nusabali

SDN 6 Ubung Terancam Ambrol

  • www.nusabali.com-sdn-6-ubung-terancam-ambrol

Kepala sekolah meminta pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap senderan karena sudah mengancam nyawa anak didiknya.

DENPASAR, NusaBali

SDN 6 Ubung, di Jalan Kertanegara, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara terancam ambrol. Sebab, longsor yang menimpa sempadan sungai di sebelah barat sekolah sejak tahun 2016 semakin parah. Setiap kali hujan melanda kawasan tersebut, tanah semakin tergerus, bahkan septic tank dan bak kamar mandi sudah jebol dari ketinggian 17 meter karena tergerus tanah yang terus mengikis.

Kepala sekolah SDN 6 Ubung, Ni Luh Putu Sri Wigunawati saat dikonfirmasi, Jumat (18/1) mengungkapkan, longsor tersebut sudah terjadi sejak 2016 lalu sebelum ia menjabat sebagai kepala sekolah. Longsor tersebut sebelumnya memang sedikit tidak mengenai senderan sekolah. Namun, karena terlalu lama dibiarkan, longsor itu semakin lama semakin melebar bahkan merembet ke senderan kamar mandi sekolah.

"Kamar mandinya sudah jebol itu pak. Spiteng sama bak kamar mandinya sudah amblas, jadi kami takut merembet ke tiga ruang kelas itu. Soalnya itu ruang kelas 1, ABC, jadi kami sudah minta izin ke Disdikpora Kota Denpasar untuk permakluman tidak memakai kelas itu. Kalau dipaksakan takutnya roboh," ungkapnya.

Sri Wigunawati mengaku was-was jika nantinya tanah itu terus terkikis. Jika senderan itu jebol bukan hanya kelas yang tergerus, namun juga lapangan olahraga sekolah tersebut. Dengan kondisi itu, pihaknya memintaa pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap senderan itu. Apalagi, yang nantinya menjadi imbas adalah anak-anak yang belajar di sana.

Lanjutnya, pihaknya sudah tiga kali mengajukan anggaran untuk dilakukan penyenderan dari tahun 2017 lalu. Namun hingga anggaran tahun 2019 pihaknya belum mendapatkan kepastian senderan itu akan diperbaiki. Sebab, pihak Disdikpora mengaku tidak memiliki kewenangan menangani senderan tersebut dengan alasan berada di sempadan sungai. "Katanya itu punya Balai Pengairan Provinsi Bali. Jadi mereka yang bertanggungjawab," ungkapnya.

Sri Wigunawati mengaku, sebelumnya memang sempat Wakil Gubernur Bali yang saat itu masih I Ketut Sudikerta memantau kondisi tersebut. Namun hingga sekarang longsor itu tak kunjung diperbaiki. "Tidak diperbaiki sampai sekarang. Dulu pernah ditinjau saja, tapi belum ada sedikitpun tindakan yang dilakukan. Kami butuh pemerintah turun tangan segera paling tidak penyenderan agar orang tua siswa juga tidak was-was," ungkapnya.

Kata Sri Wigunawati, pihaknya terpaksa menghentikan pembelajaran di tiga ruang kelas itu dan memilih untuk menggunakan sistem sift pagi dan siang. Namun, pihaknya juga khawatir jika anak-anak bermain mendekati toilet tersebut saat jam istirahat. "Ada 78 siswa khusus kelas 1 ABC yang kami pindahkan ke gedung timur.  Mereka gantian sama kakak kelasnya yang sekolah siang. Kami khawatir kalau mereka bisa bermain ke sana bakal bahaya makanya saya taruh meja di depannya," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra meminta pemerintah segera melakukan perbaikan. Dengan kondisi tersebut yang dibahayakan bukan hanya gedung sekolah namun juga nyawa yang ada di dalamnya. Pemerintah dalam hal ini Provinsi Bali harusnya bertindak cepat apalagi dengan kondisi musim penghujan seperti saat ini.  "Ini kan sudah lama kenapa belum juga disender. Saya telpon PUPR Denpasar tadi katanya sudah ada pengajuan tetapi sampai saat ini belum ditanggapi. Kita belajar dari pengalaman longsor di Batubulan. Jangan sampai ada korban jiwa. Itu sudah lama jadi jangan sampai terlalu lama seperti ini perbaikannya," tegasnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kadisdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan mengakui tidak berani melakukan penyenderan karena bukan kewenangannya. Kata dia, pihaknya sudah sempat duduk bersama dengan Balai Pengairan Provinsi Bali. Namun hingga kini, belum ada pengerjaan yang pasti.

Kata Gunawan, jika pihaknya mengambil proses pengerjaan, berdasarkan aturan tidak membenarkan karena posisi longsor berada di sempadan sungai. "Itu sudah kami lakukan komunikasi bahkan sudah pernah duduk bersama. Tapi hingga saat ini belum ada tindakan. Kami tetap berusaha untuk mengajukan kembali penyenderan itu sebab posisinya di sempadan sungai. Jika kami anggarkan di APBD kami salah nanti karena bukan tupoksi kami," ujarnya. *mi

loading...

Komentar