7 Provinsi Alami Kekeringan, Bali Masih Aman
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapat laporan tujuh provinsi di Indonesia mulai mengalami kekeringan.
JAKARTA, NusaBali
Mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menerapkan operasi teknologi hujan buatan. "Pemerintah akan melakukan operasi, salah satunya operasi dengan operasi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan," kata Plh Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, seperti dilansir detik, Senin (22/7).
Agus mengatakan laporan itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam rapat terbatas pada 15 Juli. Doni, kata Agus, menyebut sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekeringan antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hasil rapat kemudian dibawa ke rapat koordinasi dengan BPPT, BMKG, dan sejumlah BPBD di Jateng, NTT, dan Jatim. Rapat tersebut guna membahas teknis pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan.
"Jadi penanggulangan tersebut diputuskan bahwa untuk operasi diputuskan ada dua posko. Koordinatornya BNPB. BMKG bagian yang memprediksi daerah-daerah yang akan ada potensi awan yang bisa disemai atau dibuat hujan buatan ada di sebelah mana. Kemudian BPPT yang akan melakukan operasinya. Kemudian TNI yang akan menyediakan pesawatnya," kata Agus.
Agus menjelaskan, satu posko yang disiapkan akan ditempatkan di Halim, Jakarta Timur, untuk mencakup keseluruhan wilayah Jawa. Kemudian, satu posko lagi ditempatkan di Kupang untuk operasi di wilayah NTT dan NTB.
"Jadi ada dua pesawat yang disiagakan. Kemudian untuk logistiknya ada pesawat Hercules yang akan disiapkan oleh TNI untuk mengangkut personel dan bahan semai awan dari Jakarta untuk dikirim ke Kupang. Kira-kira intinya seperti itu operasinya," papar Agus.
Agus mengatakan, ada 10 kabupaten di Jawa Timur yang dinyatakan siaga. Kemudian ada 25 Kabupaten yang menyatakan siaga darurat.
"Untuk di Bali belum ada, untuk di NTT sudah ada 6 kabupaten kota yang menyatakan siaga darurat. Di NTB sudah ada 3 kabupaten. Di DIY sudah ada 3 kabupaten juga. Di Jawa Tengah sudah ada 12 kabupaten. Dari 21 ada 50 persen udah menyatakan siaga darurat," lanjut Agus.
Sementara itu, untuk di wilayah NTT, Agus menyebut hampir seluruhnya merah. Lalu di NTB, Agus mengatakan, hampir seluruhnya merah, di mana artinya sudah mengalami kekeringan.
"Di Bali ini sudah ada warna merahnya di bagian utara ini. Kita lihat di situ ada di bagian utara Pulau Bali ada yang sudah kekeringan tapi belum menyatakan siaga darurat. Artinya, mereka masih bisa mampu menanggulangi dari Provinsi Bali, baru ada dua kabupaten itu," kata Agus.
"Kemudian untuk di DIY, di Jogja, adalah di Gunungkidul. Wilayah Gunungkidul sudah mengalami kekeringan, sama sedikit di Bantul ada di Kabupaten Pandak dan di Bantul juga ada Pleret juga ada. Terutama di wilayah timur yang sudah mengalami kekeringan," lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat negara, termasuk menteri hingga gubernur, untuk gerak cepat mengantisipasi risiko gagal panen akibat kemarau berkepanjangan. Berdasarkan laporan BMKG, Jokowi bilang musim kemarau tahun 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. *
Agus mengatakan laporan itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam rapat terbatas pada 15 Juli. Doni, kata Agus, menyebut sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekeringan antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hasil rapat kemudian dibawa ke rapat koordinasi dengan BPPT, BMKG, dan sejumlah BPBD di Jateng, NTT, dan Jatim. Rapat tersebut guna membahas teknis pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan.
"Jadi penanggulangan tersebut diputuskan bahwa untuk operasi diputuskan ada dua posko. Koordinatornya BNPB. BMKG bagian yang memprediksi daerah-daerah yang akan ada potensi awan yang bisa disemai atau dibuat hujan buatan ada di sebelah mana. Kemudian BPPT yang akan melakukan operasinya. Kemudian TNI yang akan menyediakan pesawatnya," kata Agus.
Agus menjelaskan, satu posko yang disiapkan akan ditempatkan di Halim, Jakarta Timur, untuk mencakup keseluruhan wilayah Jawa. Kemudian, satu posko lagi ditempatkan di Kupang untuk operasi di wilayah NTT dan NTB.
"Jadi ada dua pesawat yang disiagakan. Kemudian untuk logistiknya ada pesawat Hercules yang akan disiapkan oleh TNI untuk mengangkut personel dan bahan semai awan dari Jakarta untuk dikirim ke Kupang. Kira-kira intinya seperti itu operasinya," papar Agus.
Agus mengatakan, ada 10 kabupaten di Jawa Timur yang dinyatakan siaga. Kemudian ada 25 Kabupaten yang menyatakan siaga darurat.
"Untuk di Bali belum ada, untuk di NTT sudah ada 6 kabupaten kota yang menyatakan siaga darurat. Di NTB sudah ada 3 kabupaten. Di DIY sudah ada 3 kabupaten juga. Di Jawa Tengah sudah ada 12 kabupaten. Dari 21 ada 50 persen udah menyatakan siaga darurat," lanjut Agus.
Sementara itu, untuk di wilayah NTT, Agus menyebut hampir seluruhnya merah. Lalu di NTB, Agus mengatakan, hampir seluruhnya merah, di mana artinya sudah mengalami kekeringan.
"Di Bali ini sudah ada warna merahnya di bagian utara ini. Kita lihat di situ ada di bagian utara Pulau Bali ada yang sudah kekeringan tapi belum menyatakan siaga darurat. Artinya, mereka masih bisa mampu menanggulangi dari Provinsi Bali, baru ada dua kabupaten itu," kata Agus.
"Kemudian untuk di DIY, di Jogja, adalah di Gunungkidul. Wilayah Gunungkidul sudah mengalami kekeringan, sama sedikit di Bantul ada di Kabupaten Pandak dan di Bantul juga ada Pleret juga ada. Terutama di wilayah timur yang sudah mengalami kekeringan," lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat negara, termasuk menteri hingga gubernur, untuk gerak cepat mengantisipasi risiko gagal panen akibat kemarau berkepanjangan. Berdasarkan laporan BMKG, Jokowi bilang musim kemarau tahun 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. *
Komentar