial (KY). “Salah satu bentuk penilaian dengan kedatangan KY saat sidang difabel. Penerapan sidang, apakah sudah terapkan hukum acara dengan baik. Apa benar para pihak tidak bisa berhubungan dengan hakim,” jelasnya.
Disamping itu, publik juga bisa menilai pengadilan melalui alat aplikasi tingkat kepuasan pengunjung. Alat tersebut diletakkan di lobi kantor PN Gianyar.
“Yang biasa mengakses itu biasanya pengacara. Ada juga dari masyarakat umum. Isinya apakah puas atau tidak puas,” jelasnya. Selama 6 bulan terakhir, penilaian lewat aplikasi itu memuaskan. “Nilainya mencapai 80 untuk 6 bulan terakhir. Itu artinya puas,” jelasnya.
Dengan predikat WBK itu, setidaknya, PN Gianyar memagari diri dari aksi suap atau sogokan dari pihak luar. “Perlu diketahui, ini satu-satunya pengadilan yang dapat predikat WBK di Bali. Ini harus dijaga supaya memperoleh WBBM,” ujarnya. *nvi
Komentar