nusabali

2019, Seluruh Desa Jadi Desa Layak Anak

  • www.nusabali.com-2019-seluruh-desa-jadi-desa-layak-anak

Tahun 2019, seluruh desa atau 64 desa, di Kabupaten Gianyar akan dideklarasikan menjadi desa layak anak dengan fasilitas kesehatan dan pelayanan ramah anak.

GIANYAR, NusaBali
Pencanangan ini sebagai upaya untuk semakin menyempurnakan program pemenuhan anak yang sudah berjalan saat ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar Cokorda Bagus Lesmana Trisnu mengatakan,  bertepatan pada Hari Ibu, 22 Desember 2018 nanti, akan jadi awal deklarasi Desa Ramah Anak di seluruh desa di Kabupaten Gianyar.

"Kabupaten Gianyar saat ini telah menyandang status KLA (kabupaten layak anak) tingkat Nindya. Tinggal selangkah lagi mencapai tingkat tertinggi yakni Pratama," ungkapnya dalam pertemuan terkait kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertempat di ruang rapat Kantor Bappeda Gianyar, Rabu (12/12).

Untuk mencapai itu, katanya, segala upaya dan kerja keras dilakukan. "Kami berfokus untuk benar-benar dapat menjadi wadah yang nyaman untuk keberlangsungan hidup anak. Komitmen itu diwujudkan dengan menggiatkan pembangunan fasilitas puskesmas ramah anak di seluruh puskesmas di Kabupaten Gianyar," jelas pejabat asal Ubud ini.

Dia menyampaikan, kerja sama dari beberapa lembaga pemerintah dan masyarakat saat ini berjalan dengan baik. Keberadaan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Gianyar, juga sejauh ini sangat membantu untuk menampung segala persoalan perempuan dan anak. Selain itu, pembentukan paralegal di setiap kecamatan semakin memudahkan dalam upaya memantau kasus-kasus anak yang terjadi di masyarakat.

“Banyak hal nantinya akan dikembangkan. Seperti optimalisasi transportasi terhadap kegiatan pendidikan anak, pengembangan potensi seni dan kegiatan positif di luar jam sekolah, pembangunan fasilitas bermain di tempat umum, pengenalan kegiatan medis sejak dini, melibatkan simulasi bencana, dan lainnya,” ujar Cok Trisnu.

Pihaknya juga mengharapkan konsistensi dari seluruh pihak untuk selalu mendukung penuh kegiatan pengembangan anak. Peran pemerintah harus selaras dengan pengusaha dan masyarakat. Sebab esensi di Bali, dalam konsep kehidupan beragama dan adat terdapat 13 upacara dari lahir sampai meninggal.

“Penting dipahami, anak - anak harus dijaga dirawat, supaya tidak jadi alpaka guru, berdusta atau tulah sama orang tua. Mesti dididik jadi anak suputra (anak baik), dipelihara dengan layak. Anak yang nantinya akan bertanggung jawab atas masa depan orang tuanya. Itulah konsep agama Hindu yg harus dipertahankan,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga Kementerian PP dan PA RI Sri Danti Anwar mengatakan, penghargaan dalam KLA hanyalah sebuah bonus. Terpenting, peran seluruh stake holder masing-masing benar-benar bekerja dengan serius untuk menyalurkan program perlindungan terhadap anak. Agar berdampak riil di masyarakat.”Komitmen dan konsistensi sangat diperlukan,” kata dia.

Sri Danti juga menyarankan Pemda untuk merangkul organisasi masyarakat lebih banyak,  seperti organisasi perempuan, adat, LSM, pengusaha, dan lainnya. Sebab, menurut evaluasinya, belum ada kabupaten/kota yang betul-betul bisa dikatakan mewujudkan KLA dengan sempurna.”Kami ingin sistem penerapan berkelanjutan dan jangka panjang, agar nantinya siapapun yang menjadi atasan, program tetap berjalan dengan maksimal,”ujarnya. *nvi

loading...

Komentar