nusabali

Senior Golkar Bali Prihatin Atas Kasus Kader Elite Mereka

  • www.nusabali.com-senior-golkar-bali-prihatin-atas-kasus-kader-elite-mereka

Kalangan sesepuh Beringin prihatin atas kasus yang membelit kader-kader elite Golkar Bali.

DENPASAR, NusaBali
Mereka khawatir elektabilitas partainya anjlok jelang Pemilu 2019, menyusul penetapan Ketut Sudikerta sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah senilai Rp 150 miliar, kemudian muncul lagi kasus lama dugaan jual beli anggaran Gede Sumarjaya Linggih.

Salah satu kader senior Golkar, AA Ngurah Rai Wiranata, mengatakan kasus Gede Sumarjaya Linggih alias Demer yang diungkit kembali melalui aksi demo di Kantor KPK, membuat elektabilitas partai semakin drop. Apalagi, sebelumnya Ketut Sudikerta sudah dijerat Polda Bali sebagai tersangka, sehingga mantan Wakil Gubernur Bali 2013-2018 itu dicopot dari jabatan Ketua DPD I Golkar Bali.

“Saya dan kader-kader di bawah prihatin. Banyak kader nelepon dan menyatakan khawatir Golkar anjlok di Pileg 2019, karena elite-nya terus kena masalah. Ya, nggak di pusat, di daerah sama saja. Kalau terus-terusan begini, kita bisa disalip partai lain dalam Pileg 2019 nanti,” ujar Rai Wiranata di Denpasar, Selasa (18/12).

Rai Wiranata menyebutkan, sebaiknya elite Golkar di Bali memikirkan kembali supaya partainya bersih. Bagaimana pun caranya, kalau memang ada kasus, harus diselesaikan secepatnya, supaya tidak merembet ke partai. “Sebagai orang tua, saya ingin supaya Golkar clean. Sejak dulu saya sudah khawatir kasus Demer di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Red) bisa dibuka lagi oleh masyarakat,” ujar sesepuh Golkar asal Puri Kesiman, Denpasar Timur ini.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ormas Pendiri dan Yang Didirikan DPD I Golkar Bali ini menyebutkan, elite partai di Bali kini semakin dibuat repot. Mereka pusing mengurus internal partai karena usulan Musdalub, plus pusing dengan urusan kader yang kena masalah hukum. “Capek, habis energi kita kalau begini. Saya berharap Demer selaku Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar bisa membuktikan masalahnya memang sudah celan dan clear,” tegas Rai Wiranata.

Ditanya apakah diungkitnya kembali kasus Demer ini merupakan bentuk ‘serangan politik’, menurut Rai Wiranata, pihaknya tidak mau berandai-andai. “Bisa saja ini persaingan internal dan saling serang di dalam. Kalau pesaing dari eskternal partai, saya kira kecil kemungkinannya. Maka, bagi saya, elite kita di Golkar Bali buatlah situasi ini adem dan solid. Jaga kondisi yang solid di tengah-tengah suasana mau tarung Pemilu. Jangan ngebit-ngebitan sesuatu lagi, menyentil kawan sendiri, dan membuat suasana jadi tegang,” tandas Rai Wiranata yang juga mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Badung dan DPRD Bali.

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bali, I Ketut Suwandhi, mengaku kaget dengan munculnya aksi demo di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (17/12), yang mengungkap kembali kasus Demer. “Saya tidak bisa ngomong dah. Kalaupun saya prihatin dan sedih, sudah terjadi begitu. Saya baca di media, bagaimana bisa terjadi demo dan masyarakat menuntut? Saya belum paham ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bali ini, Selasa kemarin.

Suwandhi berharap semua kader dan elite Golkar Bali bisa selesaikan masalah yang mereka hadapi. “Saat ini, semua kader sibuk menghadapi ‘ujian’ 17 April 2019 (hari H coblosan Pileg dan Pilpres, Red). Jadi, energi bisa habis sia-sia. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik,” tegas politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara yang akrab dengan julukan ‘Jenderal Kota’ ini.

Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali yang kini Plt Ketua DPD I Golkar Bali, sebelumnya mendapatkan ‘serangan politik, Senin lalu. Kasus dugaan penipuan dan jual beli anggaran pusat di daerah yang menimpa Demer dan sempat disidangkan MKD DPR RI, diungkit lagi dengan aksi demo di Kantor KPK hari itu. Mereka yang demo di KPK kemarin menamakan diri Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK).

Dalam demo tersebut, massa KBAK meminta kasus Demer di MKD su-paya diambil-alih oleh KPK. Koordinator Aksi KBAK, Ida Bagus Kartika, dalam keterangan persnya mengatakan, kasus Demer sudah lama, sejak 2016. Kasusnya sudah dilaporkan ke MKD oleh korban yang terkena tipu atas kasus jual beli anggaran infrastruktur tersebut. Namun, kasusnya mandek, padahal MKD sudah membentuk panel.

“Apalah daya, kasus ini malah tidak jelas prosesnya, sementara Sumarjaya Linggih tidak mendapat sanksi apa pun. Padahal, menurut keterangan korban, Sumarjaya Linggih mendapat gratifikasi Rp 2,5 miliar dari total anggaran infrastruktur sebesar Rp 30 miliar,” beber Kartika.

KBAK pun meminta KPK segera mengambil-alih dan meniklanjuti kasus ini, karena mandek di MKD. KPK juga diminta segera panggil dan memeriksa Demer terkait kasus dugaan jual beli anggaran infrastruktur Rp 30 miliar ini. “Kami lebih percaya KPK ketimbang MKD untuk menangani kasus ini,” tegas Kartika.

Di lain sisi, Demer mengaku santai saja menanggapi aksi demo massa KBAK di KPK. “Kenapa harus sekarang demo ini muncul lagi? Itu sidang di MKD kan sudah lama,” ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar ini. *nat

Komentar