PDIP Target Hattrick di 2024

Menurut dia, PDIP juga melengkapi infrastruktur partai dengan membangun sekolah partai secara masif serta membangun kantor partai sebagai pusat kebudayaan. “Ini adalah wujud dari manajerial partai dalam mengembangkan partai menjadi besar secara masif,” kata dia.

Hasto menjelaskan, pada proses kaderisasi yakni menjadikan kader sebagai calon pemimpin, berproses dari bawah, tidak bisa serta merta langsung menjadi pengurus di dewan pimpinan pusat (DPP).

Karena itu, kata dia, PDIP optimistis dapat mewujudkan kemenangan ketiga pada Pemilu 2024, karena PDIP bergerak atas dasar ideologi, kekuatan gotong royong, serta kepemimpinan yang membangun kepartaian, dinilai lebih penting daripada popularitas individu.

Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memperkirakan PDIP memiliki peluang besar untuk meraih hattrick, asalkan dapat memenuhi semua persyaratannya.

“Ada tiga syarat atau kriteria yang harus dipenuhi PDI Perjuangan meraih peluang menjadi pemenang ketiga kalinya pada pemilu legislatif. Namun, hal ini hanya perkiraan saja, karena dalam politik setiap saat bisa berubah,” kata Burhanuddin Muhtadi yang hadir pada diskusi tersebut.

Menurut Burhanuddin, PDIP ketika menang di Pileg 2014 dan 2019 sudah memenuhi tiga kriteria tersebut sebagai pemenang. “Ketiga kriteria tersebut dicapai PDI Perjuangan setelah berjuang keras untuk bangun dari kekalahannya pada Pemilu 2004 dan 2009,” imbuhnya.

Ketiga kriteria tersebut, kata dia, pertama, terus melahirkan kader unggulan dan menjadikannya kepala daerah populer di masyarakat. Beberapa kader populer dilahirkan PDIP, antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Kader-kader unggulan yang populer sebagai kepala daerah, menjadi kunci keberhasilan dalam mendulang suara partai di daerah,” katanya lagi.

Kedua, PDIP harus terus mendekati masyarakat Islam, karena sekitar 88 persen pemilih di Indonesia beragama Islam.

Menurut dia, untuk merangkul umat Islam, PDIP telah membuat Ormas, Baitul Muslimin, serta menyuarakan sebagai partai yang mendukung Islam toleran.

“Langkah-langkah yang dilakukan PDI Perjuangan sudah tepat untuk berada di posisi tengah, antara nasionalis dan relijius,” kata Burhan sepeti dilansir Antara.

Burhan melihat, pada Pemilu Legislatif 2019, PDIP dapat memenangi perolehan suara di Jawa Timur yang merupakan basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena sebagian besar pemilih muslim dari kaum Nahdlatul Ulama (NU), justru memilih PDIP.

Para pemilih dari latar belakang Muhammadiyah, menurut Burhan, juga lebih banyak memilih PDIP daripada memilih Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketiga, PDIP juga harus mendekati pemilih muda yang populasinya semakin meningkat pada Pemilu Legislatif 2024. “Kaum muda yang menyukai teknologi digital, seperti media sosial, juga harus didekati dengan pendekatan ala kaum muda,” tuturnya.

Menurut dia, satu lagi keunggulan PDIP pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah memiliki tokoh populer yakni Joko Widodo. Burhan menilai, Joko Widodo memiliki peran besar dalam mengangkat suara PDIP.

Kongres V PDI Perjuangan juga dikabarkan akan menunjuk ketua harian.  Dua anak Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, menjadi tokoh yang disebut paling berpotensi mendapatkan jabatan tersebut.

Isu mengenai Ketua Harian PDIP sebetulnya sudah santer terdengar di internal partai pemenang Pemilu 2019 ini. Namun, penentuan tergantung keputusan Megawati.

“Tentu saja itu hak prerogatif ketua umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua harian, walaupun memang santer terdengar nama Mas Prananda kuat,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (2/8). “Nama Puan Maharani juga kuat,” tambah Eva seperti dilansir detikcom.

Sebagaimana diketahui, Prananda Prabowo adalah Ketua DPP PDIP yang meneken surat Rakernas IV PDI Perjuangan tertanggal 31 Mei 2018. Sejak surat itu beredar, posisinya di PDIP terlihat makin sentral.

Sedangkan Puan Maharani, sebagaimana diketahui, merupakan politikus PDIP yang tengah duduk sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Puan juga merupakan caleg terkuat di DPR RI 2019-2024.

Tugas ketua harian yakni menangani persoalan sehari-hari partai yang mirip kewenangan seorang ketum. Namun hal-hal yang tergolong sangat penting tetap akan ditangani oleh Ketum Megawati.

“Ketua harian akan incharge sehari-hari membantu ketua umum secara langsung, dan memiliki otoritas yang mirip ketum, kecuali untuk hal-hal yang penting sekali,” kata Eva.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah juga menekankan, penentuan ketua harian merupakan hak prerogatif Megawati. Termasuk soal ada-tidaknya wakil ketua umum, semuanya merupakan kewenangan Megawati.

“Jadi legal standing posisi kongres dalam hal ketua umum itu bukan lagi memilih, tapi menetapkan Bu Mega sebagai ketua umum. Setelah Bu Mega ditetapkan sebagai ketua umum, Bu Mega lah yang kemudian oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diberikan hak prerogatif untuk menyusun postur, struktur, dan personel DPP partai,” ujar Basarah.

“Jadi apakah nanti posturnya ada ketua harian, akan ada wakil ketua umum atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri,” imbuhnya.

Eva Sundari menyebut posisi ketua harian diadakan demi regenerasi kepemimpinan PDIP seperti halnya transisi. Dia menjelaskan bahwa transisi kepemimpinan PDIP yang dikehendaki Megawati bukanlah transisi yang serta-merta.

“PDIP ingin regenerasi yang mulus, seperti transisi,” ucap Eva.

“Transisi yang tidak dilepas sama sekali, namun juga tidak digenggam sepenuhnya. Ini seperti ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan semangat),” jelasnya. *