Jabatan Eselon II Lowong, Dewan Minta Segera Diisi
Anggota DPRD Kota Denpasar mulai mempertanyakan pengisian pejabat eselon II yang selama ini masih lowong, belum kunjung direalisasikan.
DENPASAR, NusaBali
Molornya pengisian jabatan tersebut berimbas pada penurunan kinerja OPD yang masih menggunakan pelaksana tugas (Plt). Anggota dewan pun mendesak Walikota Denpasar segera melakukan pengisian jabatan tanpa harus mengulur waktu.
Jabatan eselon II yang kosong saat ini, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan per 1 Januari 2018 lalu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Denpasar.
Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra saat dikonfirmasi, Kamis (4/10) mengungkapkan jabatan tersebut sudah lama kosong hingga saat ini belum dilakukan lelang jabatan. Pihaknya mengaku belum mengetahui alasan walikota belum mengisi posisi tersebut. Namun dengan lamanya pengisian jabatan dikatakan sangat berpengaruh pada penurunan kinerja OPD.
Padahal masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. "Kami mempertanyakan hal ini kepada kepala daerah dalam hal ini walikota Denpasar. Sudah lama belum juga diisi, sebab ini sangat berpengaruh pada kinerja OPD. Bisa dibilang pekerjaannya kurang greget seperti sebelumnya," ungkapnya.
Susruta mengatakan, saat ini yang paling terlihat penurunan kinerja, yakni Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang sudah 10 bulan belum diisi jabatannya. Banyak penerangan jalan yang kondisinya mati tidak terurus hingga saat ini. Bahkan dinas perhubungan tidak agresif lagi. "Kelihatannya adem-adem saja. Seperti penanganan lampu penerangan jalan saat ini banyak yang padam. Separator jalan, terus dikaji tanpa ada solusinya. Pekerjaan plt banyak program yang belum jalan," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Ketut Suteja Kumara. Pihaknya juga mendesak Walikota Denpasar untuk segera menentukan waktu pengisian jabatan yang lowong.
Sebab kata dia, jika tidak segera dilakukan maka pengaruhnya kepada kinerja OPD. Selain eselon II, pihaknya juga mendesak agar segera mengisi jabatan lainnya, yakni eselon III dan IV yang masih lowong hingga saat ini. "Walikota harus segera melakukan pengisian jabatan untuk memperlancar kinerja OPD. Apalagi sudah mau akhir tahun, jangan sampai lewat dari tahun inilah kami harapkan," ujarnya. *mi
Molornya pengisian jabatan tersebut berimbas pada penurunan kinerja OPD yang masih menggunakan pelaksana tugas (Plt). Anggota dewan pun mendesak Walikota Denpasar segera melakukan pengisian jabatan tanpa harus mengulur waktu.
Jabatan eselon II yang kosong saat ini, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan per 1 Januari 2018 lalu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Denpasar.
Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra saat dikonfirmasi, Kamis (4/10) mengungkapkan jabatan tersebut sudah lama kosong hingga saat ini belum dilakukan lelang jabatan. Pihaknya mengaku belum mengetahui alasan walikota belum mengisi posisi tersebut. Namun dengan lamanya pengisian jabatan dikatakan sangat berpengaruh pada penurunan kinerja OPD.
Padahal masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. "Kami mempertanyakan hal ini kepada kepala daerah dalam hal ini walikota Denpasar. Sudah lama belum juga diisi, sebab ini sangat berpengaruh pada kinerja OPD. Bisa dibilang pekerjaannya kurang greget seperti sebelumnya," ungkapnya.
Susruta mengatakan, saat ini yang paling terlihat penurunan kinerja, yakni Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang sudah 10 bulan belum diisi jabatannya. Banyak penerangan jalan yang kondisinya mati tidak terurus hingga saat ini. Bahkan dinas perhubungan tidak agresif lagi. "Kelihatannya adem-adem saja. Seperti penanganan lampu penerangan jalan saat ini banyak yang padam. Separator jalan, terus dikaji tanpa ada solusinya. Pekerjaan plt banyak program yang belum jalan," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Ketut Suteja Kumara. Pihaknya juga mendesak Walikota Denpasar untuk segera menentukan waktu pengisian jabatan yang lowong.
Sebab kata dia, jika tidak segera dilakukan maka pengaruhnya kepada kinerja OPD. Selain eselon II, pihaknya juga mendesak agar segera mengisi jabatan lainnya, yakni eselon III dan IV yang masih lowong hingga saat ini. "Walikota harus segera melakukan pengisian jabatan untuk memperlancar kinerja OPD. Apalagi sudah mau akhir tahun, jangan sampai lewat dari tahun inilah kami harapkan," ujarnya. *mi
Komentar