Kartu Indonesia Sehat Mulai Dibagikan
Di luar yang didistribusikan tahun ini masih ada sisa lima persen yang belum ter-cover, karena anggaran sangat terbatas.
Pemprov-Pemkab Berbagi Anggaran Rp 87 Miliar
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 102.043 keping kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di Kabupaten Buleleng mulai didistribusikan, Rabu (24/4) kemarin. Meski sempat molor karena pelaksanaan pemilu serentak pertengahan April lalu, pendistribusian JKN KIS seluruhnya sudah sampai di masing-masing desa hingga pekan mendatang.
Pendistribusian ratusan ribu kartu JKN KIS tersebut disebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Gede Sandhiyasa akan didistribusikan ke masing-masing desa di Buleleng. selanjutnya kartu JKN KIS sampai ke tangan masyarakat penerimanya, melalui Kasi Kesra di masing-masing Kantor Desa.
Sandhiyasa pun menyebutkan jika pendistribusian sudah diawali oleh Kecamatan Banjar dan Sawan. Sedangkan kecamatan lainnya akan menyusul sesuai penjadwalan hingga pekan depan. Namun dari jumlah tersebut Sandhiyasa mengatakan masih ada sebanyak lima persen atau 40 ribu penduduk di Buleleng yang belum tercover jaminan kesehatan. Hal itu disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menanggung biaya jaminan kesehatan masyarakat.
“Di luar yang didistribusikan tahun ini masih ada sisa lima persen yang belum, karena anggaran sangat terbatas. Tanggungan JKN KIS di Buleleng hingga Rp 87 miliar, sehingga Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng melakukan sharing dana,” ucap Sandhiyasa.
Sebanyak 51 persen dari Rp 87 miliar ditanggung Pemerintah Provinsi Bali, sisanya 49 persen dibayar Pemkab Buleleng. Pihaknya pun mengaku saat ini sudah menginstruksikan kepada seluruh Perbekel untuk mengupdate data penduduknya, dengan melaporkan yang sudah pindah dan meninggal dunia. Sehingga dari pengurangan data itu akan dialihkan kepada lima persen penduduk di Buleleng yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Sementara itu, penerima JKN KIS yang didistribusikan tahun ini tak lagi atas rekomendasi Perbekel. Masyarakat yang menerima adalah mereka yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi. Penerima yang mendapatkan prioritas itu diambild ari data Disdukcapil Buleleng yang diselaraskan dengan data BPJS Kesehatan. “Kami memang prioritaskan dulu yang benar-benar tidak mampu, seperti yang tidak memiliki penghasilan tetap,” jelas dia. *k23
Pendistribusian ratusan ribu kartu JKN KIS tersebut disebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Gede Sandhiyasa akan didistribusikan ke masing-masing desa di Buleleng. selanjutnya kartu JKN KIS sampai ke tangan masyarakat penerimanya, melalui Kasi Kesra di masing-masing Kantor Desa.
Sandhiyasa pun menyebutkan jika pendistribusian sudah diawali oleh Kecamatan Banjar dan Sawan. Sedangkan kecamatan lainnya akan menyusul sesuai penjadwalan hingga pekan depan. Namun dari jumlah tersebut Sandhiyasa mengatakan masih ada sebanyak lima persen atau 40 ribu penduduk di Buleleng yang belum tercover jaminan kesehatan. Hal itu disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menanggung biaya jaminan kesehatan masyarakat.
“Di luar yang didistribusikan tahun ini masih ada sisa lima persen yang belum, karena anggaran sangat terbatas. Tanggungan JKN KIS di Buleleng hingga Rp 87 miliar, sehingga Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng melakukan sharing dana,” ucap Sandhiyasa.
Sebanyak 51 persen dari Rp 87 miliar ditanggung Pemerintah Provinsi Bali, sisanya 49 persen dibayar Pemkab Buleleng. Pihaknya pun mengaku saat ini sudah menginstruksikan kepada seluruh Perbekel untuk mengupdate data penduduknya, dengan melaporkan yang sudah pindah dan meninggal dunia. Sehingga dari pengurangan data itu akan dialihkan kepada lima persen penduduk di Buleleng yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Sementara itu, penerima JKN KIS yang didistribusikan tahun ini tak lagi atas rekomendasi Perbekel. Masyarakat yang menerima adalah mereka yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi. Penerima yang mendapatkan prioritas itu diambild ari data Disdukcapil Buleleng yang diselaraskan dengan data BPJS Kesehatan. “Kami memang prioritaskan dulu yang benar-benar tidak mampu, seperti yang tidak memiliki penghasilan tetap,” jelas dia. *k23
Komentar