nusabali

Gede Kastawa Lolos Seleksi Administrasi Calon Auditor BPK

  • www.nusabali.com-gede-kastawa-lolos-seleksi-administrasi-calon-auditor-bpk

Komisi XI DPR RI telah menetapkan 32 kandidat lolos seleksi administrasi calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2019.

JAKARTA, NusaBali

Termasuk di antaranya I Gede Kastawa SE MM, 63, mantan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali periode 2008-2009. Gede Kastawa nantinya akan menjalani fit and proper test di Komite IV DPD RI dan Komisi XI DPR RI, bersaing dengan sejumlah politisi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Gede Kastawa bersama 31 kandidat lainnya dinyatakan lolos seleksi administrasi, setelah diperah dari 64 orang yang ikut seleksi. Pasca lolos seleksi administrasi, tokoh asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini kini tinggal mempersiapkan diri dengan baik agar bisa terpilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komite IV DPD RI dan Komisi XI DPR RI, Agustus 2019 nanti.

Bagi Gede Kastawa sendiri, ini untuk kedua kalinya ikut seleksi calon auditor BPK RI. Sebelumnya, Kastawa juga sempat seleksi calon auditor BPK RI, akhir Februari 2017 silam. Kala itu, Kastawa baru pensiun dari lembaga BPK RI dengan tugas terakhir sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan (2014-2016).

Kastawa saat itu bersaing dengan 25 orang lainnya untuk mengisi dua posisi kosong di BPK RI. Ketika mengikuti fit and proper test di Komisi IV DPD RI tahun 2017, Kastawa dinyatakan lolos peringkat 13 besar, sehingga direkomendasikan lanjut maju uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI.

Sayangnya, Kastawa gagal terpilih dalam fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Saat itu, Kastawa hanya memperoleh satu suara. Dua tahun pasca kegagalannya itu, Kastawa yang kini menjadi Penasihat Bidang Keuangan dan Akuntabilitas di RS Bari Palembang, Sumatra Selatan kembali ikut seleksi calon auditor KPK tahun 2019 ini.

Menurut Kastawa, persaingan kali ini cukup ketat, karena dia tidak hanya bersaing dengan calon dari kalangan internal BPK RI, tapi juga dari ekternal. Bahkan, sejumlah politisi ikut bersaing dengan Kastawa, seperti Nurhayati Ali Assegaf (kader Demokrat), Pius Ahmadi Noor Supit (kader Golkar), Ruslan Abdul Gani (kader Golkar), Daniel Lumban Tobing (kader PDIP), Lustrilanang (kader Gerindra), Wilgo Zainar (kader Gerindra), Tjatur Sapto Edy (kader PAN), dan Akhmad Muqowam (kader PPP).

“Sangat berat bersaing dengan kalangan politisi. Sebab, mereka memiliki kekuatan politik dan di sana nanti yang memilih juga orang politik (Komisi XI DPR RI, Red), sehingga ada kecenderungan membela temannya," ujar Kastawa saat dihubungi NusaBali dari Jakarta, Jumat (12/7).

Kastawa berharap pemilihan auditor BPK RI nantinya dilakukan secara proposional, dengan memperhatikan calon dari profesi lain maupun internal. Menurut Kastawa, kalangan internal perlu mendapat perhatian, karena mereka memahami persoalan tentang pemeriksaan keuangan.

Karena itu, Kastawa sebagai salah satu dari kalangan internal BPK RI, optimistis bakal lolos ke tahap selanjutnya. Terlebih, saat ini ada 5 posisi kosong di BPK RI yang akan diisi, sehingga peluangnya semakin besar. Ini berbeda dengan seleksi di tahun 2017 lalu yang terbuka hanya untuk dua orang saja. Sedangkan pada 2018 lalu, seleksi bahkan hanya untuk jatah satu orang.

"Tahun 2018 saya tidak ikut seleksi, karena yang dibutuhkan hanya satu orang. Sedangkan tahun ini, disediakan jatah untuk lima orang, sehingga peluangnya lebih terbuka. Saya tertarik ikut seleksi calon anggota BPK RI, karena walau sudah pensiun, saya ingin berkontribusi memperbaiki tata kelola keuangan negara agar lebih baik lagi," papar pria kelahiran Singaraja, 21 Maret 1956, yang menyelesaikan pendidikan S2 Financial Management UPI Jakarta (1999) ini.

Menurut Kastawa, persiapannya kini adalah menguasai makalah yang sudah dia buat. Judul makalahnya itu berjudul ‘Peningkatan Pemeriksaan Kinerja yang Profesional dan Akuntabel Guna Mendorong Pengelolaan Keungan Negara yang Berkualitas untuk Mewujudkan Program Pembangunan yang Bermanfaat, Efektif, dan Efisien’.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan 32 orang yang lolos seleksi administrasi calon auditor BKP RI ini terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, dari kalangan parpol berjumlah 10 orang. Kelompok kedua, dari internal BPK RI. Kelompok ketiga, dari kalangan akademisi, konsultan, dan swasta.

Dari tiga kelompok itu, Uchok Sky memprediksi kalangan politik yang bakal banyak terpilih. "Saya melihat tiga orang dari kalangan parpol akan diambil. Lalu, dari kalangan swasta, akademisi, dan konsultan. Baru kemudian dari kalangan internal BPK RI," ungkap Uchok saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat kemarin.

Dalam seleksi ini, kata Uchok, kekuatan lobi sangat penting. "Kelihatannya kekuatan lobi lebih dominan ketimbang kapasitas. Siapa yang kuat lobi, mereka-lah yang akan lolos," tandas Uchok.

Sebaliknya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate, mengingatkan jangan ada dikotomi antara politisi dan profesional. Pasalnya, politisi juga banyak yang berasal dari kalangan profesional, seperti Prof Hendrawan Supratikno, anggota Fraksi PDIP DPR RI yang jadi ketua tim seleksi calon auditor BPK RI. Menurut Johnny, Hendrawan memeriksa makalah-makalah para calon anggota BPK RI, sampai terpilih 32 lolos seleksi dari 64 kandidat. Disebutkan, 32 nama yang lolos diteruskan ke DPD RI untuk diproses. Selanjutnya, DPD RI mengembalikan lagi kepada Komisi XI DPR RI. "Kami akan menanyakan satu-satu. Jadi, ada prosesnya dan bukan pura-pura," jelas Jhonny yang juga Sekjen DPP NasDem.

Johnny memaparkan, ada rapat dengar pendapat untuk memastikan integritas dan rekam jejak 32 kandidat yang lolos seleksi administrasi tersebut dari BIN, kepolisian, dan PPATK yang sifatnya rahasia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni, mengatakan pihaknya akan melakukan fit and proper test terhadap 32 kandidat yang lolos seleksi administrasi calon auditor BPK RI ini, Agustus 2019 mendatang. "Komite IV DPD RI akan melihat rekam jejak, kompetensi, kapasitas, dan integritas dari para calon anggota BPK RI. Lalu, kami membuat ranking 1-15 untuk direkomendasikan ke DPR RI. Penilaian fokus pada pendidikan dan riwayat kerja mereka," tandas Siska Marleni. *k22

loading...

Komentar