Akan Berjuang Memperluas Otonomi Daerah
Gede Ngurah Ambara Putra Simakrama di Karangasem
AMLAPURA, NusaBali
Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 28, Gede Ngurah Ambara Putra SH gelar simakrama di Karangasem. Di hadapan utusan dari lima kecamatan se-Karangasem, Ngurah Putra berjanji akan berjuang mengajukan undang-undang, khususnya untuk memperluas otonomi daerah. Sehingga anggaran lebih banyak didapatkan dari pusat untuk kepentingan daerah.
Simakrama digelar di Balai Kesenian Banjar Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Karangasem, Senin (8/4). Dalam paparannya, Ngurah Putra mengatakan anggaran yang selama ini tertuang di APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi, belum mampu menjangkau kepentingan daerah terutama untuk kebutuhan kesehatan, pengembangan kebudayaan, pelestarian seni dan budaya Bali, dan keperluan lainnya.
Atas dasar itulah, dia menawarkan program restorasi daerah, dengan harapan ke depan dapat bagi hasil yang lebih besar untuk kepentingan daerah, terutama pajak yang dihasilkan Bali sebagai penyumbang terbesar ke pusat dari industri pariwisata sekitar Rp 150 triliun.
Calon anggota DPD RI asal Jalan Kenyeri 15 Denpasar kelahiran 28 Mei 1967 ini juga mengagendakan untuk perjuangkan desentralisasi fiskal, dan investasi di Bali agar berpihak kepada kearifan lokal. "Misalnya ada pihak luar berinvestasi, agar mengutamakan pekerja lokal," katanya.
Di samping itu katanya, pentingnya memberdayakan banjar adat dan desa adat, sebagai wadah membangun karakter budaya Bali, sehingga Bali kian metaksu. Hanya saja, untuk kelangsungan kelestarian budaya, perlu biaya. Itulah yang tengah diperjuangkan di DPD RI.
"Selama ini anggaran pemerintah belum sampai menyentuh kepentingan banjar. Selama ini kan DPD belum pernah memperjuangkan anggaran hingga untuk kepentingan banjar," katanya. Padahal fungsi banjar, untuk membentuk karakter pemuda berkelanjutan. Juga sebagai wadah interaksi sosial yang menjadi tulang punggung pembangunan desa.
Tokoh muda asal Banjar Pura Gae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, I Nyoman Sukarta, sangat berharap agar perhatian pemerintah hingga menyentuh kepentingan banjar terakomodir. "Apalagi kami contohkan di Banjar Pura Gae, tugas krama teramat berat, ngempon 9 tempat suci," kata I Nyoman Sukarta.
Hal senada diharapkan tokoh dari Desa Adat Geriana Kangin, Desa Duda Utara Jro Mangku Suda Darma. Jika bantuan kepada banjar adat dan desa adat ditingkatkan, beban krama menjadi semakin ringan. Atas masukan itu, Gede Ngurah Ambara Putra menjawab singkat. "Idealnya tiap desa adat dibantu Rp 500 juta setahun," katanya. *k16
Simakrama digelar di Balai Kesenian Banjar Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Karangasem, Senin (8/4). Dalam paparannya, Ngurah Putra mengatakan anggaran yang selama ini tertuang di APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi, belum mampu menjangkau kepentingan daerah terutama untuk kebutuhan kesehatan, pengembangan kebudayaan, pelestarian seni dan budaya Bali, dan keperluan lainnya.
Atas dasar itulah, dia menawarkan program restorasi daerah, dengan harapan ke depan dapat bagi hasil yang lebih besar untuk kepentingan daerah, terutama pajak yang dihasilkan Bali sebagai penyumbang terbesar ke pusat dari industri pariwisata sekitar Rp 150 triliun.
Calon anggota DPD RI asal Jalan Kenyeri 15 Denpasar kelahiran 28 Mei 1967 ini juga mengagendakan untuk perjuangkan desentralisasi fiskal, dan investasi di Bali agar berpihak kepada kearifan lokal. "Misalnya ada pihak luar berinvestasi, agar mengutamakan pekerja lokal," katanya.
Di samping itu katanya, pentingnya memberdayakan banjar adat dan desa adat, sebagai wadah membangun karakter budaya Bali, sehingga Bali kian metaksu. Hanya saja, untuk kelangsungan kelestarian budaya, perlu biaya. Itulah yang tengah diperjuangkan di DPD RI.
"Selama ini anggaran pemerintah belum sampai menyentuh kepentingan banjar. Selama ini kan DPD belum pernah memperjuangkan anggaran hingga untuk kepentingan banjar," katanya. Padahal fungsi banjar, untuk membentuk karakter pemuda berkelanjutan. Juga sebagai wadah interaksi sosial yang menjadi tulang punggung pembangunan desa.
Tokoh muda asal Banjar Pura Gae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, I Nyoman Sukarta, sangat berharap agar perhatian pemerintah hingga menyentuh kepentingan banjar terakomodir. "Apalagi kami contohkan di Banjar Pura Gae, tugas krama teramat berat, ngempon 9 tempat suci," kata I Nyoman Sukarta.
Hal senada diharapkan tokoh dari Desa Adat Geriana Kangin, Desa Duda Utara Jro Mangku Suda Darma. Jika bantuan kepada banjar adat dan desa adat ditingkatkan, beban krama menjadi semakin ringan. Atas masukan itu, Gede Ngurah Ambara Putra menjawab singkat. "Idealnya tiap desa adat dibantu Rp 500 juta setahun," katanya. *k16
Komentar