Dispar Mantapkan Program Desa Wisata Melalui BUMDes
Hingga tahun 2019, Gianyar telah mencanangkan 19 desa dari 64 desa, menjadi desa wisata.
GIANYAR, NusaBali
Desa wisata ini terus dikembangkan agar ptensi desa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dari ke-19 desa wisata, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, menjadi desa wisata yang terakhir dikukuhkan. Plt Kadispar Gianyar Anak Agung Dalem Jagadhita menjelaskan sebagian dari 64 desa di Gianyar berpotensi menjadi desa wisata. “Program desa wisata ini diinergikan dengan keberadaan BUMDes,” terang Dalem Jagadhita, Rabu (12/6).
Menurutnya, program desa wisata yang dikembangkan akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat setempat. Dengan dilibatkannya BUMDes, maka desa setempat bisa memberi porsi anggaran untuk pengembangan pariwisata. Dia menambahkan, desa-desa yang non kawasan pariwisata, masih bisa mengembangkan potensi untuk menjadi desa wisata. Hal ini dengan catatan memiliki potensi yang akan dikembangkan dan keterlangsungannya terus terjaga. “Pemkab Gianyar tidak akan dengan mudah memberikan predikat desa wisata, potensinya ditelusuri dan kesiapan SDM pengelolanya juga harus siap,” tambahnya.
Sedangkan misi pengembangan desa wisata adalah ‘Pariwisata Inklusif Berbasis Budaya.’ Substansi pengelolaan desa mengedepankan potensi lokal, SDM lokal dan promosi digital.
Diakuinya, beberapa desa saat ini sudah mengajukan diri sebagai desa wisata. Namun tidak serta merta mendapat persetujuan. “Kami tidak mengejar kuantitatif, namun mengejar kualitas. Mengingat kalau sudah menjadi desa wisata dan masuk web ternyata hanya papan nama saja, kita akan malu,” bebernya. Disamping itu, pengembangan desa wisata benar-benar dikelola oleh masyarakat setempat dan bekersama dengan BUMDes. Potensi yang dikembangkan dengan meminimalkan kerusakan lingkungan. Hal lain yang mendukung desa wisata adalah pertunjukan, kerajinan, dan kuliner. “Potensinya ada, namun SDM belum mampu, belum bisa kita kukuhkan, begitu juga sebaliknya,” ujarnya. *nvi
Menurutnya, program desa wisata yang dikembangkan akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat setempat. Dengan dilibatkannya BUMDes, maka desa setempat bisa memberi porsi anggaran untuk pengembangan pariwisata. Dia menambahkan, desa-desa yang non kawasan pariwisata, masih bisa mengembangkan potensi untuk menjadi desa wisata. Hal ini dengan catatan memiliki potensi yang akan dikembangkan dan keterlangsungannya terus terjaga. “Pemkab Gianyar tidak akan dengan mudah memberikan predikat desa wisata, potensinya ditelusuri dan kesiapan SDM pengelolanya juga harus siap,” tambahnya.
Sedangkan misi pengembangan desa wisata adalah ‘Pariwisata Inklusif Berbasis Budaya.’ Substansi pengelolaan desa mengedepankan potensi lokal, SDM lokal dan promosi digital.
Diakuinya, beberapa desa saat ini sudah mengajukan diri sebagai desa wisata. Namun tidak serta merta mendapat persetujuan. “Kami tidak mengejar kuantitatif, namun mengejar kualitas. Mengingat kalau sudah menjadi desa wisata dan masuk web ternyata hanya papan nama saja, kita akan malu,” bebernya. Disamping itu, pengembangan desa wisata benar-benar dikelola oleh masyarakat setempat dan bekersama dengan BUMDes. Potensi yang dikembangkan dengan meminimalkan kerusakan lingkungan. Hal lain yang mendukung desa wisata adalah pertunjukan, kerajinan, dan kuliner. “Potensinya ada, namun SDM belum mampu, belum bisa kita kukuhkan, begitu juga sebaliknya,” ujarnya. *nvi
Komentar